ANALISIS

Tak Cukup Gantungkan Nasib Pertumbuhan Ekonomi pada Konsumsi

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Kamis, 07/02/2019 13:49 WIB
Tak Cukup Gantungkan Nasib Pertumbuhan Ekonomi pada Konsumsi Ilustrasi konsumsi masyarakat. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun lalu. Sesuai proyeksi pemerintah, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2018 tertahan di level 5,17 persen.

Secara tahunan, laju pertumbuhan ekonomi tersebut lebih kencang dari capaian 2017 lalu yang hanya sebesar 5,07 persen. Namun, realisasi tersebut masih berada di bawah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipatok 5,4 persen.

Jika dirinci, konsumsi rumah tangga masih menopang sebagian besar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari 5,17 persen pertumbuhan ekonomi nasional, konsumsi rumah tangga menyumbang 2,74 persen atau lebih dari separuh di antaranya.


Kemudian, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi mengekor dengan porsi 2,17 persen. Sementara, net ekspor tercatat minus 0,99 persen karena laju pertumbuhan impor yang lebih kencang dari ekspor. Adapun sisanya berasal dari konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (0,1 persen) dan konsumsi pemerintah (0,38 persen).

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi membuat pendapatan per kapita atau rata-rata pendapatan orang Indonesia mencapai Rp56 juta atau US$3.927 pada tahun lalu. Dengan besaran pendapatan per kapita tersebut, Indonesia berdasarkan kategori Bank Dunia naik kelas dari kelompok pendapatan menengah bawah ke kelompok pendapatan menengah ke atas.

Tak Cukup Gantungkan Nasib Pertumbuhan Ekonomi pada KonsumsiPertumbuhan PDB berdasarkan pengeluaran. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah Redjalam menilai perekonomian Indonesia yang ditopang oleh konsumsi sebenarnya cukup baik. Pasalnya, sejumlah negara, terutama dengan mayoritas penduduknya menua, justru mendambakan perekonomian yang bisa ditopang dari konsumsi. 

"Contohnya, Jepang. Program yang dilakukan oleh Abenomics itu adalah untuk mendorong konsumsi orang Jepang untuk mendorong pertumbuhannya," ujar Piter kepada CNNIndonesia.com, Rabu (6/2).

Menurut Piter, perekonomian yang ditopang oleh konsumsi domestik merupakan aset yang bisa menjaga pertumbuhan di tengah gejolak perekonomian global. Besarnya konsumsi juga yang membuat perekonomian Indonesia mampu bertahan melewati krisis keuangan yang terjadi selama dua dekade terakhir.

"Pada saat ekonomi global yang melemah, (ekonomi) Indonesia punya kesempatan bertahan karena konsumsi yang besar," katanya.


Kendati demikian, perekonomian Indonesia masih perlu mendapatkan dorongan dari investasi dan kinerja ekspor yang optimal. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen tidak cukup jika Indonesia ingin memastikan bisa mendapatkan bonus demografi, bukan malah bencana demografi.

Dengan pertumbuhan di kisaran 5 persen, menurut dia, perekonomian Indonesia tidak akan sanggup menyerap angkatan kerja baru yang mencapai kisaran 3 juta orang per tahunnya.

Piter memperkirakan setidaknya ekonomi Indonesia harus melaju di atas 6 persen dalam beberapa tahun ke depan jika ingin menikmati bonus demografi. Sebagai catatan, bonus demografi adalah kondisi di mana penduduk usia produktif berada di atas penduduk usia nonproduktif.

Sebenarnya, lanjut Piter, target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini yang sebesar 5,3 persen masih di bawah potensinya. Namun, target pertumbuhan tersebut masih terlalu tinggi tanpa terobosan yang berarti pada kondisi kebijakan dan dunia usaha.

"Proyeksi kami jika kondisi masih begini-begini saja pertumbuhan ekonomi tahun ini maksimal 5,2 persen," jelasnya.


Menurut Piter, kebijakan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi masih gagal mendongkrak laju pertumbuhan investasi di tahun lalu. Misalnya, kebijakan untuk mempermudah perizinan menggunakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) malah menjadi batu sandungan karena terkesan dipaksakan. Menurut Piter, peralihan sistem perizinan dari offline ke online harus dipersiapkan matang, tidak bisa hanya 6 bulan.

"Banyak perusahaan yang terbentur (OSS) yang akhirnya menunda investasinya," imbuh dia.

Untuk itu, Piter menyarankan pemerintah perlu lebih serius dalam menjalankan reformasi struktural di bidang ekonomi. Dengan cara itu, kebijakan yang dilakukan akan sinkron dengan upaya Indonesia melakukan lompatan ekonomi.

Pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, menurut dia, adalah menekan suku bunga kredit. Pasalnya, suku bunga kredit yang tinggi di Indonesia membuat penyaluran kredit tidak optimal untuk menopang investasi.

Berdasarkan data historis, negara yang berhasil mendongkrak laju perekonomiannya, seperti China dan Vietnam mampu mendorong laju pertumbuhan kredit rata-rata di atas 20 persen, bahkan ada yang mencapai 35 persen per tahun.

Tak Cukup Gantungkan Nasib Pertumbuhan Ekonomi pada KonsumsiPertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Indonesia sendiri pernah mengalami pertumbuhan kredit di atas 20 persen pada 2011 hingga 2013 silam. Namun, trennya terus menurun. Berdasarkan data OJK, pertumbuhan kredit bahkan sempat anjlok hingga ke 8,1 persen pada 2017, tetapi membaik di akhir tahun lalu di kisaran 12,45 persen.

"Kalau pertumbuhan kredit rendah, bagaimana mendorong investasi. Kalau tidak mendorong investasi bagaimana mendorong ekonomi," terang Piter.

Untuk bisa menekan suku bunga kredit, pemerintah dan OJK perlu lebih serius meminta perbankan menekan margin bunga bersih (NIM) maupun meningkatkan efisiensi.

Selain masalah kredit, Indonesia masih perlu kerja keras untuk menahan laju deindustrialisasi. Piter mengingatkan hampir semua negara yang bisa mempercepat laju perekonomiannya ditopang oleh sektor industri pengolahan.


Sementara itu, kinerja sektor industri di Tanah Air justru melorot. Berdasarkan data BPS, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian malah turun dari 20,16 persen pada 2017 menjadi 19,86 persen terhadap perekonomian.

Padahal, memajukan sektor industri pengolahan bisa berdampak positif untuk memperbaiki struktur ekspor yang masih mengandalkan komoditas. Dengan industri pengolahan yang maju, Indonesia bisa lebih banyak mengekspor barang yang memiliki nilai tambah, sehingga tidak terlalu bergantung pada fluktuasi harga komoditas.

Di saat bersamaan, pemerintah juga perlu mengevaluasi sistem tata niaga impor untuk menekan impor barang konsumsi. Dengan demikian, kontribusi net ekspor pemerintah terhadap perekonomian bisa positif.

Senada dengan Piter, Kepala Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih menilai perekonomian Indonesia bisa bertahan di tengah gejolak ekonomi global berkat kuatnya konsumsi rumah tangga.

"Kalau kita mengandalkan ekspor, berat. Karena kita bukan negara yang bisa mengontrol luar negeri," tutur dia.

Kondisi ini didukung oleh pertumbuhan pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 7,9 persen pada tahun lalu. Pertumbuhan itu lebih besar dari laju inflasi yang sebesar 3,13 persen.

"Apabila pertumbuhan pendapatan per kapita atas harga berlaku di atas laju inflasi itu bagus," ucapnya.


Hanya saja, lanjut Lana, peran konsumsi rumah tangga bisa optimal dalam mendorong perekonomian apabila pemenuhan kebutuhannya memaksimalkan produk dalam negeri, bukan impor. Untuk itu, Indonesia perlu menekan laju impor barang konsumsi yang trennya meningkat dan mensubstitusinya.

Berdasarkan data BPS, impor barang konsumsi sepanjang tahun lalu melesat 22,03 persen menjadi US$17,18 miliar. "Kalau impor bahan baku apa boleh buat, kita memang belum cukup bahan baku," katanya.

Menekan impor barang konsumsi tidak mudah dilakukan. Stigma barang impor lebih bagus dari barang produksi domestik sudah melekat di masyarakat. Seiring meningkatnya pendapatan, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan barang dan tak jarang memilih barang impor dengan alasan gengsi.

Padahal, dengan mendorong substitusi impor, pemerintah bisa mendongkrak investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Pasalnya, untuk bisa menyediakan substitusi barang impor, pemerintah perlu membangun industri yang membutuhkan investor.

"Dengan membangun di dalam negeri bisa menciptakan lapangan kerja dan efek berganda lain kepada perekonomian meskipun bahan bakunya diimpor," jelasnya.


Lana mengingatkan di tengah perekonomian global yang tak pasti, laju pertumbuhan ekonomi domestik hanya bisa ditopang dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi.

Saat ini, sambung dia, investasi asing yang masuk ke Indonesia secara nominal paling banyak di sektor terkait sumber daya alam seperti minyak, gas, dan pertambangan. Sementara, harga komoditas masih belum sepenuhnya pulih bahkan ada yang trennya mulai menurun seperti batu bara dan minyak.

"Mereka (investor asing) lebih suka investasi di sektor SDA yang harganya sedang tidak menarik. Jadi mereka mikir kalau mereka investasi sekarang dengan harga seperti ini ini lebih baik ditunda atau batal," ujarnya.


Tak ayal, di saat harga komoditas melandai, pertumbuhan penanaman modal asing (PMA) tahun lalu anjlok Namun, Penanaman Modal Asing (PMA) anjlok 8,8 persen dari Rp430,5 triliun ke Rp392,7 triliun.

Untuk itu, pemerintah harus lebih rajin memasarkan peluang investasi barang substitusi impor kepada investor. Terlebih pasar Indonesia merupakan pasar yang besar.

Ia mencontohkan, saat ini pabrikan telepon seluler di Indonesia sebagian besar merupakan pabrik yang hanya merakit komponen yang diimpor dari luar. Padahal, menurut dia, seharusnya komponen tersebut bisa dihasilkan di dalam negeri.
Hal serupa juga bisa dilakukan dengan mendorong pabrik bahan baku farmasi yang 90 persen masih diimpor.

Dengan cara tersebut, Indonesia bisa meningkatkan nilai investasi ke berbagai sektor riil. Pada akhirnya, perekonomian Indonesia akan menjadi lebih tahan terhadap goncangan. (agi/agi)