Program Menabung Nasional Jurus Baru Kerek Inklusi Keuangan

CNN Indonesia | Selasa, 22/01/2019 09:08 WIB
Program Menabung Nasional Jurus Baru Kerek Inklusi Keuangan Ilustrasi tabungan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis tingkat inklusi keuangan atau jumlah produk yang mengakses produk jasa keuangan dapat mencapai 75 persen dari total penduduk Indonesia pada tahun ini. Optimisme tersebut seiring bakal mulai dirintisnya program gerakan menabung nasional mulai tahun ini.
 
Deputi Gubernur BI Sugeng mengatakan gerakan ini akan dimulai di ribuan sekolah di seluruh Indonesia. Program ini, menurut dia, bakal dituangkan dalam peraturan tersendiri dan menjadi program nasional.

"Bayangkan nanti ribuan sekolah bisa ikut, nanti makanya (gerakan menabung nasional) ini akan kami support semua," jelas Sugeng di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Senin (21/1).

Program ini menurut Sugeng, bakal dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pendataan sekolah yang tergabung dalam proyek ini pun pun rencananya tengah disiapkan oleh otoritas pengawas jasa keuangan tersebut.



Jika proyek ini berjalan sepenuhnya, ia yakin inklusi keuangan di Indonesia bisa mencapai 75 persen di tahun ini. Adapun di tahun 2017, rasio inklusi keuangan Indonesia baru mencapai 49 persen, sementara angka 2018 masih belum dihitung secara pasti.

"Tentu saja kami ingin target maksimal. Sehingga, gerakan menabung ini akan kami perkuat dari sisi legal dan support," ujar dia.

Sementara itu, Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Sardjito mengatakan gerakan menabung nasional ini akan dikuatkan dalam bentuk Peraturan Presiden dan rencananya akan diluncurkan pada Agustus mendatang. Dengan gerakan ini, ia ingin agar pelajar tak hanya memiliki akun rekening, tetapi juga secara terjadwal menabung di hari-hari tertentu.

Selain pelajar biasa, program ini juga akan masuk ke pendidikan berbasis keagamaan. Nantinya pelajar juga bisa menggunakan jasa keuangan syariah. Untuk itu, dalam waktu dekat, OJK akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


"Tujuannya, pelajar tak hanya punya rekening, tapi juga mendorong mereka menabung supaya tidak ada rekening menganggur (dorman account). Nanti di kegiatan ini, mereka (pelajar) akan menabung di hari-hari tertentu," papar dia.

Sebelumnya, OJK juga telah meluncurkan program tabungan pelajar dan Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

Hingga akhir 2018, total simpanan pelajar mencapai Rp6,37 triliun dengan jumlah rekening mencapai 16,28 juta. Sementara itu, program Laku Pandai hingga September 2018 telah menjading 22,04 juta nasabah dengan outstanding tahungan sebesar Rp1,49 triliun.

Ketentuan mengenai inklusi keuangan tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Beleid itu menyebut, pemerintah harus mencapai target inklusi keuangan sebesar 75 persen di tahun 2019. Program inklusi keuangan difokuskan kepada masyarakat berpendapatan rendah, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan masyarakat lintas kelompok. (glh/agi)