Kemenkeu Soal Merpati 'Terbang' Lagi: Bayar Utang Dulu

CNN Indonesia | Kamis, 15/11/2018 17:20 WIB
Kemenkeu Soal Merpati 'Terbang' Lagi: Bayar Utang Dulu Kementerian Keuangan meminta PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) untuk melunasi utang-utang kepada para kreditur usai proposal damai PKPU dikabulkan. (Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan menanti sepak terjang PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) untuk melunasi utang-utang yang menumpuk kepada para kreditur selepas Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan proposal damai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mereka. Bahkan, pelunasan utang ini disebut lebih berarti ketimbang menghidupkan kembali operasional Merpati.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Isa Rachmatarwata meyakini harapan tersebut tak hanya terlontar dari Kemenkeu selaku salah satu kreditur Merpati, tetapi juga kreditur lain yang telah memberi kepercayaan kepada Merpati.

"Bagi Kemenkeu, kami tidak bicara mengenai dihidupkan kembali, yang penting utangnya dibayar saja," jelas Isa di kantornya, Kamis (15/11).



Lebih lanjut, ia berharap investor yang bekerja sama dengan Merpati bisa menyusun rencana kerja yang mudah direalisasikan. Sebelumnya, ia mengaku bahwa Merpati pernah menyerahkan proposal rencana bisnis ke Kemenkeu dan kreditur lainnya. Hanya saja, proposal yang diserahkan Merpati masih perlu dirancang lebih rinci.

Dalam kesempatan tersebut, Isa enggan menanggapi tentang kelayakan performa calon investor Merpati yang disebut siap menyuntik Rp6,4 triliun, yakni PT Intra Asia Corpora.

"Yang pasti dalam perjalanan nantinya, kami tidak bisa tinggalkan proses ini begitu saja. Kami akan assess (menilai) terus," pungkas dia.


Sebelumnya, Merpati berencana kembali beroperasi pada 2019. Manajemen perusahaan mengklaim akan mendapat kucuran dana segar dari Intra Asia Corpora sekitar Rp6,4 triliun untuk menghidupkan Merpati lagi.

Merpati merupakan salah satu maskapai pelat merah yang pernah mengudara cukup lama yakni sejak 1962, hingga akhirnya berhenti operasi pada 1 Februari 2014 karena masalah keuangan. Berdasarkan data terakhir sampai 2017, utang perusahaan menggelembung hingga Rp10,72 triliun. Sementara aset yang tersisa tinggal Rp1,21 triliun dan ekuitas minus Rp9,51 triliun.

(glh/lav)