Gratiskan Suramadu, Jokowi Sebut Negara Tak Pikir Untung-Rugi
CNN Indonesia
Sabtu, 27 Okt 2018 18:29 WIB
Madura, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menyatakan negara tidak memikirkan untung rugi ketika membebaskan tarif Jembatan Tol Suramadu, Jawa Timur, dan keputusan itu diambil demi meningkatkan perekonomian Madura.
"Negara itu tidak berhitung untung atau rugi. Negara itu berhitung yang berkaitan dengan keadilan sosial, yang berkaitan dengan rasa keadilan, kesejahteraan. Itu yang dihitung," kata Jokowi di Jembatan Suramadu, Jawa Timur, Sabtu (27/10).
Jembatan sepanjang 5.438 kilometer ini diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009, tetapi pada 2015 pemerintahan Jokowi membebaskan tarif bagi pengendara motor atas masukan masyarakat dan tokoh setempat.
Namun, dengan penggunaan jembatan dinilai belum maksimal, pada 2016 pemerintah memotong 50 persen tarif masuk kendaraan roda empat. Ternyata, kata Jokowi, warga dan tokoh setempat masih mendesak pembebasan biaya agar pertumbuhan ekonomi maksimal.
Jokowi juga mengungkapkan bahwa beberapa kali investasi seperti tebu dan properti ke Madura harus tertunda bahkan batal karena terhambat biaya logistik serta transportasi.
Selain itu, salah satu alasan pemerintah menghapus tarif jembatan adalah karena pendapatan tidak sebesar yang diperkirakan semula dan biaya pemeliharaan masih bisa ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang mengubah fungsi Jembatan Suramadu dari tol menjadi jalan umum.
"Kami hitung berapa sih pemasukan jalan tol dalam setahun ini. Ternyata enggak banyak dan ini dibangun dari APBN," ucap mantan Wali Kota Solo tersebut. "Saya tanya ke Menteri PU (pemasukannya) kira-kira Rp120 miliar. APBN masih mampu lah kalau segitu."
Terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan anggaran pemeliharaan Jembatan Suramadu berada di bawah kementeriannya.
"Sudah (dirancang) beberapa bulan lalu. Pemeliharaannya sekitar 7-10 persen dari sekitar Rp110 miliar (pemasukan)," kata Basuki setelah mendampingi Jokowi.
(vws/vws)
"Negara itu tidak berhitung untung atau rugi. Negara itu berhitung yang berkaitan dengan keadilan sosial, yang berkaitan dengan rasa keadilan, kesejahteraan. Itu yang dihitung," kata Jokowi di Jembatan Suramadu, Jawa Timur, Sabtu (27/10).
Jembatan sepanjang 5.438 kilometer ini diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009, tetapi pada 2015 pemerintahan Jokowi membebaskan tarif bagi pengendara motor atas masukan masyarakat dan tokoh setempat.
Namun, dengan penggunaan jembatan dinilai belum maksimal, pada 2016 pemerintah memotong 50 persen tarif masuk kendaraan roda empat. Ternyata, kata Jokowi, warga dan tokoh setempat masih mendesak pembebasan biaya agar pertumbuhan ekonomi maksimal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, salah satu alasan pemerintah menghapus tarif jembatan adalah karena pendapatan tidak sebesar yang diperkirakan semula dan biaya pemeliharaan masih bisa ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang mengubah fungsi Jembatan Suramadu dari tol menjadi jalan umum.
Terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan anggaran pemeliharaan Jembatan Suramadu berada di bawah kementeriannya.
"Sudah (dirancang) beberapa bulan lalu. Pemeliharaannya sekitar 7-10 persen dari sekitar Rp110 miliar (pemasukan)," kata Basuki setelah mendampingi Jokowi.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK