ANALISIS
Beda Pembangunan Infrastruktur Era Soeharto Hingga Jokowi
Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Rabu, 09 Jan 2019 08:53 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia tengah mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir. Proyek-proyek infrastruktur di berbagai penjuru Tanah Air dibangun secara masif, mulai dari jalan tol, jembatan, bendungan, hingga pembangkit listrik.
Catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo atau hingga Oktober 2018, pemerintah telah membangun jalan nasional sepanjang 3.432 km dan jalan tol sepanjang 941 km. Kemudian ada 65 bendungan baru dan jaringan irigasi baru seluas 860.015 hektare.
Meski banyak menuai pujian, pembangunan infrastruktur ini tak lepas dari kritikan. Salah satunya disampaikan Bank Dunia melalui laporan bertajuk Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP).
Laporan berbahasa Inggris setebal 344 halaman yang diperoleh CNNIndonesia.com ini telah dikonfirmasi. Bank Dunia mengaku menyusun laporan tersebut bekerja sama dengan pemerintah, tapi belum final.
Dalam laporan tersebut, Bank Dunia menyebut kualitas pembangunan Indonesia rendah, tidak terencana dengan baik. Bank Dunia juga menyebut pembangunan infrastruktur di Indonesia terlalu bergantung pada BUMN sehingga membuat perusahaan negara kebingungan mencari dana.
Selain itu, Bank Dunia juga menyebut tarif listrik dan air terlalu murah sehingga tak menarik bagi investor untuk berinvestasi di proyek-proyek tersebut.
Review atas pembangunan infrastruktur Indonesia bukan yang pertama kali dilakukan Bank Dunia. Bank Dunia juga sebelumnya telah mengeluarkan laporan terkait pembangunan infrastruktur.
Tahun 1992 misalnya, Bank Dunia mengeluarkan laporan berjudul Indonesia A Strategy for Infrastructure Development. Dalam laporan tersebut, Bank Dunia memuji Indonesia karena fokus pada pembangunan infrastruktur, bahkan mengalokasikan dana untuk infrastruktur mencapai 40 persen anggaran pemerintah.
Tak hanya itu, Bank Dunia juga memuji Indonesia di era Presiden Soeharto yang memiliki rencana jangka panjang pembangunan ekonomi dan infrastruktur dalam bentuk Garis Besar Haluan Negara.
Pada era Presiden Soeharto, Indonesia memang cukup gencar membangun infrastruktur. Namun, pembangunannya dibangun dengan kondisi utang yang tak sehat sehingga pada akhirnya turut menyeret Indonesia dalam krisis ekonomi Asia pada 1998.
Meski ekonomi mulai pulih setelah krisis 1998, pembangunan infrastruktur di Tanah Air usai krisis cukup tersendat. pada 2014, Bank Dunia dalam laporannya menyoroti rendahnya investasi infrastruktur yang menyebabkan ekonomi Indonesia tertinggal. Laporan daya saing global pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa kali menyoroti poin infrastruktur sebagai ganjalan daya saing investasi di Indonesia.
Minimnya pembangunan infrastruktur juga tercermin dari rendahnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk sektor tersebut sebelum 2015.
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal mengakui pembangunan infrastruktur era Presiden Jokowi jauh lebih banyak ketimbang pemerintah sebelumnya. Tak heran, kritik yang datang juga cukup banyak, termasuk dari Bank Dunia.
"Dengan intensitas pembangunan yang tinggi, wajar bila ada kritik karena memang semakin banyak proyek, itu risiko masalahnya semakin banyak pula," ucap Fithra kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/1).
Evaluasi atas pembangunan infrastruktur sebenarnya juga pernah diberikan Bank Dunia ke Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bedanya, hasil evaluasi kepada pemerintahan SBY tak 'sepedas' evaluasi Bank Dunia ke Jokowi karena proyek yang digarap lebih sedikit.
"Dulu juga dikritik oleh Bank Dunia karena tidak dirancang dengan baik, saat ini ternyata ketika dieksekusi ternyata masih ada kekurangan," ujarnya.
Namun, indikator evaluasi yang dilakukan dirasa tidak jauh berbeda. Misalnya, terkait studi kelayakan proyek (feasibility study), jenis kelayakan, hingga hasil dari pembangunan infrastruktur tersebut. "Tapi kalau mau fair, jelas dulu fokusnya memang tidak ke infrastruktur. Ada perpindahan rezim dari yang fokus ke subsidi jadi ke infrastruktur," katanya.
Sementara ketika eksekusi pembangunan infrastruktur berjalan saat ini, memang mau tidak mau pemerintahan Jokowi harus rela bila persoalan pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur menjadi sorotan. Apalagi proyek yang dibangun memang membutuhkan dana yang tak sedikit dan kerap diserahkan ke BUMN.
Tak ketinggalan, pemerintah jadi kerap menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk menambah daya topang proyek. Hal ini membuat kian banyaknya proyek infrastruktur justru kerap menambah risiko bagi BUMN dan pemerintah.
Senada, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adinegara menilai wajar juga kritik itu diberikan Bank Dunia. Toh, selama ini sejumlah ekonom sudah pernah mengkritik berbagai proyek infrastruktur pemerintah yang terlalu mengandalkan para perusahaan negara.
Bahkan, besarnya kebutuhan dana untuk membiayai proyek turut membuat pemerintah ikut-ikut menanggung risiko besar, yaitu dari penerbitan surat utang yang terus meningkat dari waktu ke waktu.
"Di era Presiden sebelum Jokowi biasanya lebih mengandalkan pinjaman bilateral dan multilateral, sehinga proses feasibility study proyek dilakukan dengan lebih hati-hati, namun butuh waktu yang terlalu lama. Di era Jokowi berubah jadi masif dengan surat utang," jelasnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), komposisi utang pemerintah sebesar 63,7 persen berupa pinjaman pada 2010. Sisanya sekitar 36,3 persen merupakan utang dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Namun kini, porsi utang dari pinjaman hanya tinggal 17,84 persen, sementara SBN mencapai 82,16 persen.
"Implikasi dari kurang ketatnya pengawasan pembiayaan ini membuat perencanaan dan pelaksanaan proyek oleh BUMN hanya kebut-kebutan asal, hanya demi proyek selesai dan segera bayar utang. Ini tidak sehat," ungkapnya.
Selain itu, berbagai skema pembiayaan yang dikeluarkan untuk menutup kebutuhan dana juga belum optimal. Ini menjadi salah satu kritik Bank Dunia dan menurutnya memang benar terjadi. Bedanya, skema ini belum berjalan ketika pemerintahan sebelumnya.
Sedangkan di era Jokowi baru digunakan, namun ternyata masih minim peminat. Walhasil, BUMN yang paling bisa diandalkan. Belum lagi, ada sejumlah masalah teknis yang perlu dihadapi swasta.
"Kadang birokrasi rumit, pembebasan lahan butuh waktu, sertifikat hingga konflik agraria juga ada. Ini risiko yang membuat swasta malas ikut," tuturnya.
Ke depan, menurutnya, bila pemerintah ingin pembangunan infrastruktur bebas kritik dari lembaga sekelas Bank Dunia sekalipun, maka perencanaan dan eksekusi proyek infrastruktur di lapangan tentu perlu dibenahi.
Misalnya, dengan mencari sumber pendanaan baru, sehingga tak hanya menjadi sumber dan, namun pendalaman pasar keuangan bagi para pihak yang mengeksekusi proyek tersebut. Bahkan, sambungnya, kalau bisa sumber pendanaan baru ini jauh lebih murah, tapi minim risiko.
Kehadiran sumber pendanaan seperti ini, katanya, menjadi penting apalagi di era tingkat bunga acuan tinggi baik di global maupun domestik. "Ini untuk menutup utang obligasi yang bunganya terlalu mahal. Mungkin bisa kembali ke sindikasi bank, tapi yang bisa tawarkan bunga lebih murah dari obligasi," katanya.
Selanjutnya, pemerintah tak boleh menutup mata kepada BUMN yang sudah 'diambang jurang'. Bila perusahaan pelat merah sudah tak sanggup menanggung proyek, maka jangan dipaksakan. "Bahkan, jika BUMN mengalami financial distresst atau tekanan cash flow, pemerintah wajib suntik PMN untuk menghindari pailit atau gagal bayar," jelasnya.
Tak ketinggalan, pemerintah juga harus lebih 'melek' memilih proyek mana yang perlu dibangun segera dan tidak. Sementara Fithra menambahkan, pemerintah harus pula berkomitmen untuk terus meningkatkan keterlibatan swasta pada pembangunan infrastruktur.
"Jangan lupa perkaya kajian infrastruktur dengan kajian yang berdampak luas, misalnya tidak hanya ekonomi, tapi juga social impact agar lebih terukur," pungkasnya. (agi)
Catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo atau hingga Oktober 2018, pemerintah telah membangun jalan nasional sepanjang 3.432 km dan jalan tol sepanjang 941 km. Kemudian ada 65 bendungan baru dan jaringan irigasi baru seluas 860.015 hektare.
Meski banyak menuai pujian, pembangunan infrastruktur ini tak lepas dari kritikan. Salah satunya disampaikan Bank Dunia melalui laporan bertajuk Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam laporan tersebut, Bank Dunia menyebut kualitas pembangunan Indonesia rendah, tidak terencana dengan baik. Bank Dunia juga menyebut pembangunan infrastruktur di Indonesia terlalu bergantung pada BUMN sehingga membuat perusahaan negara kebingungan mencari dana.
Lihat juga:Bank Dunia Kritik Pedas Infrastruktur Jokowi |
Selain itu, Bank Dunia juga menyebut tarif listrik dan air terlalu murah sehingga tak menarik bagi investor untuk berinvestasi di proyek-proyek tersebut.
Review atas pembangunan infrastruktur Indonesia bukan yang pertama kali dilakukan Bank Dunia. Bank Dunia juga sebelumnya telah mengeluarkan laporan terkait pembangunan infrastruktur.
Tahun 1992 misalnya, Bank Dunia mengeluarkan laporan berjudul Indonesia A Strategy for Infrastructure Development. Dalam laporan tersebut, Bank Dunia memuji Indonesia karena fokus pada pembangunan infrastruktur, bahkan mengalokasikan dana untuk infrastruktur mencapai 40 persen anggaran pemerintah.
Tak hanya itu, Bank Dunia juga memuji Indonesia di era Presiden Soeharto yang memiliki rencana jangka panjang pembangunan ekonomi dan infrastruktur dalam bentuk Garis Besar Haluan Negara.
Pada era Presiden Soeharto, Indonesia memang cukup gencar membangun infrastruktur. Namun, pembangunannya dibangun dengan kondisi utang yang tak sehat sehingga pada akhirnya turut menyeret Indonesia dalam krisis ekonomi Asia pada 1998.
Meski ekonomi mulai pulih setelah krisis 1998, pembangunan infrastruktur di Tanah Air usai krisis cukup tersendat. pada 2014, Bank Dunia dalam laporannya menyoroti rendahnya investasi infrastruktur yang menyebabkan ekonomi Indonesia tertinggal. Laporan daya saing global pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa kali menyoroti poin infrastruktur sebagai ganjalan daya saing investasi di Indonesia.
Minimnya pembangunan infrastruktur juga tercermin dari rendahnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk sektor tersebut sebelum 2015.
 (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi) |
"Dengan intensitas pembangunan yang tinggi, wajar bila ada kritik karena memang semakin banyak proyek, itu risiko masalahnya semakin banyak pula," ucap Fithra kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/1).
Evaluasi atas pembangunan infrastruktur sebenarnya juga pernah diberikan Bank Dunia ke Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bedanya, hasil evaluasi kepada pemerintahan SBY tak 'sepedas' evaluasi Bank Dunia ke Jokowi karena proyek yang digarap lebih sedikit.
"Dulu juga dikritik oleh Bank Dunia karena tidak dirancang dengan baik, saat ini ternyata ketika dieksekusi ternyata masih ada kekurangan," ujarnya.
Namun, indikator evaluasi yang dilakukan dirasa tidak jauh berbeda. Misalnya, terkait studi kelayakan proyek (feasibility study), jenis kelayakan, hingga hasil dari pembangunan infrastruktur tersebut. "Tapi kalau mau fair, jelas dulu fokusnya memang tidak ke infrastruktur. Ada perpindahan rezim dari yang fokus ke subsidi jadi ke infrastruktur," katanya.
Sementara ketika eksekusi pembangunan infrastruktur berjalan saat ini, memang mau tidak mau pemerintahan Jokowi harus rela bila persoalan pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur menjadi sorotan. Apalagi proyek yang dibangun memang membutuhkan dana yang tak sedikit dan kerap diserahkan ke BUMN.
Tak ketinggalan, pemerintah jadi kerap menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk menambah daya topang proyek. Hal ini membuat kian banyaknya proyek infrastruktur justru kerap menambah risiko bagi BUMN dan pemerintah.
Senada, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adinegara menilai wajar juga kritik itu diberikan Bank Dunia. Toh, selama ini sejumlah ekonom sudah pernah mengkritik berbagai proyek infrastruktur pemerintah yang terlalu mengandalkan para perusahaan negara.
Bahkan, besarnya kebutuhan dana untuk membiayai proyek turut membuat pemerintah ikut-ikut menanggung risiko besar, yaitu dari penerbitan surat utang yang terus meningkat dari waktu ke waktu.
"Di era Presiden sebelum Jokowi biasanya lebih mengandalkan pinjaman bilateral dan multilateral, sehinga proses feasibility study proyek dilakukan dengan lebih hati-hati, namun butuh waktu yang terlalu lama. Di era Jokowi berubah jadi masif dengan surat utang," jelasnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), komposisi utang pemerintah sebesar 63,7 persen berupa pinjaman pada 2010. Sisanya sekitar 36,3 persen merupakan utang dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Namun kini, porsi utang dari pinjaman hanya tinggal 17,84 persen, sementara SBN mencapai 82,16 persen.
"Implikasi dari kurang ketatnya pengawasan pembiayaan ini membuat perencanaan dan pelaksanaan proyek oleh BUMN hanya kebut-kebutan asal, hanya demi proyek selesai dan segera bayar utang. Ini tidak sehat," ungkapnya.
Selain itu, berbagai skema pembiayaan yang dikeluarkan untuk menutup kebutuhan dana juga belum optimal. Ini menjadi salah satu kritik Bank Dunia dan menurutnya memang benar terjadi. Bedanya, skema ini belum berjalan ketika pemerintahan sebelumnya.
Sedangkan di era Jokowi baru digunakan, namun ternyata masih minim peminat. Walhasil, BUMN yang paling bisa diandalkan. Belum lagi, ada sejumlah masalah teknis yang perlu dihadapi swasta.
"Kadang birokrasi rumit, pembebasan lahan butuh waktu, sertifikat hingga konflik agraria juga ada. Ini risiko yang membuat swasta malas ikut," tuturnya.
Ke depan, menurutnya, bila pemerintah ingin pembangunan infrastruktur bebas kritik dari lembaga sekelas Bank Dunia sekalipun, maka perencanaan dan eksekusi proyek infrastruktur di lapangan tentu perlu dibenahi.
Misalnya, dengan mencari sumber pendanaan baru, sehingga tak hanya menjadi sumber dan, namun pendalaman pasar keuangan bagi para pihak yang mengeksekusi proyek tersebut. Bahkan, sambungnya, kalau bisa sumber pendanaan baru ini jauh lebih murah, tapi minim risiko.
Kehadiran sumber pendanaan seperti ini, katanya, menjadi penting apalagi di era tingkat bunga acuan tinggi baik di global maupun domestik. "Ini untuk menutup utang obligasi yang bunganya terlalu mahal. Mungkin bisa kembali ke sindikasi bank, tapi yang bisa tawarkan bunga lebih murah dari obligasi," katanya.
Selanjutnya, pemerintah tak boleh menutup mata kepada BUMN yang sudah 'diambang jurang'. Bila perusahaan pelat merah sudah tak sanggup menanggung proyek, maka jangan dipaksakan. "Bahkan, jika BUMN mengalami financial distresst atau tekanan cash flow, pemerintah wajib suntik PMN untuk menghindari pailit atau gagal bayar," jelasnya.
Tak ketinggalan, pemerintah juga harus lebih 'melek' memilih proyek mana yang perlu dibangun segera dan tidak. Sementara Fithra menambahkan, pemerintah harus pula berkomitmen untuk terus meningkatkan keterlibatan swasta pada pembangunan infrastruktur.
"Jangan lupa perkaya kajian infrastruktur dengan kajian yang berdampak luas, misalnya tidak hanya ekonomi, tapi juga social impact agar lebih terukur," pungkasnya. (agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK