Defisit APBN Hingga Februari Capai Rp54,6 Triliun
CNN Indonesia
Selasa, 19 Mar 2019 20:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 hingga Februari kemarin mencapai Rp54,6 triliun. Defisit tersebut jauh lebih besar dibanding realisasi APBN pada periode yang sama tahun sebelumnya, yang hanya Rp48,3 triliun.
Dengan demikian, maka defisit APBN per Februari tercatat 0,34 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau lebih besar dari periode yang sama tahun kemarin 0,3 persen dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit terjadi karena pertumbuhan pendapatan kini lebih kecil dibanding belanja. Total pendapatan yang terkumpul per akhir Februari baru sebesar Rp217,2 triliun ini tumbuh 8,2 persen ketimbang realisasi periode sama tahun sebelumnya yang Rp200,7 triliun.
Hanya saja, per Februari belanja negara sebesar Rp271,8 triliun ini lebih tinggi 9,2 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp249 triliun.
Adapun, kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun lalu. Pada 2018 lalu, pertumbuhan pendapatan lebih tinggi dari belanja. Sepanjang dua bulan pertama 2018, pertumbuhan pendapatan tercatat 17,5 persen atau lebih tinggi dari belanja yang 10,4 persen.
"Dengan profile tersebut, keseimbangan primer ini tercatat minus Rp20,6 triliun atau juga lebih tinggi dari tahun sebelumnya yakni minus Rp13,9 triliun. Sehingga dari sisi defisit lebih besar yakni Rp54,6 triliun," jelas Sri Mulyani, Senin (19/3).
Dari sisi penerimaan, kinerja yang mengalami penurunan pertumbuhan adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurut data yang dimilikinya, PNBP per akhir Februari baru mencapai Rp39,9 triliun atau naik tipis 1,3 persen dibanding tahun sebelumnya Rp39,4 triliun. Padahal, pertumbuhan PNBP di tahun kemarin sudah mencapai 34,7 persen.
Menurutnya, kinerja PNBP yang turun disebabkan oleh dua hal. Pertama, lifting gas yang turun dari 1.136 setara barel minyak per hari (BOEPD) menjadi 999 akhir Februari kemarin.
[Gambas:Video CNN]
Kedua, adalah harga batu bara yang turun. Saat ini, rata-rata harga batu bara dalam dua bulan pertama 2018 adalah US$92 per metrik ton, atau lebih rendah dari tahun kemarin US$98 per metrik ton. Namun demikian, PNBP masih kuat karena ditopang oleh kurs yang lebih besar.
Data Kemenkeu per akhir Februari menunjukkan rata-rata kurs sebesar Rp14.104 per dolar AS, atau lebih tinggi dari tahun kemarin yang hanya Rp13.478 per dolar AS. Semakin lemah nilai tukar, maka hasil PNBP yang sebelumnya dalam dolar akan semakin banyak jika dikonversi ke dalam rupiah.
"Meski begitu, sebetulnya PNBP ini masih baik, yakni 10,3 persen dari target 2019 sebesar Rp378,3 triliun," jelas dia.
Lain halnya dengan penerimaan, pertumbuhan belanja cenderung melesat. Adapun, pos belanja yang meroket adalah pengeluaran Kementerian dan Lembaga yang tercatat Rp71,2 triliun atau 29,1 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya Rp55,2 triliun.
Ini disebabkan karena belanja bantuan sosial yang ikut meningkat. Pasalnya, di tahun ini, pencairan anggaran bagi program Keluarga Harapan (PKH) yang sebelumnya diberikan setiap Februari, Mei, Agustus dan November kini mulai dicairkan pada Januari, April, Juli, dan Oktober.
Tak hanya itu, besarnya penyaluran bantuan sosial di awal tahun juga disebabkan karena bantuan PKH juga meningkat per Kepala Keluarga (KK). Khususnya bantuan PKH bagi indeks bantuan pendidikan dan kesehatan.
Tak heran, jika belanja bansos hingga Februari ada di angka Rp23,6 triliun atau naik 70,1 persen dibanding realisasi pada periode sama tahun sebelumnya Rp13,9 triliun. "Dan ini karena kami sudah berkomitmen untuk menaikkan anggaran bantuan sosial. Kemudian, kami juga mengakselerasi pencairan iuran bagi Peserta Bukan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan," ungkap dia. (glh/agt)
Dengan demikian, maka defisit APBN per Februari tercatat 0,34 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau lebih besar dari periode yang sama tahun kemarin 0,3 persen dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit terjadi karena pertumbuhan pendapatan kini lebih kecil dibanding belanja. Total pendapatan yang terkumpul per akhir Februari baru sebesar Rp217,2 triliun ini tumbuh 8,2 persen ketimbang realisasi periode sama tahun sebelumnya yang Rp200,7 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun, kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun lalu. Pada 2018 lalu, pertumbuhan pendapatan lebih tinggi dari belanja. Sepanjang dua bulan pertama 2018, pertumbuhan pendapatan tercatat 17,5 persen atau lebih tinggi dari belanja yang 10,4 persen.
Dari sisi penerimaan, kinerja yang mengalami penurunan pertumbuhan adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurut data yang dimilikinya, PNBP per akhir Februari baru mencapai Rp39,9 triliun atau naik tipis 1,3 persen dibanding tahun sebelumnya Rp39,4 triliun. Padahal, pertumbuhan PNBP di tahun kemarin sudah mencapai 34,7 persen.
Menurutnya, kinerja PNBP yang turun disebabkan oleh dua hal. Pertama, lifting gas yang turun dari 1.136 setara barel minyak per hari (BOEPD) menjadi 999 akhir Februari kemarin.
[Gambas:Video CNN]
Kedua, adalah harga batu bara yang turun. Saat ini, rata-rata harga batu bara dalam dua bulan pertama 2018 adalah US$92 per metrik ton, atau lebih rendah dari tahun kemarin US$98 per metrik ton. Namun demikian, PNBP masih kuat karena ditopang oleh kurs yang lebih besar.
Data Kemenkeu per akhir Februari menunjukkan rata-rata kurs sebesar Rp14.104 per dolar AS, atau lebih tinggi dari tahun kemarin yang hanya Rp13.478 per dolar AS. Semakin lemah nilai tukar, maka hasil PNBP yang sebelumnya dalam dolar akan semakin banyak jika dikonversi ke dalam rupiah.
"Meski begitu, sebetulnya PNBP ini masih baik, yakni 10,3 persen dari target 2019 sebesar Rp378,3 triliun," jelas dia.
Lain halnya dengan penerimaan, pertumbuhan belanja cenderung melesat. Adapun, pos belanja yang meroket adalah pengeluaran Kementerian dan Lembaga yang tercatat Rp71,2 triliun atau 29,1 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya Rp55,2 triliun.
Ini disebabkan karena belanja bantuan sosial yang ikut meningkat. Pasalnya, di tahun ini, pencairan anggaran bagi program Keluarga Harapan (PKH) yang sebelumnya diberikan setiap Februari, Mei, Agustus dan November kini mulai dicairkan pada Januari, April, Juli, dan Oktober.
Tak hanya itu, besarnya penyaluran bantuan sosial di awal tahun juga disebabkan karena bantuan PKH juga meningkat per Kepala Keluarga (KK). Khususnya bantuan PKH bagi indeks bantuan pendidikan dan kesehatan.
Tak heran, jika belanja bansos hingga Februari ada di angka Rp23,6 triliun atau naik 70,1 persen dibanding realisasi pada periode sama tahun sebelumnya Rp13,9 triliun. "Dan ini karena kami sudah berkomitmen untuk menaikkan anggaran bantuan sosial. Kemudian, kami juga mengakselerasi pencairan iuran bagi Peserta Bukan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan," ungkap dia. (glh/agt)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK