Pemerintah Revisi DNI Lagi karena Aturan Lama 'Melempem'

CNN Indonesia | Rabu, 14/11/2018 10:25 WIB
Pemerintah Revisi DNI Lagi karena Aturan Lama 'Melempem' Ilustrasi investasi. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengaku rencana untuk kembali merevisi aturan Daftar Negatif Investasi (DNI) lantaran aturan terakhir yang dirilis belum maksimal dalam mengerek investasi.

"Yang dulu dilakukan relaksasi di 2016, setelah kami evaluasi ada beberapa bidang usaha yang ternyata belum optimal. Artinya, belum ada investasi sama sekali di sektor itu makanya kami evaluasi kembali," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono usai menghadiri rapat koordinasi di kantornya, Selasa (13/11).

Revisi DNI terakhir kali dilakukan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.


Beleid tersebut merevisi Perpres Nomor 39 Tahun 2014 dengan mengeluarkan 35 bidang usaha dari DNI. Beberapa di antaranya, terkait industri pariwisata, perfilman, gudang pendingin, dan bahan baku obat.


Susiwijono mengungkapkan pemerintah pekan ini telah menggelar rapat intensif dengan melibatkan 10 Kementerian/Lembaga (K/L). Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, sejumlah menteri kabinet kerja yang menghadiri rapat koordinasi DNI selama dua hari terakhir di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.

Selain itu ada juga perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Dari yang kemarin belum optimal kami telaah kembali. Permasalahannya di mana supaya lebih menarik lagi," ujarnya.

Menurut Susiwijono, pemerintah sudah mengantongi sektor-sektor yang akan direlaksasi. Namun, beberapa sektor masih perlu ditindaklanjuti dan dibahas secara komprehensif dengan K/L terkait dan pelaku usaha di bidang tersebut.

"Tadi, finalisasi secara substansi teknisnya. Kalau masalah nanti dibutuhkan perubahan regulasi dan kebijakan harus dikoordinasikan dulu di Kemenko (Kemenko Perekonomian)," jelasnya.


Susiwijono tak merinci bidang usaha yang akan diberikan relaksasi. Ia hanya merujuk pada perwakilan K/L yang hadir selama rapat.

"Lihat saja, menteri yang hadir siapa saja," ujarnya.

Dalam memberikan relaksasi, lanjut Susiwijono, pemerintah juga memperhitungkan perlindungan terhadap industri mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, ada juga bidang usaha yang didorong program kemitraan sehingga investor asing dapat melakukan transfer teknologi kepada industri lokal. Hal itu akan mendorong industri lokal menjadi lebih maju dan modern.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan beleid revisi aturan DNI telah memasuki tahap finalisasi. Namun ia enggan berkomentar banyak mengenai detail aturan tersebut.

"Nanti sajalah (detailnya)," ungkapnya. (sfr/agi)