Jokowi Bentuk Tim Independen untuk Tetapkan HPP Gula

CNN Indonesia | Selasa, 05/03/2019 20:16 WIB
Jokowi Bentuk Tim Independen untuk Tetapkan HPP Gula Ilustrasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membentuk tim independen untuk membahas harga pokok produksi (HPP) gula agar bisa ditetapkan dengan level yang wajar.

Hal itu disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai mendampingi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPP APTRI) bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/3).

Menurut Amran, pemerintah belum bisa menetapkan harga HPP gula karena masih perlu membahas hal tersebut dengan tim yang lebih independen.


"Kami melihat nanti HPP-nya seperti apa. Kami akan bahas bersama dengan tim yang lebih independen. Nanti mungkin ada dari akademisi ada dari pertanian, ada dari peneliti dan seterusnya," kata Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/3).


Dalam pertemuan tersebut, Amran mengungkapkan para pengurus APTRI membahas sejumlah hal dengan Jokowi, termasuk langkah yang tepat agar para petani dan konsumen memperoleh keuntungan secara seimbang.

"Kami membahas langkah-langkah ke depan, bagaimana petani bisa untung tapi konsumen juga tersenyum," ujarnya.

Saat dimintai keterangan terkait waktu pemerintah bisa memutuskan harga HPP gula terbaru, Amran mengatakan pembahasan penetapan harga gula dilakukan bulan ini. Ia juga meminta seluruh pihak menunggu keputusan ditetapkan.

"Tunggu tanggal mainnya. Kami akan sampaikan pada waktu yang tepat," katanya.


Sementara itu, Ketua Dewan Pembina DPP APTRI HM Arum Sabil mengatakan pihaknya membahas beberapa persoalan dengan Jokowi, termasuk kepastian nilai pembelian gula petani. Arum menyebut pihaknya meminta agar penetapan harga dilakukan tiga bulan sebelum petani tebu panen.

"Besarnya nilai pembelian gula petani mengacu dari hasil survei tim independen dari kalangan akademisi dan peneliti yang ditugasi pemerintah seperti tahun-tahun sebelumya," ujarnya usai pertemuan.

Menurut Arum, pihaknya juga meminta agar sistem penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani tebu dikembalikan kepada sistem skema khusus, yaitu penyaluran dari pabrik pupuk langsung kepada Koperasi Petani Tebu dengan pabrik gula sebagai penjamin kredit (avalis).

"Agar sinergi administrasi dalam kontrol dan pengawasan penyaluran tepat sasaran pengguna dan tepat jumlah serta tepat waktu penyaluran," katanya.


Sebelumnya, Jokowi berjanji akan menaikkan harga HPP gula usai menemui ratusan petani tebu yang tergabung dalam Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2).

"Harga minta naik ke Rp10.500. Tolong diberi waktu seminggu. Saya akan undang APTRI bicara soal ini. Jangan saya baru tau terus minta diputuskan. Intinya semangatnya adalah kami naikkan, berapanya itu yang belum kami putuskan," kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Jokowi melanjutkan selain akan membahas soal kenaikan harga gula, pemerintah akan merevitalisasi pabrik-pabrik gula milik BUMN. Pemerintah juga akan mempertahankan sistem bagi hasil dan pemberian pinjaman lewat Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E).

"Kami juga siapkan tim sehingga segera bisa saya putuskan, yang paling penting satu harga, kedua pabrik-pabrik mana yang bisa segera revitalisasi. Kalau bicara dengan pelaku-pelaku bisa cepat menangkap ya," ujarnya.

(fra/lav)