Sri Mulyani Bantah Anggapan Kebijakan Wong Cilik Demi Politik

CNN Indonesia | Selasa, 11/12/2018 20:19 WIB
Sri Mulyani Bantah Anggapan Kebijakan Wong Cilik Demi Politik Menteri Keuangan Sri Mulyani tak ambil pusing dengan anggapan bahwa kebijakan pemerintah membantu masyarakat kecil dilakukan karena menjelang tahun politik. (CNNIndonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tak ambil pusing dengan anggapan dari berbagai kalangan bahwa kebijakan pemerintah yang terus menerus membantu masyarakat kecil dilakukan karena menjelang tahun politik.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali maju ke arena Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 sebagai calon presiden pertahana.

Sebab, menurut Ani, begitu ia akrab disapa, pemerintah memang perlu terus membuat kebijakan yang bisa meringankan beban masyarakat kecil. Hal ini untuk membuktikan bahwa negara hadir bagi masyarakat.



"Di musim politik seperti ini, selalu orang mudah mengatakan saya sengaja membantu masyarakat kecil, Tapi sebenarnya menerjemahkan kebijakan untuk membantu keinginan masyarakat kecil memang butuh program yang sangat detail," ujarnya di Kementerian Keuangan, Selasa (11/12).

Kebijakan untuk masyarakat kecil yang dimaksud yaitu, peningkatan anggaran program pembiayaan bertajuk kredit Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp500 miliar menjadi Rp3 triliun pada tahun depan. Bersama dengan itu, pemerintah juga memberi kemudahan pencairan kredit dengan penggunaan uang elektronik di aplikasi dompet digital.

"Padahal ini karena mereka tidak bankable, bahkan tidak punya akun. Jadi kami ingin memberikan bantuan kepada bagian terkecil ini," katanya.


Selain itu, pemerintah juga bakal mengerek anggaran subsidi bunga untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun depan. Subsidi bunga KUR akan mencapai Rp12,1 triliun atau meningkat dari asumsi tahun ini sebesar Rp11,98 triliun dan 2017 sekitar Rp9,02 triliun.

Tak hanya memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat kecil, pemerintah juga bakal membantu untuk kebutuhan konsumsi melalui bantuan sosial (bansos), yaitu melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Anggaran PKH tahun depan akan naik dua kali lipat dari semula Rp19,3 triliun menjadi Rp34,4 triliun.

"Hal ini agar tidak ada alasan lagi kalau ada keluarga yang tidak memberikan pendidikan kepada anaknya, anaknya disuruh kerja untuk tambahan pendaptan, dan bisa beri imunisasi agar kesehatan anak terjamin," ungkapnya.

(uli/lav)