Kerja Sama Investasi Proyek Bandara Komodo Diteken Maret 2019

CNN Indonesia | Rabu, 07/11/2018 15:47 WIB
Kerja Sama Investasi Proyek Bandara Komodo Diteken Maret 2019 Penandatanganan perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) proyek perluasan Bandara Komodo, Labuan Bajo, bakal berlangsung Maret 2018. (CNN Indonesia/Resty Armenia).
Jakarta, CNN Indonesia -- Penandatanganan perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) proyek perluasan Bandara Komodo, Labuan Bajo, yang bernilai Rp3 triliun bakal dilakukan pada Maret 2018. Proyek itu menjadi fokus kedua pengembangan skema KPBU yang berada di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Armand Hermawan, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) selaku perusahaan penjamin proyek mengatakan calon investor baru akan memasukkan pengajuan proposal proyek pada Januari 2019. Berdasarkan hitung-hitungan pemerintah, proyek ini membutuhkan dana investasi sebesar Rp3 triliun.

"Bandara itu nanti untuk penambahan landasan pacu dan fasilitas outlet," kata Armand, Rabu (7/11).



Demi menarik minat investor untuk menggelontorkan dananya dan masuk proses lelang proyek Bandara Komodo, pemerintah telah melakukan market sounding untuk menjelaskan keuntungan investasi itu secara lebih rinci.

Selain Bandara Komodo, PII kini sedang fokus untuk menyelesaikan proyek KPBU pembangunan jalur Kereta Api Makassar, Pare Pare. Armand menyebut penandatanganan KPBU proyek itu akan dilakukan pada 13 Desember 2018 mendatang.

"Itu akan jadi proyek pertama di Kementerian Perhubungan," tutur Armand.


Menurutnya, ada empat investor yang sudah siap untuk membangun jalur kereta api di Makassar tersebut. Sayangnya, Armand masih merahasiakan identitas dari empat investor itu. Kemungkinan besar pihaknya baru bisa mempublikasikannya pekan depan.

"Investornya campurlah, lokal dan asing ada," terang Armand.

Ia menambahkan, nilai penjaminan untuk pembangunan jalur kereta api di Makassar sebesar Rp1,3 triliun. Penjaminan dilakukan untuk mengantisipasi bila pemerintah tiba-tiba memberhentikan pembangunan tersebut.

"Kalau berhenti sepihak kan swasta rugi nah itu kami jamin," pungkas Armand. (aud/lav)