Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional
Moeldoko meminta calon Wakil Presiden nomor urut 02 berpikir lebih luas terkait
utang pemerintah. Menurut dia, pemerintahan Presiden Joko Widodo berutang demi meningkatkan pembangunan dan ekonomi Indonesia.
"Semua kan sudah ada hitung-hitungannya.
Return of investmentnya sudah dihitung. Jadi jangan berpikir sangat sederhana lah," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (3/1).
Hal ini disampaikan menyikapi kampanye Sandiaga di Pantai Mutiara, Bantaeng, Sulawesi Selatan pada Selasa (25/12). Saat itu, Sandiaga menyebut utang pemerintah terus menumpuk. Akibatnya, seorang balita bahkan harus menganggung utang pemerintah Rp13 juta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sandi juga berjanji bakal mencicil utang pemerintahan sebelumnya apabila dirinya bersama Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019-2024. Hal itu dilakukan dengan menghentikan impor barang-barang yang bisa diproduksi di dalam negeri.
Moeldoko berkata pembayaran utang tidak sesederhana itu. Ia kembali menegaskan pemerintah berutang demi pembangunan.
"Kalau pemerintah sekarang enggak membangun ya gampang saja bayar utang. Kan begitu logikanya. Kalau membangun ya pasti (berutang)," tutur Kepala Staf Kepresidenan ini.
Ia menganalogikan dengan keluarga yang memiliki anak sehingga harus berutang demi menyekolahkan dan menyiapkan masa depan yang lebih baik. Menurutnya, keluarga itu bisa tidak berutang tapi membuat anaknya tidak sekolah.
"Kan pilihan. Itu ilustrasi paling gampang. Punya anak mau disekolahin atau enggak. Enggak, sudah cukup enggak perlu berutang. Tapi sebagai orang tua bertanggung jawab atas anak saya ke depan, saya pertaruhkan saya harus utang demi anak saya dan saya punya hitung-hitungan saya mampu membayar," tegas Moeldoko.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, total utang pemerintah hingga November 2018 mencapai Rp4.395,97 triliun atau menurun Rp82,84 triliun dibandingkan Oktober 2018 yakni Rp4.478,6 triliun.
Meski turun dibanding bulan lalu, posisi utang pada November 2018 tersebut masih meningkat sebesar 11,89 persen.
Berdasarkan data APBN Kita Desember 2018 yang dirilis Jumat (21/12), total utang pemerintah masih didominasi dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang totalnya mencapai Rp3.611,59 triliun. Jumlah tersebut naik 13 persen secara tahunan, tetapi turun dibanding bulan lalu yang mencapai Rp3.644 triliun.
Sementara utang dalam bentuk pinjaman tercatat mencapai Rp784,38 triliun, tumbuh 6,6 persen secara tahunan atau turun dibanding bulan lalu yang mencapai Rp833,92 triliun.
(chri/agi)