Sri Mulyani Klaim Pertama Kali Belanja Nyaris Penuhi Target

CNN Indonesia | Kamis, 03/01/2019 06:26 WIB
Sri Mulyani Klaim Pertama Kali Belanja Nyaris Penuhi Target Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim realisasi belanja negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hampir memenuhi target untuk pertama kalinya. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim realisasi belanja negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hampir memenuhi target untuk pertama kalinya. Tercatat, realisasi belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 per 2 Januari 2019 berhasil mencapai Rp2.202 triliun atau 99,2 persen dari target Rp2.220 triliun.

Pada 2017, realisasi belanja negara hanya Rp2.001 triliun atau 93,8 persen dari target. Lalu, pada 2016 sebesar Rp1.859 triliun atau 89,3 persen dari target. Begitu pula dengan 2015 sebesar Rp1.810 triliun atau hanya 91,2 persen dari target dan 2014 senilai Rp1.764 triliun atau 94 persen dari target.

Bahkan menurut Ani, realisasi belanja negara ini masih meningkat dalam dua hari terakhir. Pasalnya, berdasarkan data per 31 Desember 2018, Ani melaporkan ke Jokowi bahwa belanja negara mencapai 97 persen dari target.



"Sebenarnya angka yang kami presentasikan hari ini agak berbeda dengan yang kami laporkan ke Presiden, karena ternyata ada settlement dan beberapa cleaning up, sehingga per hari ini ada kenaikan total keseluruhan," ujar Ani, begitu ia akrab disapa, di Kementerian Keuangan, Rabu (2/1).

Lebih lanjut, peningkatan realisasi belanja di menit-menit akhir ini, katanya, menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan perencanaan yang telah dibuat. Pasalnya, untuk pertama kali di era pemerintahan Presiden Jokowi, kementeriannya tidak mengajukan APBN Perubahan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Belanja negara dapat dikatakan efektif dan efisien di tengah berbagai dinamika, seperti fluktuasi nilai tukar rupiah dan penanganan bencana alam di beberapa daerah. Tapi pemerintah juga berhasil melaksanakan beberapa event bertaraf internasional," jelasnya.


Berdasarkan jenis belanja, realisasi belanja paling tinggi berasal dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang mencapai Rp836,2 triliun atau 98,7 persen dari target Rp847,4 triliun. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, pertumbuhan realisasi belanja K/L naik dari 9,6 persen menjadi 14,2 persen.

"Belanja K/L untuk pelaksanaan Pilkada serentak, Asian Games, Asian Para Games, dan Annual Meeting IMF-World Bank, penanganan bencana, kebijakan pemberian THR dan kenaikan tunjangan kinerja, penanganan defisit BPJS Kesehatan, penambahan alokasi PKH, dan lainnya," jelasnya.

Bila dirinci, belanja K/L tertinggi digunakan untuk pengeluaran belanja pegawai mencapai Rp346,7 triliun atau 94,8 persen dari target Rp365,7 triliun. Lalu, belanja barang Rp337 triliun atau 99,1 persen dari target, pembayaran bunga utang Rp258,1 triliun atau 108,2 persen dari target, dan subsidi Rp216,8 triliun atau 138,8 persen dari target.


Kemudian, belanja modal Rp184,9 triliun atau 90,7 persen dari target. Pos belanja modal merupakan salah satu yang cukup 'melejit' di menit-menit akhir tutup tahun. Sebab, per 30 November 2018, realisasi belanja modal sejatinya baru 62,9 persen dari target.

Selanjutnya, belanja K/L juga digunakan untuk bantuan sosial Rp83,9 triliun atau 103,2 persen dari target, belanja lain-lain Rp15,6 triliun atau 23,2 persen dari target, dan belanja hibah Rp1,5 triliun atau 104,6 persen dari target.

Berdasarkan jenis belanja lainnya, realisasi belanja non K/L mencapai Rp608,2 persen atau 100,2 persen dari target Rp607,1 triliun. Belanja pos ini tumbuh 21,6 persen atau naik dari tahun lalu yang hanya 6,5 persen.

Belanja transfer ke daerah tercatat mencapai Rp697,9 triliun atau 98,8 persen dari target Rp706,2 triliun dan dana desa Rp59,9 triliun atau 99,8 persen dari target Rp60 triliun.


"Realisasi tahun ini dipengaruhi oleh penyelesaian sebagain kurang bayar dana bagi hasil (DBH) sampai tahun 2017 sebesar Rp4,6 triliun dan kinerja dana alokasi khusus (DAK) Fisik, DAK Non Fisik, dan dana desa yang lebih baik," terangnya.

Sementara itu, pos penerimaan negara mencapai Rp1.942 triliun atau 102,5 persen dari target Rp1.894 triliun. Bersamaan dengan realisasi tersebut, defisit anggaran berhasil dijaga Rp259,9 triliun atau 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Realisasi defisit tersebut lebih rendah dari asumsi awal sebesar Rp325,9 triliun atau 2,19 persen dari PDB. Sedangkan keseimbangan primer defisit Rp1,8 triliun atau lebih rendah dari asumsi awal Rp87,3 triliun. (uli/lav)