Jokowi akan Dukung UMKM Walau Investasi Asing Dilonggarkan

CNN Indonesia | Rabu, 28/11/2018 17:25 WIB
Jokowi akan Dukung UMKM Walau Investasi Asing Dilonggarkan Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintahannya dalam mendukung pengembangan UMKM di dalam negeri walau ia akan melonggarkan investasi asing. (CNN Indonesia/ Harvey Darian)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintahannya berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam negeri. Komitmen ia sampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin). 

Jokowi mengatakan komitmen dukungan disampaikannya karena dirinya merasa UMKM punya peran besar bagi ekonomi Indonesia. "Kita tahu, kontribusi UMKM sangat signifikan. Ada 62 juta unit UMKM dan memperkerjakan 116 juta orang. Itu jumlah besar. Artinya mayoritas atau 80 persen lebih tenaga kerja Indonesia berada di sektor UMKM," katanya seperti dikutip dari Antara, Rabu (28/11).

Jokowi mengatakan dukungan kepada UMKM diberikan pemerintahannya karena ia merupakan alumni UMKM. Seperti diketahui, Jokowi sebelum menjadi presiden, gubernur DKI Jakarta dan walikota Solo, Jokowi merupakan pengusaha mebel.



Jokowi pernah menjadi ketua komisariat daerah Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Soloraya. Dukungan juga ia berikan karena anak-anaknya saat ini menjadi pelaku UMKM.

Pemerintahan Jokowi dinilai telah mengabaikan UMKM. Penilaian salah satunya datang dari Juru Bicara Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno, Handi Risza Idris.


Penilaian ia sampaikan terkait penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang dikeluarkan pemerintah beberapa waktu lalu. Dalam paket tersebut, pemerintah memang berencana melonggarkan investasi asing.

Pelonggaran dilakukan pemerintah dengan merelaksasi sektor usaha yang bisa dimasuki asing. Dalam pelonggaran tersebut, modal asing akan dibiarkan leluasa masuk pada 25 bidang usaha.

Jokowi mengatakan pelonggaran investasi asing saat ini memang menjadi isu yang mewarnai penerbitan paket tersebut. Dirinya juga sudah menerima keluhan dari kalangan pengusaha mengenai rencana pelonggaran tersebut. "Ketua HIPMI, Kadin memang komplain masalah itu. Tapi, peraturan presidennya belum saya tanda tangani, jadi tidak perlu ragu (dukungan ke UMKM)," katanya. 

(Antara/agt)