JK Beberkan Alasan Kritik Proyek Infrastruktur Pemerintah

CNN Indonesia | Kamis, 28/02/2019 11:41 WIB
JK Beberkan Alasan Kritik Proyek Infrastruktur Pemerintah Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan alasan dirinya mengkritik proyek infrastruktur karena berusaha bersikap objektif agar pemerintah jadi lebih baik. (Setwapres).
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan sejumlah kritik terhadap proyek-proyek infrastruktur yang justru digarap oleh pemerintahan yang ia pimpin saat ini. Mulai dari proyek Lintas Rel Terpadu (Light Rail Transit/LRT), Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Transit/MRT), jalan tol, dan kereta api trans-Sulawesi.

Dalam gelar wicara Outlook Ekonomi CNBC Indonesia, Kamis (28/2), JK, sapaan akrabnya, menjelaskan alasan dirinya mengungkapkan sejumlah kritik terhadap pihaknya sendiri. Dia mengaku berusaha bersikap objektif agar pemerintah menjadi lebih baik.

"Saya ingin berada di posisi objektif, pemerintah juga bisa keliru sehingga pemerintah harus terus memperbaiki," ungkap JK, Kamis (28/2).

JK mengaku ingin meluruskan pikiran sejumlah pemangku kepentingan yang selama ini tak mempertimbangkan dampak pembangunan di masa mendatang. Dia mencontohkan, pembangunan jalan tol memiliki efek samping terhadap perkembangan industri pengolahan makanan, kerajinan tangan, dan perdagangan di sejumlah daerah.



"Makin banyak jalan tol, hampir semua daerah kesulitan karena orang jadi tidak beli oleh-oleh. Jadi harus berpikir dan membuat tindakan agar lebih baik," katanya.

Terkait LRT, menurut dia, pembangunan transportasi massal tidak bisa dijalankan sepotong-sepotong, melainkan harus dalam perencanaan yang lengkap. Di Jakarta, butuh rel sepanjang 200 kilometer (Km) untuk membebaskan ibukota dari kemacetan. Saat ini, jalur yang dibangun baru 16 Km. Ke depan, pemerintah masih membutuhkan investasi yang besar untuk membangun transportasi massal.

"Secara bisnis pasti kalah, tapi secara ekonomi akan menguntungkan. Jadi saya meluruskan logika. Saya sudah mengkritik ini sejak tiga tahun lalu ketika proyek mau jalan," ungkapnya.

LRT di Palembang pun demikian. JK menjelaskan semula Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mengajukan izin pembangunan. Namun akhirnya tidak berjalan baik dan pemerintah yang menanggung proyek tersebut.


Sebelumnya, JK berkali-kali mengkritik pembangunan LRT di Indonesia, baik di Jakarta maupun Palembang.

JK menilai pembangunan LRT Jakarta yang melayani jalur Jabodebek tak efisien karena berada di samping jalan tol. Akibatnya jalan tol tidak bisa diperlebar karena ada tiang di sampingnya.

Selain itu, JK juga menilai pembangunan LRT di Palembang tak efisien. Menurut dia, pembangunan transportasi di daerah mestinya dikaji dengan matang agar bermanfaat dari aspek teknis maupun ekonomis. Jika tidak, pembangunan LRT itu hanya akan membuat pemerintah merugi.

"Ini tanggung jawab kita semua untuk melihat itu sebagai bagian dari evaluasi. Jadi (jangan hanya) meningkatkan infrastruktur, tapi juga manfaatnya bagaimana," katanya.


Selain LRT Palembang, JK juga mengkritik pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi yang mulai beroperasi sejak akhir 2018. Menurut mantan Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) itu, pembangunan jalur kereta api di wilayah tersebut tak efisien seperti jalur kereta api di Pulau Jawa. Jumlah orang dan barang yang akan diangkut di Sulawesi lebih sedikit ketimbang di Pulau Jawa. (rim/lav)