ANALISIS

LinkAja dan 'Mimpi' BUMN Geser Gopay dan OVO

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Selasa, 05/03/2019 17:07 WIB
LinkAja dan 'Mimpi' BUMN Geser Gopay dan OVO Ilustrasi Link Aja. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) telah resmi memiliki sistem layanan keuangan elektronik berbasis QR Code alias dompet digital yang terintegrasi satu sama lain, yaitu LinkAja. Hal ini ditandai dengan telah dikeluarkannya izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran dari Bank Indonesia (BI) sejak 21 Februari 2019.

Bermodal kolaborasi, para anggota Himbara menyulap TCASH, dompet digital milik PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) menjadi LinkAja. Migrasi pengguna TCASH ke LinkAja pun sudah dilakukan sejak 22 Februari 2019.

Sementara integrasi dari masing-masing dompet digital para anggota Himbara, yaitu e-cash dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yap! dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, dan TBank dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dilakukan pada 1 Maret lalu.


Tak hanya menjadi kerja sama antara Himbara dan Telkomsel, LinkAja juga melibatkan PT Pertamina (Persero) dan beberapa perusahaan pelat merah lainnya. Walhasil, LinkAja bisa dianggap sebagai dompet digital para Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan PT Fintek Karya Nusantara alias Finarya yang ditunjuk sebagai pengelola bisnis tersebut.

Sejak mengurus izin di BI, kehadiran LinkAja digadang-gadang akan menjadi pesaing dompet digital yang pamornya sedang tinggi saat ini, yakni OVO milik PT Visionet Internasional dan Gopay milik PT Dompet Anak Bangsa.


Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rohan Hafas mengatakan LinkAja siap bersaing dengan OVO dan Gopay karena memiliki modal jumlah pengguna dari TCASH dan para dompet digital masing-masing anggota Himbara.

Hitung-hitungannya, setidaknya ada sekitar 50 juta pengguna dari semua dompet digital yang bisa secara otomatis menjadi pengguna LinkAja. "Kami harapkan jadi market leader," ucapnya di Kementerian BUMN, Senin (4/3).

Tak hanya bermodal jumlah pengguna, LinkAja dikabarkan juga siap bersaing dari sisi suntikan dana untuk menjalankan operasional hingga 'bakar duit' melalui segudang promo kepada pengguna. Kabarnya, BUMN bakal patungan mencapai Rp1,5 triliun untuk memfasilitasi promo tersebut.

Rohan tidak membantah kabar tersebut, tetapi tak juga membenarkannya. Namun ia mengamini bahwa ada modal yang disiapkan oleh masing-masing BUMN. "Nanti lihat saja promonya," ujarnya.

Sementara Direktur Finarya Danu Wicaksana, yang sebelumnya menjabat CEO TCASH enggan berkomentar soal suntikan dana tersebut. "Mohon tunggu kabar selanjutnya," katanya saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com.


Pengamat sektor teknologi berbasis jasa keuangan (financial technology/fintech) sekaligus Senior Research Manager dari International Data Corporation (IDC) Indonesia Handojo Triyanto menilai sepak terjang LinkAja untuk menyaingi OVO dan Gopay tidak akan mudah.

Hal yang mendasar, katanya, karena ada perbedaan skema kepemilikan antara LinkAja dengan OVO dan Gopay. LinkAja merupakan hasil inisiasi BUMN. Hal ini membuat skema pengembangan LinkAja diperkirakan akan sama seperti BUMN lainnya, yaitu penuh kehati-hatian, kecuali mendapat penugasan dari pemerintah.

Hal tersebut, sambungnya, akan membuat investor tidak mudah tertarik untuk menyuntik dana ke LinkAja.

"Kemungkinan BUMN rela 'bakar duit' itu kecil, jadi investor pun tidak tertarik, mungkin hanya kerja sama merchant. Apalagi mayoritas bank BUMN yang tidak ambil risiko," tuturnya.

Padahal, menurutnya, pengembangan bisnis dompet digital di Indonesia saat ini masih cenderung bergantung pada skema promosi. Menurut dia, tanpa promosi berupa potongan harga (diskon), uang kembali (cashback), atau promo lainnya, masyarakat tidak akan tertarik untuk menggunakan dompet digital.

"Saat ini untuk menguasai penetrasi pasar, cara 'bakar duit' masih yang paling cepat dan ampuh, meski kurang bagus untuk jangka panjang. Tapi setidaknya ini masuk dengan lifestyle masyarakat sekarang ini," jelasnya.
LinkAja dan 'Mimpi' BUMN Geser Gopay dan OVO(CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)
Gopay dan OVO memang belakangan seolah bersaing menarik pengguna melalui beragam promosi dalam bentuk diskon atau cashback di berbagai toko. OVO yang terafiliasi dengan Grup Lippo memulai kerja sama dengan toko (merchant) yang merupakan lini bisnis hingga toko-toko yang berada di pusat perbelanjaan milik grup konglomerat tersebut. Hal ini membuat OVO mampu menebar promosi dari hasil kerja sama tersebut.

Penetrasi penggunaan OVO oleh masyarakat kemudian mulai meningkat sejak perusahaan bekerja sama dengan PT Grab Indonesia. Pengguna fitur jasa Grab bisa melakukan pembayaran nontunai menggunakan OVO. Hal ini membuat jumlah pengguna OVO melambung karena berhasil merangkul pengguna aplikasi Grab.

Seperti halnya OVO, Gopay juga memanfaatkan jaringan fitur jasa yang ditawarkan Gojek Indonesia. Bedanya, bila OVO dan Grab merupakan kerja sama antara dua perusahaan, Gopay dan Gojek merupakan anak usaha dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa.

Gopay berhasil mendapatkan jumlah pengguna yang besar seiring dengan tingginya penetrasi pengguna Gojek dan banyaknya lini bisnis perusahaan transportasi daring tersebut. Tak hanya itu, Gopay juga kian masif menebar promo dan bekerja sama dengan berbagai toko. Jangkauannya bahkan mencapai pedagang-pedagang kecil di pinggir jalan.

Kemampuan OVO dan Gopay untuk melakukan promosi besar-besaran tak lepas dari kemampuan para investornya menyuntikkan dana. Jika OVO memiliki grup Lippo, Gopay memiliki Gojek yang belakangan banyak mendapat suntikan dana dari investor dalam dan luar negeri.

Teranyar pada Februari 2019, Gojek mendapat suntikan pendanaan seri F dari Google, JD.com, dan Tencent. Suntikan pendanaan itu bahkan digadang-gadang membuat valuasi perusahaan mencapai Rp13,9 triliun.


Sementara data perusahaan mencatat, nilai transaksi kotor Gojek mencapai lebih dari US$9 miliar dan total volume transaksi mencapai 2 miliar pada akhir 2018.

"Valuasi dan penetrasi yang terus meningkat membuat investor akan lebih tertarik memberi suntikan dana ke OVO dan Gopay. Selain itu, investor mau beri dana karena ingin mendapatkan data pengguna, meski margin payment-nya rendah," terangnya.

Kendati begitu, menurutnya, bukan tidak mungkin LinkAja tetap dapat memenangkan persaingan dalam menggarap pasar dompet elektronik meski tak banyak 'bakar duit' seperti yang dilakukan dua pesaingnya.

Caranya, dengan memanfaatkan efisiensi dari jaringan yang sudah ada. Misalnya, saat ini para bank BUMN sudah terhubung dengan jaringan Link yang membuat biaya transfer antar bank negara lebih murah.

Konsep itu, sambungnya, bisa diterapkan ke LinkAja, sehingga biaya administrasi atas pengisian saldo bisa lebih minim. Hal itu perlu dilakukan mengingat biaya pengisian saldo Gopay saat ini hanya sebesar Rp1.000 per pengisian atau bahkan menyamai OVO yang bebas biaya pengisian saldo.

"Kemudahan dan kecepatan untuk isi saldo juga mungkin diberikan, apalagi kalau bisa terhubung dengan baik ke kartu debit. Selain itu, perlu akses pembayaran yang tepat sasaran ke semua lini lifestyle masyarakat," jelasnya.


Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam menilai LinkAja tak akan mampu menyaingi OVO dan Gopay. Apalagi, ada bayang-bayang 'status BUMN' yang melekat pada LinkAja.

Status itu, katanya, membuat LinkAja akan menjalankan bisnis seperti perusahaan pelat merah pada umumnya, yaitu bermain aman. Sebagai milik BUMN, menurut dia, bisnis LinkAja akan mendapat pengawasan yang ketat dari pemerintah sehingga sulit untuk menjadi pemain utama dan menggeser Gopay dan OVO.

"Meski tidak benar-benar berstatus BUMN, tapi seperti BUMN pada umumnya, LinkAja pasti akan diaudit, tidak boleh rugi. Kalau rugi, apalagi 'bakar duit', justru bisa dipanggil direksinya," ungkapnya.

Sementara bisnis OVO dan Gopay justru rela 'bakar duit' demi peningkatan valuasi dan penetrasi yang terukur dari jumlah pengguna. "Justru ini yang ingin dijual kepada investor," imbuhnya.

Tak hanya soal audit, Piter memandang LinkAja akan sulit pula mendapat suntikan dana dari investor karena memang pada dasarnya investor di sektor fintech enggan bermain dengan perusahaan negara. Hal ini lantaran, banyak persyaratan yang harus dipenuhi jika bekerja sama dengan perusahaan pemerintah sehingga cenderung merepotkan.

"Dengan begitu, LinkAja mungkin hanya akan 'ada' saja, setidaknya dari BUMN punya, tapi hasilnya medioker dibandingkan pesaingnya," pungkasnya. (agi/agi)