Rumah bagi Orang Miskin Tetap Jadi Prioritas PUPR di 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan tetap akan menjadikan pembangunan infrastruktur kerakyatan sebagai prioritas pada tahun anggaran 2019 mendatang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan infrastruktur kerakyatan yang akan jadi prioritas tersebut utamanya berkaitan dengan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan padat karya irigasi kecil.

Selain itu, proyek kerakyatan yang juga masih akan menjadi prioritas adalah pembangunan jalan tol, jembatan bentang panjang dan bendungan. Basuki mengatakan untuk rumah, 2019 tetap dijadikan prioritas karena kebutuhannya masih tinggi.

Lihat juga: PUPR Dirikan Politeknik PU untuk Bina Tenaga Konstruksi

"Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk dapat berproduksi. Jadi akan tetap menjadi program prioritas," kata Menteri Basuki seperti dikutip dari website Kementerian PUPR, Senin (31/12).

Basuki mengatakan agar prioritas di sektor perumahan tersebut bisa berjalan, pihaknya akan memanfaatkan banyak sumber. Pertama, dana APBN.

Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan akan membangun rumah susun, rumah khusus dan rumah swadaya bagi masyarakat kurang mampu. "Setiap tahunnya Kementerian PUPR sudah memperbaiki sekitar 160 ribu unit rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tahun 2019 diprogramkan untuk perbaikan sebanyak 200 ribu unit RTLH yang ada di seluruh Indonesia," kata Menteri Basuki.

Selain dana APBN, Prioritas tersebut juga akan dicapai melalui kerja sama dengan perbankan, pengembang dan pemerintah daerah.

Lihat juga: Bank Penyalur Kredit Rumah Bersubsidi Dipangkas di 2019

(agt)