Wapres JK Sebut RI Bisa Manfaatkan Perang Dagang AS-China
CNN Indonesia
Selasa, 08 Jan 2019 13:28 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut Indonesia berpeluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari ketidakpastian global, seperti perang dagang antara China dan Amerika Serikat. Aliran ekspor-impor yang terhambat antara kedua negara, dapat menjadi celah bagi Indonesia untuk menggenjot perdagangan luar negeri.
"Nah itu bagus, jadi ekspor China tidak besar dan itu bisa diisi oleh negara lain, termasuk Indonesia," ujarnya dalam forum diskusi di Jakarta, Selasa (8/1).
Namun untuk mengisi pasar yang terhambat itu, menurut JK, Indonesia harus bisa meningkatkan daya saing secara cepat, terutama dari sisi kapasitas dan kualitas produksi hingga akses pasar.
"Dalam persaingan ada tiga hal, produksi yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Baru bisa menangkan persaingan. Negara yang bisa penuhi itu semua boleh dibilang baru China, semua yang ada saat ini made in China," ujarnya.
Selain dari ekspor dan impor, menurut JK, Indonesia memiliki peluang untuk mendorong investasi. Hal ini lantaran, ketidakpastian global saat ini kerap muncul dari permasalahan negara maju dan geopolitik.
Ia mencontohkan, ada ketidakpastian di Amerika Serikat akibat Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk memberhentikan pemerintahan sementera waktu (government shutdown). Lalu, di Eropa, masih terus terjadi drama keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Britania Exit/Brexit).
"Begitu juga dengan di Timur Tengah, Asia Selatan, Korea juga sama, jadi yang paling aman itu sebenarnya di Asia Tenggara. Ini sebuah kesempatan," katanya.
Namun lagi-lagi, kesempatan ini baru bisa didapatkan Indonesia bila memiliki daya saing yang lebih unggul dari sesama negara ASEAN saat ini. "Makanya bagaimana cara agar lebih baik dari Vietnam dan Thailand? Kenapa Malaysia pertumbuhannya bisa lebih tinggi dari Indonesia? Itu yang harus dijawab," katanya.
Untuk itu, katanya, perlu kebijakan-kebijakan baru agar bisa meningkatkan daya saing Indonesia dan mengambil peluang pertumbuhan yang ada di tengah ketidakpastian global saat ini. Menurutnya, salah satu kebijakan yang akan fokus dilakukan tahun ini ialah pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
"Kami bangun SDM, dengan begitu kami bisa membuat sumber daya alam yang punya nilai tambah, daya saing, dan meningkatkan ekspor," ungkapnya.
Sementara kebijakan lain yang diklaim sudah dilakukan untuk turut mendukung pertumbuhan, yaitu meregulasi berbagai perizinan, memberikan insentif perpajakan, membuka akses pasar, dan lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan pemerintahan Kabinet Kerja memang akan fokus untuk mengembangkan SDM pada tahun ini guna meningkat daya saing. Hal ini dilakukan dengan program pendidikan dan vokasional.
"Saat ini sekitar 50 persen orang bekerja di Indonesia berpendidikan SMP, tidak memadai apalagi untuk topang daya saing. Makanya, kami ambil jalan pintas dengan bangun pendidikan, vokasi, dan SMK," terangnya.
Darmin bilang, hal ini akan dilakukan dengan mereformasi rancangan kurikulum, pengajar, hingga keterlibatan industri berupa kegiatan magang.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan guna mendukung fokus peningkatan daya saing itu, APBN mengalokasikan hampir Rp500 triliun untuk anggaran pendidikan.
"Kami alokasikan sekitar 20 persen dari belanja, tapi kami harap eksekusinya bisa dilakukan dengan baik. Karena ini biasanya bukan masalah uang, tapi masalah koordinasi pusat dan daerah," tuturnya. (uli/agi)
"Nah itu bagus, jadi ekspor China tidak besar dan itu bisa diisi oleh negara lain, termasuk Indonesia," ujarnya dalam forum diskusi di Jakarta, Selasa (8/1).
Namun untuk mengisi pasar yang terhambat itu, menurut JK, Indonesia harus bisa meningkatkan daya saing secara cepat, terutama dari sisi kapasitas dan kualitas produksi hingga akses pasar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain dari ekspor dan impor, menurut JK, Indonesia memiliki peluang untuk mendorong investasi. Hal ini lantaran, ketidakpastian global saat ini kerap muncul dari permasalahan negara maju dan geopolitik.
"Begitu juga dengan di Timur Tengah, Asia Selatan, Korea juga sama, jadi yang paling aman itu sebenarnya di Asia Tenggara. Ini sebuah kesempatan," katanya.
Namun lagi-lagi, kesempatan ini baru bisa didapatkan Indonesia bila memiliki daya saing yang lebih unggul dari sesama negara ASEAN saat ini. "Makanya bagaimana cara agar lebih baik dari Vietnam dan Thailand? Kenapa Malaysia pertumbuhannya bisa lebih tinggi dari Indonesia? Itu yang harus dijawab," katanya.
Untuk itu, katanya, perlu kebijakan-kebijakan baru agar bisa meningkatkan daya saing Indonesia dan mengambil peluang pertumbuhan yang ada di tengah ketidakpastian global saat ini. Menurutnya, salah satu kebijakan yang akan fokus dilakukan tahun ini ialah pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
"Kami bangun SDM, dengan begitu kami bisa membuat sumber daya alam yang punya nilai tambah, daya saing, dan meningkatkan ekspor," ungkapnya.
Sementara kebijakan lain yang diklaim sudah dilakukan untuk turut mendukung pertumbuhan, yaitu meregulasi berbagai perizinan, memberikan insentif perpajakan, membuka akses pasar, dan lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan pemerintahan Kabinet Kerja memang akan fokus untuk mengembangkan SDM pada tahun ini guna meningkat daya saing. Hal ini dilakukan dengan program pendidikan dan vokasional.
"Saat ini sekitar 50 persen orang bekerja di Indonesia berpendidikan SMP, tidak memadai apalagi untuk topang daya saing. Makanya, kami ambil jalan pintas dengan bangun pendidikan, vokasi, dan SMK," terangnya.
Darmin bilang, hal ini akan dilakukan dengan mereformasi rancangan kurikulum, pengajar, hingga keterlibatan industri berupa kegiatan magang.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan guna mendukung fokus peningkatan daya saing itu, APBN mengalokasikan hampir Rp500 triliun untuk anggaran pendidikan.
"Kami alokasikan sekitar 20 persen dari belanja, tapi kami harap eksekusinya bisa dilakukan dengan baik. Karena ini biasanya bukan masalah uang, tapi masalah koordinasi pusat dan daerah," tuturnya. (uli/agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK