TKI Bisa Mengadu Lewat Aplikasi Saat Terancam Bahaya

CNN Indonesia | Kamis, 27/12/2018 14:11 WIB
TKI Bisa Mengadu Lewat Aplikasi Saat Terancam Bahaya Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan dalam aplikasi SIPMI terdapat tombol panik yang bisa ditekan oleh pengguna untuk mendapatkan pertolongan pertama. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menyiapkan aplikasi bernama Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia (SIPMI) untuk mengurangi masalah Pekerja Migran Indonesia (PMI). Fungsinya, untuk menginformasikan kepada rekan PMI lain ketika salah satu di antara mereka terkena musibah.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan dalam aplikasi itu terdapat tombol panik yang bisa ditekan oleh pengguna untuk mendapatkan pertolongan pertama. Penolongnya adalah PMI lain yang tinggal berdekatan dengan pekerja yang memencet tombol tersebut.

"Kalau langsung pemerintah dulu kan jauh, paling tidak bisa dapat pertolongan pertama. Nanti selanjutnya bisa menjadi tanggung jawab pemerintah," ucap Hanif, Kamis (27/12).



Kendati demikian, Hanif memastikan pemerintah ikut memantau aktivitas pada aplikasi tersebut. Jadi, otoritas tetap akan mengetahui jika ada peristiwa berbahaya yang terjadi pada salah satu pekerja migran di suatu negara.

"Ini diharapkan bisa mempercepat informasi-informasi dari persoalan yang muncul di lapangan," tutur Hanif.

Namun, Hanif belum memiliki target penurunan persoalan pekerja migran dengan munculnya aplikasi tersebut. Sebab, pemerintah masih dalam tahap sosialisasi aplikasi SIPMI kepada beberapa pihak agar seluruh PMI bisa mengunduhnya pada ponselnya masing-masing.


"Kami juga tidak mewajibkan PMI harus memiliki aplikasi ini, karena ini sebuah fasilitas namanya yang memang bisa digunakan. Dijadikan kewajiban ya tidak lah," terang Hanif.

Selain bisa memberi informasi dalam keadaan bahaya pada waktu singkat, aplikasi SIPMI juga memiliki manfaat berkomunikasi dengan keluarga dan pihak lain melalui fasilitas pesan singkat. Selain itu, terdapat pula regulasi terkait ketenagakerjaan, dan posisi anggota keluarga yang menjadi PMI di luar negeri.

"Ini juga sebagai komunikasi dari pemerintah kepada keluarga dan PMI, kami menunjang informasi yang dibutuhkan PMI dan keluarga," pungkas Hanif.

(aud/lav)