Bisnis Online Tak Diatur, Peritel Minta Dapat Perlakuan Sama

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaku usaha mendesak pemerintah untuk menyetarakan regulasi yang mengikat penjual konvensional (offline) dengan pedagang berbasis digital (online). Upaya ini diperlukan untuk memberikan keadilan bagi pelaku bisnis offline, yang selama ini dibebankan dengan berbagai aturan main.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta mengatakan jika pemerintah belum bisa mengatur pelaku usaha online, maka ia meminta hal yang sama juga berlaku bagi pelaku usaha offline.

"Tidak ada masalah selagi mereka (online) tidak bisa diatur, kami juga ingin ikuti aturan mereka yaitu kami tidak mau diatur. Nah itu keadilan, jadi aturan yang ada di kami dihapuskan saja sudah," tegas Tutum di diskusi Pas FM, Rabu (30/1).

Tutum melanjutkan pemerintah tidak boleh abai dengan ketimpangan aturan main tersebut. Sebab, lanjutnya, jika dibiarkan kondisi ini justru memberikan dampak buruk bagi negara, salah satunya turunnya penerimaan pajak.

Lihat juga: OJK Minta Ada Regulasi Khusus Atur Legalitas Gojek Cs

Saat ini, pelaku usaha offline banyak berkontribusi kepada penerimaan pajak lewat kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) final untuk sewa tempat, dan lain sebagainya. Sebaliknya, pemerintah justru dipandang belum maksimal dalam memungut pajak dari penjualan online.

"Jangan sampai kami yang selama ini menopang kebutuhan negara soal pajak nanti menciut. Sedangkan pendapatan dari pajak online tidak naik, padahal negara tetap naik target penerimaan pajaknya," imbuhnya.

Managing Director Sogo Indonesia Handaka Santosa mengamini pernyataan Tutum. Ia mengatakan selama ini pelaku usaha offline telah menaati segala regulasi yang ditetapkan pemerintah.

Selain pembayaran pajak, pelaku usaha offline juga harus memenuhi regulasi perlindungan konsumen, misalnya setiap produk yang dijual harus memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI), memiliki garansi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah menjaga keberlangsungan bisnis offline lewat kesetaraan dan keadilan tersebut.

"Kalau suatu ketika luasan toko berkurang, tentu ini akan menyebabkan income (pendapatan) berkurang dan pajak pun akan berkurang," kata Handaka.

Lihat juga: YLKI: Pinjaman Online Masuk Tiga Besar Keluhan Paling Banyak

Menanggapi hal tersebut, VP of Growth Blibli.com Tatum Ona Kembara mengaku siap menaati regulasi yang diwajibkan pemerintah. Selama ini, menurutnya, Blibli.com telah mewajibkan pelaku usaha yang bergabung untuk mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK)

"Apapun regulasi yang ada kami ikuti, permintaan pemerintah apa kami ikuti," kata Tatum.

Tatum juga meyakini aturan yang diberlakukan nantinya, tidak akan mempengaruhi minat pelaku usaha dalam menjalankan bisnis online. Termasuk kewajiban membayar pajak bagi pelaku usaha online.

"Prinsipnya sebagai masyarakat kami jualan dan sebagian penghasilan kami harus ada yang dikembalikan ke negara," tukasnya. (ulf/agi)