Ombudsman 'Endus' Maladministrasi Dibalik Kerugian Peternak

CNN Indonesia | Jumat, 08/03/2019 19:01 WIB
Ombudsman 'Endus' Maladministrasi Dibalik Kerugian Peternak Ombudsman mengendus praktik maladministrasi dibalik kerugian yang dialami peternak ayam mandiri, akibat inkonsistensi pemerintah dengan aturan yang disusunnya. (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi).
Jakarta, CNN Indonesia -- Ombudsman Republik Indonesia mengendus ada maladministrasi dibalik kerugian yang dialami peternak ayam mandiri. Dengan maksud lain, pemerintah tak konsisten dengan peraturan yang telah disusun sendiri.

Komisioner Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih menyebut ada dua poin yang mengindikasikan hal itu. Pertama, pemerintah diduga melakukan pembiaran regulasi, sehingga hanya 20 persen produksi ayam nasional dipasok dari peternak mandiri.

Padahal, di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017, pelaku usaha mandiri, koperasi, dan peternak memiliki porsi 50 persen dari produksi berdasarkan distribusi peredaran bibit ayam (Daily Old Chicken/DOC). Akibatnya, peternak ayam disebut cukup merugi.


Dari hasil pertemuan Ombudsman dengan peternak ayam mandiri, peternak dikatakan merugi sejak September tahun lalu hingga bulan ini. "Di sini ada pembiaran regulasi terkait absennya hak rakyat di situ," jelas Alamsyah di Jakarta, Jumat (8/3).

Kedua, dugaan maladministrasi juga terjadi karena pemerintah membiarkan perusahaan integrator ikut masuk ke dalam distribusi daging ayam. Integrator adalah perusahaan peternakan unggas skala besar yang terintegrasi, mulai dari produksi pakan, DOC (Day Old Chick), vaksin, sapronak, budidaya ayam, budidaya telur, sampai produk olahan.


Padahal, menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras, integrator sama sekali tidak diperkenankan masuk ke dalam distribusi ayam karena bisa menciptakan harga yang cukup rendah, sehingga tak bisa tersaingi dengan kompetitor lainnya.


Kondisi ini, lanjut dia, lazim disebut sebagai predatory pricing. Apalagi, sesuai data yang dimilikinya, saat ini 80 persen peredaran ayam dilakukan oleh tiga perusahaan integrator yang diduga bisa mengendalikan harga.

"Tapi kami melihat bahwa absennya regulasi ini juga sebagai keinginan pemerintah untuk menjadikan harga ayam murah di tingkat konsumen. Harga murah di tingkat konsumen ini jangan sampai mengorbankan peternak-peternak mandiri. Kalau ini terjadi, maka sebetulnya bukan lagi regulasi yang absen. Konstitusi terancam. Karena ini bagian dari mata rantai yang menguasai hajat hidup orang banyak," imbuh Alamsyah.

Oleh karena itu, ombudsman menilai aturan-aturan tersebut masih menimbulkan diskriminasi pelaku usaha. Ia menilai bahwa hal itu sudah merupakan unsur dari maladministrasi.


Untuk itu, rencananya Ombudsman akan memanggil pihak-pihak terkait setelah diputuskan di rapat pleno. Adapun, pengumpulan informasi dan pemanggilan akan dilakukan dalam tiga hingga empat minggu. Setelah itu, Ombudsman bisa menyusun rekomendasi.

"Tapi itu pun sangat bergantung. Kalau ternyata dari laporan akhir pemeriksaan kami lihat ada satu tindakan korektif oleh pemerintah, kami segera tidak perlu masuk ke tahap rekomendasi," terang dia.

Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara (PPUN) juga mencium tindakan predatory pricing yang dilakukan oleh perusahaan integrator. Anggota PPUN Guntur Rotua mengatakan 80 persen pangsa pasar ayam yang dikuasai oleh integrator membuka peluang pengaturan pasar.


Peternak mandiri menduga bahwa harga ayam yang anjlok di pasar saat ini bukan karena kelebihan suplai, namun karena permainan harga yang dilakukan oleh perusahaan integrator. Menurut Pusat informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), rata-rata harga ayam ras nasional saat ini Rp31.950 per kilogram (kg) atau turun ketimbang awal tahun lalu yang sebesar Rp39.700 per kg.

Jika suplai memang banyak, Guntur melanjutkan, harusnya harga DOC yang dijual integrator ke peternak mandiri juga ikut turun. Namun, saat ini harga DOC malah tidak beranjak melandai. Saat ini harga DOC sebesar Rp6.500 per ekor, padahal harga DOC yang optimal seharusnya di kisaran Rp5.700 per ekor.

"Jadi, ini memang ada permainan dari perusahaan besar, kami akhirnya harus merugi. Di saat harga seperti ini dan cost (biaya) produksi yang tinggi, kami bisa rugi jual Rp3.500 per kg. Kami tak butuh harga ayam yang tinggi, tapi kami hanya ingin harga yang adil saja," tandasnya. (glh/bir)