ANALISIS

Waspada Defisit Neraca Dagang Masih 'Menghantui'

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Rabu, 16/01/2019 16:00 WIB
Waspada Defisit Neraca Dagang Masih 'Menghantui' Ilustrasi ekspor impor. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Defisit neraca perdagangan sepanjang akhir tahun lalu yang mencapai US$8,57 miliar kian membuat cemas. Angka defisit neraca perdagangan sepanjang tahun ini bukan hanya yang pertama pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, tetapi juga terburuk sepanjang sejarah.

Kepala BPS Suhariyanto menyebut kondisi neraca perdagangan pada tahun lalu melampaui defisit pada 2013. Sebelumnya, defisit neraca perdagangan pada 2013 yang mencapai US$4,08 miliar merupakan yang terburuk sepanjang sejarah yang kemudian mulai membaik pada 2014 dan kembali surplus pada 2015 hingga 2017.

Pada 2015, neraca perdagangan surplus US$7,67 miliar, kemudian meningkat menjadi US$9,48 miliar pada 2016 dan US$11,84 miliar pada 2017. Namun, siapa sangka, pada tahun lalu defisit justru membengkak lebih dari dua kali lipat dari defisit pada 2013.


Defisit terjadi karena kinerja ekspor sepanjang tahun lalu hanya mencapai US$180,06 miliar, sementara kinerja impor mencapai US$188,63 miliar. Begitu pun halnya dengan sisi pertumbuhannya. Di tahun lalu, ekspor hanya tumbuh 6,65 persen sementara impornya melonjak hingga 20,15 persen.

Data neraca perdagangan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Neraca perdagangan memiliki efek berantai. Akibat defisit neraca perdagangan yang bengkak, defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) juga diperkirakan makin melebar. Hingga kuartal III kemarin, defisit transaksi berjalan sudah mencapai 3,37 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit transaksi berjalan sendiri merupakan bagian dari komponen neraca pembayaran yang berpengaruh pada posisi cadangan devisa Indonesia dan nilai tukar rupiah pada akhirnya. Makin lebar defisit transaksi berjalan, aliran modal asing yang dibutuhkan untuk membuat neraca pembayaran surplus makin besar.

Apalagi, dalam situasi ekonomi global yang tak menentu, aliran modal asing sulit untuk jadi tumpuan. Hingga kuartal III 2018 lalu, neraca pembayaran tercatat defisit mencapai US$12,5 miliar.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menuturkan kondisi defisit neraca perdagangana akan berpengaruh pada defisit transaksi berjalan dapat memberikan sentimen negatif bagi investor. Hal ini dapat membuat keluarnya aliran modal asing (outflow) dan memperlemah nilai tukar rupiah.


"Investor mereka juga melihat data sehingga pasti akan mempertimbangkan data CAD. Bisa jadi CAD yang lebar secara berturut-turut ini menyebabkan adanya kemungkinan investor berbalik arah," kata Fithra kepada CNNIndonesia.com, dikutip Rabu (16/1).

Fithra pun memperkirakan defisit transaksi berjalan hingga akhir tahun bisa tembus lebih dari 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jika neraca perdagangan tak segera diperbaiki, ia khawatir rupiah akan terseret melemah hingga kembali berada di posisi Rp14.500 per dolar AS.

Selain neraca pembayaran dan rupiah, neraca perdagangan yang defisit tentu juga menekan pertumbuhan ekonomi. Sebab, ekspor netto merupakan salah satu pembentuk PDB dari sisi pengeluaran yang sama pentingnya dengan tiga variabel pembentuk PDB lainnya, seperti pengeluaran pemerintah, konsumsi, dan investasi.

Di dalam blog pribadinya, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengatakan bahwa defisit kali ini adalah yang terparah sepanjang sejarah. Ini menambah catatan hitam neraca perdagangan, karena kini neraca perdagangan Indonesia harus mengalami enam kali defisit antara 1945 hingga 2018 kemarin.


Memang secara nilai, impor migas yang berlebih menjadi biang keladi defisit tahun lalu. Tercatat, defisit neraca migas mencapai US$12,4 miliar. Namun menurutnya, transaksi perdagangan nonmigas disinyalir menjadi bahaya laten yang mendasari defisit tahun lalu. Ini terlihat dari surplus perdagangan nonmigas yang terjun 81,14 persen dari US$20,4 miliar pada 2017 menjadi US$3,84 miliar di tahun lalu.

Kondisi ini, menurut dia, terbilang cukup aneh mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di kisaran 5 persen saja, sehingga tidak ada alasan atas lonjakan impor yang kencang.

"Kondisi perekonomian tidak mengalami pemanasan (overheating) karena pertumbuhan ekonomi tidak beranjak dari sekitar 5 persen, sehingga tidak ada alasan kuat impor melonjak. Oleh karena itu, niscaya ada penyebab khusus yang mengakibatkan lonjakan impor tahun lalu," tulis Faisal.

Sementara itu, Ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan defisit neraca perdagangan tahun lalu disebabkan karena kondisi Indonesia yang kurang mujur. Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama Indonesia melambat, seperti China yang hanya membukukan pertumbuhan ekonomi di kuartal III sebesar 6,5 persen atau melemah dibanding kuartal sebelumnya 6,7 persen.


Berdasarkan data BPS, China merupakan mitra dagang wahid mengingat 24,37 persen ekspor dikirim ke negara tirai bambu itu. Tak heran, jika pertumbuhan kinerja ekspor bablas dari 16,22 persen pada 2017 menjadi 6,65 persen.

Tak hanya itu, sebagian besar ekspor nonmigas Indonesia adalah komoditas sumber daya alam. Kebetulan, harga batu bara tersungkur mendekati akhir tahun lalu. Ini terlihat dari Harga Batu Bara Acuan (HBA) Desember 2018 yang tercatat US$92,51 per metrik ton dari rekor Maret US$101,86 per metrik ton.

Begitu pula dengan harga minyak kelapa sawit (CPO). Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat penurunan harga CPO dari US$685 per metrik ton di awal tahun menjadi US$507,5 per metrik ton di penghujung tahun.

"Karena itulah ekspor Indonesia tak bisa terdongkrak. Ekonomi Indonesia rentan akan faktor eksternal, jadi kita tidak bisa memanfaatkan peluang ekspor meski rupiah terdepresiasi sepanjang tahun lalu. Padahal, depresiasi rupiah itu harusnya mendongkrak ekspor karena daya saing produk Indonesia lebih kuat," jelas Piter.


Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur yang masif pun tak luput dari pengamatannya. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tentu membutuhkan konten impor sehingga itu menimbulkan arus deras impor di tahun lalu.

"Sebetulnya kebijakan pemerintah sudah bagus yakni menghentikan proyek infrastruktur yang punya konten impor banyak. Tapi tidak ada industri substitusinya di Indonesia, sehingga untuk masalah ini memang belum ada jalan keluarnya," imbuhnya.

Defisit Masih Mengintai

Piter menilai ancaman defisit neraca perdagangan masih akan berlanjut di 2019 karena kondisinya tak berbeda jauh. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini hanya sebesar 2,9 persen atau turun dari ramalan sebelumnya 3 persen sesuai laporan Bank Dunia.

Adapun, China menjadi negara yang diwaspadai. Seiring pertumbuhan ekonominya melemah karena melawan perang dagang Amerika Serikat (AS), maka permintaan barang dari Indonesia bisa berkurang terus. Ini bisa bikin kinerja ekspor Indonesia kian tergerus tahun ini.

Ilustrasi ekspor impor. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Namun, setidaknya Indonesia masih punya harapan dalam menekan impor. Tahun ini, gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan tak separah tahun lalu. Apalagi, bank sentral AS The Fed diperkirakan akan lebih bersabar dalam mengambil kebijakan moneter, sehingga sentimen arus modal keluar yang kemudian menekan rupiah punya potensi kecil.

Jika gejolak kurs bisa ditahan, maka nilai barang-barang impor yang dibayar menggunakan denominasi dolar AS juga bisa lebih murah.

Tak hanya itu, ia juga yakin kebijakan pemerintah dalam menahan laju impor seperti pengenaan kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) 22 impor bagi 1.147 pos tarif dan kebijakan pencampuran 20 persen biodiesel ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) diperkirakan bisa maksimal pada tahun ini.

"Harusnya kalau defisit di tahun ini, tentu defisitnya akan lebih mild. Tahun kemarin tidak sama dengan tahun ini, jadi mungkin (defisit neraca perdagangan) tidak sebesar tahun lalu," jelas dia.


Senada dengan Piter, Fithra juga memprediksi defisit neraca perdagangan masih akan berlanjut di tahun ini. Sebab, dari segi ekspor, pertumbuhannya mungkin masih tak akan beranjak kembali ke dua digit di tahun ini.

Ia mengacu pada data BPS yang menunjukkan pertumbuhan impor bahan baku dan penolong turun sebesar 13,49 persen secara bulanan pada Desember. Apalagi, pertumbuhan bahan baku dan penolong sepanjang 2018 sebesar 20,06 persen lebih kecil dari pertumbuhan impor barang konsumsi 22,03 persen.

Artinya, ada kecenderungan produktivitas industri manufaktur tidak maksimal di tahun ini. Jika sudah demikian, artinya ekspor melemah.

"Maka dari itu, yang membebani ekspor menurut saya adalah kinerja industri manufaktur. Selama deindustrialisasi masih berjalan, maka ekspor akan terus melemah dan impor akan terus deras. Ini pemicu paling utama di tahun ini," jelas dia.


Sementara dari sisi impor, konten untuk infrastruktur tentu masih diperlukan. Sehingga, itu tetap bisa bikin bengkak nilai impor di tahun ini.

Fithra menjelaskan, jika neraca perdagangan kembali mengulang defisit tahun ini, bisa-bisa pertumbuhan ekonomi 2019 bergerak turun ke angka 4,8 persen. Tak hanya itu, rupiah juga dikhawatirkan kembali melemah bahkan bisa kembali berada di posisi Rp14.500 per dolar AS.

"Kalau ini bisa diantisipasi, mungkin paling tidak Indonesia bisa mengalami pertumbuhan (2019) minimal 5,12 persen," pungkas dia.

Ia mengaku mengatasi defisit neraca perdagangan tak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi, tetap ada jalan agar Indonesia bisa selamat dari defisit dagang dalam jangka pendek maupun jangka panjang.


Menurutnya, salah satu jalan pintas itu adalah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebab, itu dinilai bisa menjadi disinsentif bagi masyarakat untuk mengurangi konsumsi BBM. Apalagi, migas merupakan biang keladi utama defisit neraca perdagangan di tahun lalu.

Menurut simulasi yang dilakukannya, kenaikan harga BBM sebesar 10 persen hanya akan menimbulkan inflasi 0,4 persen secara tahunan (year on year/yoy). Fithra bilang, dampak inflasi dari menaikkan harga BBM ini setidaknya lebih baik ketimbang konsekuensi yang harus diterima kalau neraca perdagangan kian keok.

Sementara itu, untuk jangka panjang, menurut dia, pemerintah perlu mengatur ulang prioritas pembangunan (reprioritizing) yang mengarah kepada infrastruktur penggerak industri. Alasannya, sektor industri merupakan roda penggerak ekspor yang bisa memperbaiki neraca perdagangan.

Namun, sektor industri saat ini cukup melempem. Kontribusi sektor industri kepada PDB hanya 19 persen. Selain itu, impor bahan baku dan bahan pendukung juga cenderung turun yang mengindikasikan penurunan kinerja industri Indonesia.


"Sebenarnya langkah pemerintah sudah tepat dengan mendorong pembangunan infrastruktur tapi harus ada evaluasi lagi untuk infrastruktur yang memang dibutuhkan guna membangkitkan industri," pungkasnya. (ulf/agi)