Defisit Transaksi Berjalan 2019 Ditargetkan 2,5 Persen PDB

CNN Indonesia | Jumat, 16/11/2018 20:24 WIB
Defisit Transaksi Berjalan 2019 Ditargetkan 2,5 Persen PDB Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut defisit transaksi berjalan dapat turun ke kisaran 2,5 persen terhadap PDB seiring dengan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menargetkan defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) turun ke kisaran 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2019 mendatang sebagai dampak dari paket kebijakan ke-16 yang diluncurkan hari ini, Jumat (16/11).

Dalam paket kebijakan ke-16, pemerintah akan mengurangi pajak badan sekaligus memberikan perluasan insentif libur pajak atau tax holiday. Selain itu, pemerintah juga akan mengeluarkan beberapa sektor dari Daftar Negatif Investasi (DNI) dan mengatur kembali penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk sektor Sumber Daya Alam (SDA).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bila seluruh kebijakan berjalan, maka akan diharapkan dapat mendatangkan investasi dan aliran modal asing bagi Indonesia. Selain itu, turut meningkatkan geliat ekspor.


"Targetnya, defisit transaksi berjalan tidak melampaui 3 persen dari PDB pada akhir tahun ini dan tahun depan seharusnya bisa bergerak ke 2,5 persen dari PDB," ucap Darmin kepada CNNIndonesia.com di kantornya, Jumat (16/11).


Kendati begitu, Darmin masih enggan memberi proyeksi berapa target investasi dan aliran modal asing yang diharapkan masuk ke Tanah Air. Begitu pula dengan besaran DHE yang mungkin masuk ke perbankan dalam negeri, bahkan hingga ditukar ke denominasi rupiah.

Hal ini karena kebijakan terkait DHE baru efektif diberlakukan pada 1 Januari 2019. Selain itu, dalam penempatan kembali DHE, pemerintah memberikan keleluasaan kepada eksportir untuk memasukkan devisanya paling lama tiga bulan setelah didapatkan.

"Dia boleh masuk paling lama tiga bulan, jadi kami tidak tahu apakah akan masukkan minggu pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi kalau mau dilihat proyeksinya, mungkin baru bisa terlihat kalau sudah satu kuartal," jelasnya.

Terkait kebijakan tax holiday, pemerintah bakal memperluas sektor investasi yang dapat memperoleh investasi pajak, yakni sektor agribisnis hingga robotik. Sementara untuk DNI, pemerintah bakal membuka pintu bagi investasi sektor percetakan, rajut, hingga industri makanan, misalnya susu kental manis dan kecap.


"Kami lalu membuka dengan persyaratan tertentu untuk karet. Sekarang kerja sama saja dengan jaminan suplai bisa dibangun. Kemudian yang baru, kami perjelas kemitraan investasi untuk rumput laut dengan UMKM," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Sedangkan untuk penempatan DHE SDA ke dalam negeri, pemerintah akan memberikan insentif pajak final deposito untuk penempatan DHE, baik dalam bentuk rupiah maupun valas.

Sebelum paket kebijakan ini, pemerintah sejatinya sudah mengeluarkan beberapa kombinasi kebijakan untuk menurunkan defisit transaksi berjalan yang membengkak hingga menembus batas 3 persen dari PDB pada kuartal II 2018.

Per September 2018, pemerintah menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor untuk 1.147 barang impor, memperluas mandatori penggunaan biodiesel 20 persen (B20), hingga menggenjot ekspor dan sektor pariwisata. Sayang, sampai kuartal III 2018, defisit transaksi berjalan justru kian jebol ke kisaran 3,37 persen dari PDB. (uli/agi)