Revisi PP, Lahan Milik Menteri Pertahanan Jadi Pusat KEK TAA

CNN Indonesia | Minggu, 06/01/2019 03:18 WIB
Revisi PP, Lahan Milik Menteri Pertahanan Jadi Pusat KEK TAA Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api yang terletak di Banyuasin, Sumatra Selatan bakal diperluas dengan menggunakan lahan milik Menhan. (CNNIndonesia/Damar)
Cirebon, CNN Indonesia -- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api (TAA) yang terletak di Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan bakal diperluas dengan menggunakan lahan milik Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan mengajukan revisi peraturan pemerintah (PP) nomor 51 tahun 2014 tentang KEK TAA.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, sebelumnya, KEK TAA direncanakan akan seluas 2.030 hektare. Namun dengan revisi yang diajukan, luas lahan bertambah 420 hektare menjadi seluas 2.500 hektare. Lahan 420 hektare tersebut diketahui milik keluarga Ryamizard Ryacudu yang saat ini dikelola oleh PT Tri Patria Group. 

"Pusat KEK nantinya akan dipindah dari asalnya di lahan lama yang baru ada gapuranya itu di Teluk Payo, ke lahan yang baru ini. Di lahan lama memang baru bangun gapura karena pembebasan lahan belum selesai," ujar Herman Deru usai menemui Ryamizard di Griya Agung Palembang, Sabtu (5/1).



Deru mengatakan, dipindahnya lokasi utama KEK karena lokasi lama di Desa Teluk Payo masih terkendala pembebasan lahan karena mahalnya harga yang dipatok masyarakat. Baru 67 hektar yang mampu dibebaskan pemerintah dengan harga Rp50 miliar atau sekitar Rp800 juta per hektare.

"Kalau pengelola KEK TAA hanya berkutat di lokasi lama, tidak akan berkembang. Makanya kita ajukan revisi lokasi kepada Dewan KEK untuk menggabungkan kawasan sebelumnya dengan lahan milik keluarga Ryacudu. Kami tidak akan menghilangkan lokasi yang lama, lokasi itu tetap menjadi kawasan penyangga," tambah dia.

Untuk lokasi baru, Deru berujar, pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana untuk membayar ganti rugi lahan. Namun nantinya akan ada join operation antara PT Tri Patra Grup, pengelola KEK TAA yakni PT Swirijaya Mandiri Sumsel (SMS) beserta para investor. Pemerintah provinsi Sumsel hanya berperan sebagai mediator.

Hingga saat ini sudah ada 14 investor yang tertarik untuk menggunakan kawasan industri yang baru ini, empat diantaranya merupakan investor asing. Salah satu perusahaan yang sudah berkomitmen menggunakan KEK TAA adalah PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri).

Sementara itu Kepala Bappeda Sumsel Ekowati Retnaningsih mengatakan, tim percepatan untuk pengajuan revisi sudah dibentuk. Pemerintah Kabupaten Banyuasin tengah membuat Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditargetkan selesai 5 Februari 2019 mendatang.

"Studi kelayakan sudah selesai tinggal penyelesaian AMDAL, Semua prosesnya ditargetkan selesai pada April 2019 mendatang," ujar Ekowati.

(idz/kid)