Ekonom Ramal Dampak Paket Ekonomi Terlihat Lima Tahun Lagi
CNN Indonesia
Sabtu, 17 Nov 2018 18:12 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah baru saja mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI sebagai alat baru untuk menarik lebih banyak investasi asing di Indonesia. Paket kebijakan ini dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai ketiga kebijakan dalam satu paket itu masih menjadi ancang-ancang pemerintah dalam melakukan perubahan ekonomi. Menurutnya dampak dari penerapan kebijakan ini dapat dirasakan Indonesia dalam lima tahun kedepan.
Penerapan kebijakan ini dapat menjadi satu cara dalam membantu iklim investasi di Indonesia yang kini sedang terpuruk. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat total investasi pada kuartal III 2018 mengalami penurunan 1,6 persen dengan total investasi Rp173,8 triliun dibandingkan kuartal III tahun sebelumnya.
Dari data tersebut, penanaman modal asing (FDI) mencatatkan diri sebagai penyumbang penurunan yang paling signifikan. Tercatat FDI Indonesia hingga kuartal III 2018 Rp89,1 triliun atau menurun 20,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017 dengan Rp111,7 triliun.
Nilai ini tercatat sebagai kejatuhan FDI ke level terendahnya dalam 3,5 tahun terakhir. Ia pesimis bahwa paket kebijakan ini dapat membantu mendorong target investasi Indonesia tahun ini yang sudah direvisi menjadi Rp730 triliun.
"Ini sudah kuartal keempat, jadi kalau menurut saya akan sulit tercapai. Walaupun (kebijakan) sudah cukup rasional, tapi masih ada persoalan-persoalan lain," kata Ekonom Bhima Yudhistira kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/11).
Senada dengan hal itu, Kepala ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual juga berharap agar pemerintah lebih memfokuskan orientasi kebijakannya pada kegiatan ekspor impor untuk dapat mengatasi persoalan ekonomi Indonesia.
Ia melihat pemerintah dapat melihat peluang-peluang dari keadaan ekonomi secara global seperti dampak dari perang dagang China-AS terhadap investasi di Indonesia. "Kalau hanya menyasar pada ekonomi domestik, daya dorong untuk pertumbuhan ekonominya itu kurang. Padahal saat ini kita sedang berusaha untuk mengurangi pelebaran CAD," katanya.
Pemerintah kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan yang baru saja diluncurkan terdiri dari perluasan penerima fasilitas libur pajak (tax holiday), relaksasi aturan daftar negatif investasi (DNI), dan pengaturan devisa hasil ekspor sumber daya alam (SDA).
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk menghadapi tantangan global dan memperbaiki defisit transaksi berjalan. Tapi oleh Bhima peluncuran paket kebijakan ini tidak menjawab masalah struktural antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak selaras dan sering membuat investor enggan berinvestasi.
"Investor sudah masuk ke Indonesia, sudah mau pendaftaran perizinan, lalu bermasalah dengan pemerintah daerah, soal peraturan daerah (perda) yang menghambat investasi," kata Bhima. "Birokrasi di daerah yang kemudian belum selaras dengan pemerintah pusat," jelasnya.
(mjs/agt)
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai ketiga kebijakan dalam satu paket itu masih menjadi ancang-ancang pemerintah dalam melakukan perubahan ekonomi. Menurutnya dampak dari penerapan kebijakan ini dapat dirasakan Indonesia dalam lima tahun kedepan.
Penerapan kebijakan ini dapat menjadi satu cara dalam membantu iklim investasi di Indonesia yang kini sedang terpuruk. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat total investasi pada kuartal III 2018 mengalami penurunan 1,6 persen dengan total investasi Rp173,8 triliun dibandingkan kuartal III tahun sebelumnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Pemerintah Luncurkan Paket Kebijakan XVI |
Dari data tersebut, penanaman modal asing (FDI) mencatatkan diri sebagai penyumbang penurunan yang paling signifikan. Tercatat FDI Indonesia hingga kuartal III 2018 Rp89,1 triliun atau menurun 20,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017 dengan Rp111,7 triliun.
Nilai ini tercatat sebagai kejatuhan FDI ke level terendahnya dalam 3,5 tahun terakhir. Ia pesimis bahwa paket kebijakan ini dapat membantu mendorong target investasi Indonesia tahun ini yang sudah direvisi menjadi Rp730 triliun.
Senada dengan hal itu, Kepala ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual juga berharap agar pemerintah lebih memfokuskan orientasi kebijakannya pada kegiatan ekspor impor untuk dapat mengatasi persoalan ekonomi Indonesia.
Ia melihat pemerintah dapat melihat peluang-peluang dari keadaan ekonomi secara global seperti dampak dari perang dagang China-AS terhadap investasi di Indonesia. "Kalau hanya menyasar pada ekonomi domestik, daya dorong untuk pertumbuhan ekonominya itu kurang. Padahal saat ini kita sedang berusaha untuk mengurangi pelebaran CAD," katanya.
Pemerintah kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan yang baru saja diluncurkan terdiri dari perluasan penerima fasilitas libur pajak (tax holiday), relaksasi aturan daftar negatif investasi (DNI), dan pengaturan devisa hasil ekspor sumber daya alam (SDA).
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk menghadapi tantangan global dan memperbaiki defisit transaksi berjalan. Tapi oleh Bhima peluncuran paket kebijakan ini tidak menjawab masalah struktural antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak selaras dan sering membuat investor enggan berinvestasi.
"Investor sudah masuk ke Indonesia, sudah mau pendaftaran perizinan, lalu bermasalah dengan pemerintah daerah, soal peraturan daerah (perda) yang menghambat investasi," kata Bhima. "Birokrasi di daerah yang kemudian belum selaras dengan pemerintah pusat," jelasnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK