Menko Darmin Sebut RI Defisit Dagang Gara-gara AS-China

CNN Indonesia | Jumat, 15/02/2019 21:13 WIB
Menko Darmin Sebut RI Defisit Dagang Gara-gara AS-China Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menilai defisit neraca perdagangan sebesar US$1,16 miliar akibat tekanan perang dagang antara AS dan China. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai defisit neraca perdagangan sebesar US$1,16 miliar pada Januari 2019 terjadi akibat tekanan dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.

Darmin menjelaskan hal ini tercermin dari struktur defisit perdagangan bulan ini, di mana defisit perdagangan nonmigas lebih tinggi ketimbang perdagangan migas. Kebetulan, perdagangan nonmigas banyak dilakukan dengan China dan AS karena merupakan mitra dagang utama Indonesia.

"China dan AS, pertumbuhan ekonomi dan perdagangannya turun, jadi Indonesia terpengaruh langsung dengan perang dagang itu. Sementara untuk mencari alternatifnya perlu waktu," ucap Darmin di kantornya, Jumat (15/2).


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selisih antara ekspor nonmigas dengan impor nonmigas mencapai defisit US$974,7 juta. Sementara selisih antara ekspor migas dengan impor migas menorehkan defisit sebesar US$454,8 juta.

Sedangkan bila dibandingkan dengan Desember 2018, defisit perdagangan nonmigas masih surplus sekitar US$179,6 juta. Namun, defisit perdagangan migas mencapai US$935,6 juta.


Selain perang dagang antara kedua negara, perdagangan nonmigas juga mendapat tekanan dari India sebagai salah satu negara tujuan ekspor terbesar Indonesia untuk komoditas minyak sawit mentah (Crude Palm Oils/CPO).

"India juga sedang 'mengerjai' Indonesia di CPO. Artinya ini karena perkembangan dunia cepat sekali, sehingga adjustment (penyesuainnya) agak lambat. Ekspor turun banyak ke China, padahal dia nomor satu," jelasnya.

Meski begitu, Darmin membantah bila neraca perdagangan yang terus menerus dirundung defisit merupakan titik puncak habisnya masa kejayaan ekspor komoditas Tanah Air. "Bukan karena sudah lewati puncak kemampuan ekspor, tapi karena perkembangan dunia cepat sekali," terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan kondisi ini memang membuat pemerintah cukup kelabakan. Pasalnya, di satu sisi pemerintah tidak bisa langsung mencari komoditas baru untuk ditawarkan ke para negara mitra dagang ketika produk yang sudah biasa diperdagangkan menurun permintaannya.


Di sisi lain, pemerintah juga tidak bisa secepat membalikkan telapak tangan untuk menemukan negara tujuan ekspor baru sebagai pengalihan atas komoditas ekspor yang berkurang permintaannya di mitra dagang saat ini.

"Produk yang kami ekspor ke China, itu tidak mudah dialihkan ke negara lain, karena itu hasil pertambangan dan perkebunan," katanya.

Untuk itu, pemerintah masih berusaha meningkatkan penetrasi ekspor ke Negeri Tirai Bambu. Pasalnya, walau pertumbuhan ekonomi China melambat, namun perlambatan di kisaran 6,4-6,5 persen diperkirakan masih mencerminkan ada kebutuhan akan komoditas ekspor dari Nusantara.

"Mungkin apakah (China) akan lebih melambat, itu belum tahu. Tapi rasanya kalau ekonomi China masih di 6,5 persen itu masih bisa lebih stabil," imbuhnya.

Teruskan Kebijakan

Meski neraca perdagangan kembali defisit, Darmin menyatakan ada kabar baik dari kinerja perdagangan pada bulan ini, yaitu defisit perdagangan migas mulai turun dari US$935,6 juta pada Desember 2018 menjadi US$454,8 juta pada Januari 2019.

Darmin menduga hal ini disebabkan oleh kebijakan perluasan mandatori penggunaan bahan bakar dari campuran solar dan biodiesel sebanyak 20 persen alias B20. Meski, diakuinya, ia belum mengantongi data pasti terkait jumlah penggunaan B20 dan jumlah pengurangan impor minyak.


"Berapanya nanti dihitung, tapi pokoknya turun. Artinya, kebijakan B20 ada lah pengaruhnya ke neraca perdagangan migas," ungkapnya.

Hal ini, sambungnya, memberi dampak positif bagi pemerintah. Sebab, kebijakan yang dirumuskan akhirnya memberi dampak. Untuk itu, katanya, pemerintah akan meneruskan kebijakan tersebut.

Di sisi lain, pemerintah turut merumuskan berbagai kebijakan baru untuk mendorong ekspor dan menurunkan impor. Misalnya, dengan pemilihan produk ekspor baru yang lebih berorientasi industri, sehingga tidak mudah terpengaruh harga internasional seperti komoditas pertambangan dan perkebunan.

"Misalnya, kami mau melakukan ekspor otomotif, jadi kami tidak memilih CPO karena ekspornya besar ke China dan India. Yang lainnya, misal garmen, tekstil, perikanan," pungkasnya. (uli/agi)