Jokowi Tak Ingin Lahan Sawit Diperbesar Agar Produksi Naik

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo membuka alasan pemerintahannya melakukan penghentian izin lahan kelapa sawit untuk sementara waktu, atau moratorium. Ia mengatakan keputusan tersebut diambil karena pemerintahannya ingin mendorong pengusaha dan petani untuk meningkatkan produktivitas lahan sawit.

Salah satu yang ia tekankan; melakukan peremajaan lahan sawit atau replanting. "Moratorium dilakukan aga produktivitas naik, 1 hektare kalau biasanya 3-4 ton, naikkan jadi 6 ton. Yang sudah 6 ton, naik jadi 9 ton. Tidak usah menambah lahan terus. Naikkan produktivitas," katanya seperti dikutip dari website Sekretariat Kebinet, Selasa (30/10).

Jokowi mengatakan upaya peningkatan produktivitas lahan sawit sudah dimulai dan digalakkan pemerintah. Sejak tahun lalu, pemerintahannya sudah melakukan program peremajaan sawit.

Dalam program tersebut, pohon kelapa sawit yang sudah berusia 35 tahun atau 35 tahun diganti dengan yang muda. Agar program  peremajaan tersebut berjalan baik, pemerintahannya menggelontorkan subsidi untuk petani.

Lihat juga: Moratorium, KLHK Evaluasi Izin Lahan Sawit 2,5 Juta Ha

Catatan CNNIndonesia.com, ada dua bentuk subsidi yang digelontorkan pemerintah kepada petani sawit agar program peremajaan tersebut berjalan lancar. Subsidi pertama diberikan dalam bentuk benih yang diberikan Kementerian Pertanian.

Sementara itu subsidi kedua diberikan dalam bentuk biaya peremajaan sebesar Rp25 juta per hektare yang dananya diambilkan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit. Jokowi memerintahkan jajarannya untuk menyederhanakan prosedur pencairan dana subsidi peremajaan sawit tersebut.

Perintah diberikan karena ia masih mendengar keluhan dari Petani yang menyatakan pencairan subsidi tersebut masih sulit. "Jangan ruwet-ruwet. Satu prosedur cukup supaya petani segera dapat. Yang penting akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Lihat juga: RI-Malaysia Gandengan Tangan Lawan Kampanye Hitam Sawit

(agt/agt)