Kemendes Dampingi Kades Bikin Pelaporan Dana Desa

Kementerian Desa, CNN Indonesia | Kamis, 14/03/2019 00:01 WIB
Kemendes Dampingi Kades Bikin Pelaporan Dana Desa Ilustrasi desa. (Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)
Bengkulu, CNN Indonesia -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan pendampingan ekstra terhadap desa yang mengalami kesulitan terhadap proses perencanaan hingga pelaporan dana desa.

Pasalnya, pelaporan dana desa yang mengikuti sistem akuntansi pemerintahan masih menjadi permasalahan bagi sejumlah kepala desa.

Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Ansar Husein mengatakan pihaknya menginginkan pelaporan dana desa sesederhana mungkin. Hal itu dikarenakan sistem akuntansi pemerintah masih dipakai dalam pelaporan dana yang bersumber dari APBN tersebut.


"Presiden sudah memerintahkan Kementerian Keuangan untuk menyusun pola laporan dana desa agar lebih sederhana," kata Ansar dalam Sosialisasi Penggunaan dan Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, Rabu (13/3).


Ansar mengatakan kementerian itu bersama Satgas dana desa telah melakukan audit dan monitoring terhadap ratusan desa dengan sistem random sampling. Audit dan monitoring tersebut bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan terkait dana desa.

"Di Provinsi Bengkulu menurut statistik yang kami miliki masih cukup lemah, untuk itu kita lakukan sosialisasi dana desa di Bengkulu. Sebelumnya kita laksanakan di Jakarta dan Sulawesi Selatan," ujarnya.

Ansar mengatakan faktor utama yang menjadi sumber permasalahan dana desa adalah minimnya SDM, regulasi, serta kurangnya pelatihan dan pendampingan. Selain itu juga masih banyak kepala desa yang masih berpendidikan sekolah menengah ke bawah.

"Salah satu faktor utama yang menyebabkan masalah dana desa adalah SDM. Rata-rata kepala desa berpendidikan menengah ke bawah. Sementara mereka dipaksa mengelola kucuran dana desa. Untuk kepala desa diberikan pelatihan dan Pendampingan memadai," ujarnya.

Lebih lanjut Ansar menyampaikan bahwa total dana desa yang disalurkan sejak tahun 2015-2019 sebesar Rp257 triliun.


Ini terdiri dari Rp20,67 triliun pada 2015, Rp46,89 triliun pada 2016, Rp60 triliun pada 2017, Rp60 triliun pada 2018, dan Rp70 Triliun di tahun 2019.

"Jumlah dana desa Rp257 Triliun adalah anggaran yang sangat besar. Penyerapan terus meningkat. Tahun ini saja penyerapan dana desa mencapai 99 persen. Ini bukti kepala desa sanggup menjalankan dana desa," ujarnya. (asa)