PN Tolak Keberatan Sari Roti soal Terlambat Lapor Akuisisi

CNN Indonesia | Jumat, 08/03/2019 19:52 WIB
PN Tolak Keberatan Sari Roti soal Terlambat Lapor Akuisisi PN Cikarang menolak keberatan produsen Sari Roti atas putusan KPPU yang menyebut keterlambatan perusahaan dalam melaporkan aksi akuisisi PT Prima Top Boga. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengadilan Negeri (PN) Cikarang menolak keberatan yang diajukan PT Nippon Indosari Corporindo Tbk terkait keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU memutuskan produsen Sari Roti tersebut melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Poin yang dilanggar, yakni terlambat memberitahukan proses pengambilalihan saham (akuisisi) oleh PT Prima Top Boga (PTB) kepada KPPU.

Melalui keterangan resmi dikutip Jumat (8/3), pada awalnya KPPU menjatuhkan putusan bernomor 07/KPPU-M/2018 karena Nippon Indosari terlambat memberitahu KPPU dalam melakukan akuisisi PTB.


Kala itu, KPPU menemukan fakta penjumlahan aset Nippon Indosari dan PTB sebesar Rp3,41 triliun sudah melebihi ambang batas pelaporan, yakni Rp2,5 triliun. Sehingga, Nippon Indosari wajib melapor ke KPPU 30 hari setelah penggabungan berlangsung.

Menurut KPPU, tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham PTB adalah 9 Februari 2018 berdasarkan SK perubahan anggaran dasar PTB Nomor AHU./AH.01.03-0061708 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Artinya, batas akhir pemberitahuan jatuh pada tanggal 23 Maret 2018.

Hanya saja, perusahaan baru resmi menyampaikan akuisisi ke KPPU pada tanggal 29 Maret 2018, sehingga terdapat keterlambatan empat hari kerja.


Namun, Nippon Indosari berdalih penentuan tanggal efektf yuridis seharusnya terhitung sejak memperoleh persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal ini dikarenakan PTB merupakan perusahaan yang berstatus Penanaman Modal Asing (PMA).

Kemudian, Nippon Indosari juga keberatan dengan pengenaan denda yang dibuat oleh KPPU karena tidak relevan dan dinilai sangat mengada-ada.

Tak terima putusan itu, Nippon Indosari pun mengajukan keberatan kepada PN Cikarang. Namun di dalam Sidang Pembacaan Putusan No. 42/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Ckr, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan Pemohon Keberatan secara keseluruhan dan menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.


Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sependapat dengan KPPU bahwa tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham yang dilakukan adalah tanggal yang terhitung sejak hadirnya keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0003152.AH.01.02 tanggal 9 Februari 2018.

Selain itu, hal-hal yang memberatkan atau meringankan Nippon Indosari telah sesuai dengan fakta persidangan dan alat bukti yang diuraikan dengan jelas dalam pertimbangan.

Dengan demikian, Nippon Indosari terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, sehingga perusahaan harus membayar denda Rp2,8 miliar yang harus disetor secara langsung ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda.


(glh/bir)