Jaga Fungsi Lahan Sawah, Pemerintah Susun Beleid

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah sedang mempersiapkan regulasi agar lahan sawah tak mudah dikonversi menjadi lahan untuk aktivitas lain. Sebab, luasan lahan baku sawah kian lama kian menurun signifikan.

Menurut data hasil citra satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG), luas lahan sawah baku saat ini tercatat hanya 71 juta hektare (ha). Angka itu menyusut 6,5 juta ha dibanding data pada akhir 2013 yakni 77,5 juta ha.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penurunan luas disebabkan pemilik sawah menjual lahannya untuk kegunaan lain seperti industri, jalan tol, hingga properti. Apalagi harga lahan yang dibeli pemilik proyek-proyek tersebut bisa sangat tinggi sekali.

Lihat juga: Pemerintah Beri Tambahan Beras 500 Ton untuk Palu

"Jadi memang ada kebijakan seperti itu (untuk menghentikan konversi sawah). Karena bedanya antara panen yang dihasilkan dengan harga jualnya berbeda jauh sekali," ungkap Darmin di kantornya, Senin (22/10).

Penurunan luas lahan baku ini tentu mempengaruhi produktivitas. Tak semua lahan sawah baku saat ini juga menunjukkan produktivitas yang optimal.

Menurutnya, lahan sawah yang optimal adalah lahan yang bisa menghasilkan panen dua kali dalam setahun. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menunjukkan luasan lahan panen tahun ini adalah 10,9 juta ha, atau hanya 1,54 kali dari luasan lahan baku sawah.

Lihat juga: Bulog Paparkan Alasan Harga Beras Masih Mahal

Dengan kata lain, hanya 53,52 persen lahan baku sawah yang bisa menghasilkan panen dua kali dalam setahun. Ini, lanjut dia, merupakan salah satu penyebab rendahnya proyeksi surplus beras di tahun ini.

Produksi beras hingga akhir tahun diramal sebesar 32,4 juta ton atau menurun dibanding tahun lalu yang bisa mencapai 47,29 juta ton. Sementara itu, konsumsi diperkirakan menurun dari 33,47 juta ton tahun lalu ke angka 29,6 juta ton tahun ini.

"Jadi masih ada lahan yang hanya bisa panen setahun sekali," imbuh dia.

Lihat juga: Alami Surplus Dagang, Nilai Ekspor Kopi Tembus Rp18 Triliun

Hanya saja, sambung dia, masih terlalu dini untuk membicarakan teknis aturan tersebut. Sebab, ini masih didiskusikan di tingkat internal.

"Pemerintah masih akan menyusun kebijakan mengenai itu. Jangan sekarang, akan ada waktunya kami akan menyampaikan hal tersebut," pungkas dia. (glh/lav)