Melihat Klaim Kebocoran Kekayaan Negara yang Disebut Prabowo

CNN Indonesia | Jumat, 18/01/2019 19:41 WIB
Melihat Klaim Kebocoran Kekayaan Negara yang Disebut Prabowo Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam debat perdana capres-cawapres Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 2 Prabowo Subianto kembali menyinggung soal kebocoran kekayaan Indonesia dalam debat perdana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Kamis (17/1) malam. Sebagai pengingat, pada Pilpres 2014, Prabowo menyampaikan narasi kebocoran kekayaan bangsa yang mencapai Rp1.000 triliun.

Dalam debat Pilpres 2019, Prabowo menilai kebocoran kekayaan merupakan kesalahan bersama. "Kami yakin negara ini sangat kaya tetapi terjadi kebocoran kekayaan. Kekayaan kita mengalir keluar negeri, ini bukan 'salah siapa saja?'. Ini salah kita bersama, sebagai bangsa," ujar Prabowo di Gedung Bidakara, Kamis (17/1) malam.

Namun demikian, Prabowo menilai pemegang tampuk kekuasaan atau para elite turut bertanggung jawab. Pasalnya, para elite melakukan pembiaran selama puluhan tahun.


Sebagai solusi agar kebocoran tidak terus terjadi, Prabowo janji kalau terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2019, ia akan mengerek rasio pajak menjadi 16 persen. Selain itu, Prabowo juga akan melipatgandakan gaji hakim, jaksa dan polisi. Dengan demikian, Indonesia memiliki lembaga penegak hukum yang bebas korupsi dan kebocoran kekayaan bangsa bisa dicegah.


Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih mengungkapkan penyebab kebocoran kekayaan atau ekonomi beragam. Secara teoritis, lanjut Lana, kebocoran ekonomi terjadi jika ada sumber daya ekonomi yang keluar dari lingkaran arus kegiatan ekonomi.

Kebocoran ekonomi merugikan karena ada sumber daya yang hilang yang tidak bisa dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi secara optimal. Dalam perekonomian sederhana, idealnya, konsumsi masyarakat menjadi penghasilan perusahaan.

Di sisi lain, gaji pekerja dari perusahaan digunakan untuk konsumsi. Apabila pemerintah menarik pajak, pemerintah mengembalikan pajak tersebut kepada perekonomian dalam bentuk subsidi atau pembangunan infrastruktur.

Kebocoran ekonomi salah satunya bisa terjadi jika pajak tak sepenuhnya dikembalikan ke perekonomian. Misalnya, karena oknum aparat melakukan tindakan korupsi demi kepentingan pribadi. Tindakan tersebut kemungkinan masih terjadi jika melihat sejumlah oknum pejabat yang masih terjaring kasus korupsi.

"Korupsi mencerminkan adanya kebocoran ekonomi," ujarnya.

Melihat Klaim Kebocoran Kekayaan Negara yang Disebut PrabowPasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat debat perdana capres-cawapres Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki).

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mencontohkan, dalam perekonomian terbuka, kebocoran ekonomi juga bisa terjadi jika warga negara menyembunyikan hartanya di luar negeri atau perusahaan yang melakukan transfer pricing untuk kepentingan penghindaran pajak.

Indikasi terjadinya kebocoran ekonomi, lanjut Faisal, bisa terlihat dari hasil program amnesti pajak pemerintahan Jokowi. Dalam program yang berlangsung selama sembilan bulan tersebut, total deklarasi harta luar negeri yang selama ini belum dilaporkan mencapai Rp1.036,7 triliun dan harta repatriasi aset dari luar negeri sebesar Rp146,7 triliun.

"Perdagangan ilegal kayu dan batu bara juga merupakan contoh kebocoran ekonomi," ujarnya.

Sementara, penempatan investasi langsung WNI di luar negeri secara legal bukan merupakan suatu kebocoran ekonomi.

Potensi kebocoran ekonomi akibat penghindaran pajak masih ada. Oleh karena itulah, pemerintah mengimplementasikan kebijakan Pertukaran Data Keuangan Secara Otomatis (Automatic Exchange of Information/AeOI) dengan otoritas pajak negara lain.

(sfr/agt)