Fakta Tudingan Prabowo soal Harga Kebutuhan Pokok Naik

CNN Indonesia | Selasa, 15/01/2019 17:13 WIB
Fakta Tudingan Prabowo soal Harga Kebutuhan Pokok Naik Ilustrasi bahan pangan. (REUTERS/Iqro Rinaldi).
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto mengaku kerap mendengar keluhan 'emak-emak' yang mengatakan harga kebutuhan pokok di Indonesia kian mencekik.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Kebangsaan bertajuk 'Indonesia Menang' di Jakarta, pada Senin (14/1) malam.

Dalam pidato, setidaknya ada empat jenis kebutuhan pangan yang disoroti oleh Prabowo yakni, harga telur ayam, daging ayam, beras, dan gula. Ia menuding pemerintah tak sanggup mengenkandalikan harga gula di Indonesia hingga akhirnya meningkat tiga kali lipat dibanding harga internasional.

"Bagaimana bisa harga gula lebih mahal dari harga dunia?" jelas Prabowo



Faktanya, klaim Prabowo terkait bahan pangan sesuai dengan data dari sejumlah lembaga riset ekonomi. Harga-harga pangan memang menanjak sepanjang tahun lalu.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), rata-rata harga telur per 15 Januari 2019 tercatat Rp26.200 per kg atau naik dari posisi yang sama tahun sebelumnya Rp25.350 per kg. Sementara itu, harga daging ayam juga meningkat dari Rp34.850 per kg menjadi Rp36.250 per kg.

Terkait komoditas gula, harganya di Indonesia pun jauh lebih mahal dibanding harga dunia. Data Bank Dunia melaporkan rata-rata harga gula dunia pada 2016 hingga 2018 masing-masing tercatat di angka US$0,4 per kilogram (kg), US$0,35 per kg, dan US$0,28 per kg.

Jika disesuaikan dengan rata-rata kurs yang digunakan Kementerian Perdagangan, harga gula versi Bank Dunia tahun 2016 hingga 2018 berada di angka Rp5.331,6 per kg, Rp5.225,2 per kg, dan Rp3.994,76 per kg.


Berdasarkan data PIHPS, harga gula di Indonesia pada 2016-2018 berada dalam rentang Rp13 ribu hingga Rp14.500 per kg, atau lebih tinggi tiga kali lipat dibanding harga internasional.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah mengatakan kenaikan harga barang-barang pokok merupakan realita yang harus dirasakan masyarakat Indonesia dalam setahun terakhir.

Indef juga menghimpun data rata-rata harga pangan antara 2017 dan 2018. Hasilnya, harga telur dan daging ayam masing-masing naik 10,74 persen dan 8,3 persen dalam kurun setahun. Kenaikan harga komoditas beras medium tak sekencang komoditas lain, yakni hanya 4,8 persen.

Harga beras, lanjut Rusli, lebih bisa dikendalikan karena Indonesia memutuskan impor 2,4 juta ton dan disertai pemutakhiran data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Oktober tahun lalu. Apalagi, pembaruan data beras ini disebutnya memupus ruang gerak para tengkulak beras.


"Sudah ada kepastian mengenai data yang lebih valid, sehingga para tengkulak tidak bisa memainkan harga beras yang bergerak. Datanya saat ini sudah kelihatan," jelas Rusli.

Di sisi lain, harga daging dan telur ayam naik cukup drastis karena dua faktor. Pertama, dari sisi penawaran, harga pakan ayam semakin meningkat lantaran suplai jagung yang terbatas. Hal ini terdengar kian ironis setelah Kementerian Pertanian mengklaim produksi jagung sepanjang 2018 surplus 12,4 juta ton.

Walhasil, pemerintah memutuskan impor jagung pada akhir 2018 silam sebanyak 100 ribu ton akibat tak tahan dengan minimnya suplai.

Kedua, karena dorongan permintaan, terutama dari kelas menengah. Menurut dia, saat ini konsumsi masyarakat kelas menengah mulai beralih dari karbohidrat menuju konsumsi berbasis protein. Apalagi, telur dan daging ayam merupakan protein dengan harga yang cukup terjangkau.


"Hal ini terlihat dari data BPS tahun 2011 hingga 2018 yang menunjukkan bahwa 40 persen penduduk golongan kelas menengah naiknya 5,48 persen. Dan ini akan menjadi tren 30 tahun ke depan sesuai bonus demografi. Nah dua faktor ini yang menyebabkan kenaikan harga daging dan telur ayam," imbuh dia.

Neraca Komoditas Pangan Wajib Dibenahi

Menurut dia, permasalahan harga pangan bisa diselesaikan dengan memperbaiki neraca komoditas pangan yang kini menjadi kekurangan fundamental Indonesia. Dengan neraca yang amburadul, lanjutnya, tentu saja kebijakan yang ditempuh juga kacau balau. Ujungnya, harga kian tak terkendali.

"Kemarin sudah ada perbaikan neraca beras oleh BPS, saya harap ada perbaikan neraca bagi komoditas lainnya, seperti jagung, bawang merah, bawang putih, dan lainnya. Sebab, dengan data yang mumpuni, kebijakan yang ditempuh juga akan berkualitas," jelasnya.

Begitu pun halnya dengan komoditas gula, yang dianggap Rusli sudah sangat cukup menyedihkan. Harga gula Indonesia yang cenderung lebih mahal sebenarnya merupakan cerminan dari inefisiensi industri gula itu sendiri. Inefisiensi ini tercipta karena tidak jelasnya neraca gula Indonesia.


Inefisiensi terjadi karena luasan lahan tebu Indonesia cukup terbatas dan mesin-mesin pabrik gula juga sudah usang sehingga tidak bisa memproduksi gula dalam skala besar.

Menurut data Kementerian Pertanian, per 2017, luas lahan tebu di Indonesia mencapai 473 ribu hektare (ha) saja.

"Sehingga untuk solusi jangka panjang, memang yang pasti menambah luasan lahan dan meremajakan mesin-mesin pabrik gula," pungkas dia.

Sementara itu, Ketua Umum Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen mengatakan produktivitas gula Indonesia yang rendah disebabkan karena tingkat ekstraksi gula (rendemen) yang rendah.


Di Indonesia, tingkat rendemen tercatat 7 persen, atau dianggap lebih rendah dari Thailand dan Vietnam yang mencapai 14 hingga 15 persen dari total produksi.

Sebagai gambaran, jika produksi tebu satu hektare sawah sebanyak 100 ton, maka produksi gulanya hanya 7 ton saja. Padahal, biaya produksi gula di Indonesia dengan Thailand dan Vietnam itu terbilang sama.

"Makanya yang terjadi di Indonesia adalah ekonomi biaya tinggi, harga gula saja inefisien. Dari tingkat rendemen yang rendah, sudah ketahuan (harga gula mahal)," jelas Soemitro.

Inefisiensi ini bikin banyak petani dan produsen gula semakin urung untuk memproduksi gula. Ia memproyeksi produksi gula pada tahun ini hanya 2 juta ton saja, atau turun dari tahun lalu yang hanya 2,1 juta ton. Melihat kondisi yang memprihatinkan ini, ada beberapa saran bagi pemerintah agar harga gula bisa efisien dan menguntungkan petani.


Pertama, tentu pemerintah harus memberikan bantuan pupuk tepat sasaran agar produktivitas tanaman tebu di setiap 1 ha kebun bisa lebih banyak. Kedua, ia meminta pemerintah merevitaisasi pabrik lama agar hasil rendemennya tinggi.

"Kami juga minta ke Presiden Joko Widodo agar ada teknologi baru bahwa losses gula ini bisa berkurang dari kebun ke proses produksi," imbuh dia. (glh/lav)