BPJS Kesehatan Ancam Tarik Peserta Urun Biaya Rp30 Juta

CNN Indonesia | Jumat, 18/01/2019 17:23 WIB
BPJS Kesehatan Ancam Tarik Peserta Urun Biaya Rp30 Juta BPJS Kesehatan mengancam bakal menarik urun biaya dari peserta hingga maksimal Rp30 juta jika terbukti menyalahgunakan layanan kesehatan. (ANTARA FOTO/Kornelis Kaha).
Jakarta, CNN Indonesia -- BPJS Kesehatan mengancam bakal menarik urun biaya dari peserta hingga maksimal Rp30 juta jika terbukti menyalahgunakan layanan kesehatan. Ancaman itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 mengenai Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan.

Lebih rinci, Pasal 9 PMK 51/2018 menyebut besaran urunan biaya Rp20 ribu untuk setiap kali melakukan kunjungan rawat jalan di rumah sakit kelas A dan B. Atau Rp10 ribu di RS kelas C dan D, serta klinik utama.

Untuk kunjungan 20 kali dalam jangka waktu tiga bulan, peserta dipatok urun biaya paling tinggi Rp350 ribu. Namun, untuk rawat inap kelas 1, maka urun biaya sebesar 10 persen dari biaya pelayanan dihitung dari total tarif INA-CBG atau maksimal Rp30 juta.

Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf, urun biaya diberlakukan terhadap jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS).


Namun, sejauh ini, BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan masih menggodok jenis pelayanan kesehatan apa saja yang masuk dalam kategori yang dimaksud. Dalam hal ini, BPJS Kesehatan bersama organisasi profesi, dan asosiasi fasilitas kesehatan akan menjadi salah satu pihak yang mengusulkan jenis pelayanan kesehatannya.

"Saat ini, urun biaya memang masih belum diberlakukan. Tentu usulan (jenis pelayanan kesehatan apa saja) itu harus disertai data dan analisis pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (18/1).

Usai sejumlah pihak yang berhak mengusulkan jenis pelayanan apa saja yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan, nantinya Kementerian Kesehatan akan membentuk tim untuk mengkaji usulan itu dan melakukan uji publik hingga membuat rekomendasi.

"Fasilitas kesehatan wajib menginformasikan jenis pelayanan yang dikenai urun biaya dan estimasi besarannya kepada peserta," tutur Iqbal.


Namun, peserta dan keluarga juga harus menandatangani dokumen yang menyebutkan mereka setuju untuk membayar tambahan biaya, sebelum mendapatkan pelayanan dari rumah sakit.

"BPJS Kesehatan akan membayar klaim rumah sakit dikurangi besaran urun biaya tersebut. Urun biaya dibayarkan oleh peserta kepada fasilitas kesehatan setelah pelayanan kesehatan diberikan," papar Iqbal.

Peserta, sambung dia, juga wajib membayar lebih jika meminta meningkatkan kelas perawatannya di luar dari haknya. Untuk selisih biayanya akan dibayar oleh BPJS Kesehatan.

"Peningkatan kelas perawatan tersebut hanya dapat dilakukan satu tingkat lebih tinggi dari kelas yang menjadi hak kelas peserta," terang Iqbal.



Iqbal merinci bagi peserta yang meningkatkan kelas rawat inap dari kelas 3 menjadi kelas 2 dan dari kelas 2 menjadi kelas 1 harus membayar selisih biaya antara tarif Indonesian-Case Based Groups (INA-CBG) antar kelas.

INA-CBG adalah besaran pembayaran klaim oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokkan diagnosis penyakit dan prosedur.

Selanjutnya, peserta kelas rawat inap dari kelas 1 ke VIP harus membayar selisih paling banyak 75 persen dari tarif INA-CBG's kelas 1. Sementara, bagi yang mendapatkan paket pelayanan rawat jalan eksekutif dikenakan biaya maksimal Rp400 ribu setiap kunjungan. (aud/bir)