Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan ITRC telah menyepakati skema pengaturan ekspor (Agreed Export Tonnage Scheme/AETS) melalui pemangkasan ekspor karet sebesar 240 ribu ton. Keputusan ini diambil dalam Pertemuan Pejabat Tinggi (Senior Official Meeting) ITRC di Thailand pada 4 Maret 2019 lalu.
"Hasil pertemuan ITRC sudah disepakati bahwa, AETS-nya 240 ribu ton berlaku efektif mulai 1 April, tetapi Thailand minta berlakunya setelah kabinet terbaru karena (Thailand) mau pemilu 24 Maret 2019," ujar Darmin di kantornya, Rabu (6/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Darmin mengungkapkan Thailand selaku produsen karet terbesar di dunia akan memangkas ekspornya sebesar 120 ribu ton. Sementara, sekitar 22 ribu ton sisanya bakal dilakukan oleh Malaysia.
Dalam wawancara terpisah, Darmin mengungkapkan pemangkasan ekspor merupakan solusi jangka pendek untuk mengerek harga karet. Saat ini, harga karet masih berada di bawah level fundamentalnya sejak tahun lalu.
Untuk jangka menengah, ketiga negara akan menjalankan skema mendorong permintaan (Demand Promotion Scheme/DPS) di dalam negeri. Selanjutnya, untuk jangka panjang, pemerintah akan melakukan percepatan peremajaan (replanting) karet alam (Supply Management Scheme/SMS).
Tertekannya harga karet di pasar global terjadi karena pasar berjangka di bursa komoditi dunia, salah satunya Shanghai, menganggap pasokan karet membanjir.
Padahal, tahun lalu, pasar karet dunia hanya surplus 167 ribu ton yang berasal dari pasokan yang berkisar 13,5 juta ton dan konsumsi yang berkisar 13,4 juta ton.
Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Pertanian, realisasi sementara produksi karet pada 2018 mencapai 3,76 juta ton. Tahun ini, pemerintah menargetkan produksi karet bisa mencapai 3,81 juta ton atau naik 1,3 persen dari realisasi tahun lalu. (sfr/agi)