OJK Catat Fintech Sudah Salurkan Pinjaman Rp16 Triliun
CNN Indonesia
Kamis, 20 Des 2018 10:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total penyaluran pinjaman yang dialirkan perusahaan teknologi finansial (fintech) hingga Oktober 2018 mencapai Rp16 triliun. Pinjaman telah disalurkan kepada sebanyak 2,8 juta debitur.
Berdasarkan bahan siaran pers akhir tahun OJK, jumlah fintech yang terdaftar di lembaga tersebut hingga 10 Desember 2018 sebanyak 78 perusahaan. Penyaluran pinjaman hingga Oktober 2018 mencapai Rp16 triliun, sedangkan total pinjaman yang masih disalurkan (outstanding) mencapai Rp3,9 triliun.
OJK juga rasio pinjaman bermasalah (non performing loan/NPL) masih berada dikisaran 1, 2 persen. Sedangkan jumlah kreditur fintech mencapai 182 ribu.
Saat ini, OJK mengatur fintech melalui Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital dan payung hukum pengembangan fintech. Sesuai aturan tersebut OJK bertugas untuk melakukan mekanisme pencatatan dan pendaftaran, pemantauan dan pengawasan, pembentukan ekosistem dan membangun budaya inovasi, serta inklusi dan literasi fintech.
OJK juga akan memastikan bisnis dan perlndungan data, manajemen risiko yang efektif dan perlindungan konsumen fintech.
Terkait perlindungan konsumen, OJK sebelumnya telah menghentikan kegiatan 404 fintech yang tidak terdaftar atau ilegal. Data tersebut terkumpul hingga akhir November 2018.
Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengungkapkan sebagian penyelenggara fintech ilegal yang ditutup berasal dari China. Namun, ia mengingatkan penyelenggara fintech ilegal banyak yang menggunakan alamat yang tak dapat terbukti keberadaannya, baik di dalam maupun di luar negeri.
"Memang banyak dari China tetapi banyak juga pelakunya dari Indonesia. Yang dari China pun ada perwakilan-perwakilan di Indonesia yang membuka rekening di sini," ujarnya belum lama ini.
Selain China, sambung Tongam, penyelenggara fintech ilegal juga ada yang berasal dari Thailand dan Malaysia. Terhadap fintech ilegal, OJK menegaskan telah melakukan penindakan tegas. (agi)
Berdasarkan bahan siaran pers akhir tahun OJK, jumlah fintech yang terdaftar di lembaga tersebut hingga 10 Desember 2018 sebanyak 78 perusahaan. Penyaluran pinjaman hingga Oktober 2018 mencapai Rp16 triliun, sedangkan total pinjaman yang masih disalurkan (outstanding) mencapai Rp3,9 triliun.
OJK juga rasio pinjaman bermasalah (non performing loan/NPL) masih berada dikisaran 1, 2 persen. Sedangkan jumlah kreditur fintech mencapai 182 ribu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, OJK mengatur fintech melalui Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital dan payung hukum pengembangan fintech. Sesuai aturan tersebut OJK bertugas untuk melakukan mekanisme pencatatan dan pendaftaran, pemantauan dan pengawasan, pembentukan ekosistem dan membangun budaya inovasi, serta inklusi dan literasi fintech.
OJK juga akan memastikan bisnis dan perlndungan data, manajemen risiko yang efektif dan perlindungan konsumen fintech.
Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengungkapkan sebagian penyelenggara fintech ilegal yang ditutup berasal dari China. Namun, ia mengingatkan penyelenggara fintech ilegal banyak yang menggunakan alamat yang tak dapat terbukti keberadaannya, baik di dalam maupun di luar negeri.
"Memang banyak dari China tetapi banyak juga pelakunya dari Indonesia. Yang dari China pun ada perwakilan-perwakilan di Indonesia yang membuka rekening di sini," ujarnya belum lama ini.
Selain China, sambung Tongam, penyelenggara fintech ilegal juga ada yang berasal dari Thailand dan Malaysia. Terhadap fintech ilegal, OJK menegaskan telah melakukan penindakan tegas. (agi)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK