JK Dorong Penempatan Dana Haji untuk Proyek Infrastruktur

CNN Indonesia | Rabu, 12/12/2018 17:30 WIB
JK Dorong Penempatan Dana Haji untuk Proyek Infrastruktur Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendorong BPKH untuk menginvestasikan dana haji di proyek infrastruktur karena lebih menguntungkan ketimbang deposito. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menginvestasikan dana haji di proyek-proyek infrastruktur. Soalnya, ia menilai imbal hasil dari penempatan dana di sektor infrastruktur lebih menguntungkan ketimbang instrumen investasi lainnya, seperti deposito.

"Kalau berani beli itu jalan tol Jakarta-Bandung pasti feasible. Beli pembangkit listrik dari PLN, pasti nilainya lebih tinggi. Mungkin di atas 15 persen," ujarnya saat memberikan sambutan dalam rapat kerja BPKH di gedung Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (12/12).

Sementara deposito, kata JK, keuntungannya lebih kecil karena memiliki risiko inflasi dan nilai tukar. Hal itu dapat berdampak pada pengelolaan dana BPKH secara jangka panjang.


Berbeda halnya jika berinvestasi di sektor infrastruktur, imbal hasilnya akan lebih tinggi daripada inflasi dan nilai tukar.

"Jadi persoalannya investasi yang yield-nya di atas inflasi dan nilai tukar, baru BPKH bisa sustain (berkelanjutan)," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPKH Anggito Abimanyu menyatakan telah menyusun rencana strategis terkait investasi tahun depan.

Rencananya, BPKH akan berinvestasi langsung di bidang perhotelan, transportasi, dan katering di Arab Saudi.

"Kami menggandeng Islamic Development Bank untuk bisa investasi di Arab Saudi," ucap Anggito.


BPKH menargetkan dana kelolaan Rp150,77 triliun hingga 2022 mendatang. Jumlah ini diperkirakan naik dari target 2018 sebesar Rp111,8 triliun dan Rp121,3 triliun pada 2019.

Kemenag diketahui tak lagi mengelola dana haji di awal tahun ini. Pengelolaan dana haji resmi dikelola oleh BPKH.

Selain memegang dana pelaksanaan ibadah haji, BPKH juga bertanggung jawab mengelola dana efisiensi penyelanggaraan ibadah haji. Dalam aturan itu juga diatur tentang investasi keuangan haji.


(pris/bir)