
Peta Indikatif Lahan Tumpang Tindih Rampung Tahun Ini
CNN Indonesia | Selasa, 26/03/2019 20:28 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menargetkan bisa merampungkan Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik (PITTI) tahun ini. PITTI akan memberi informasi indikatif mengenai izin penggunaan kawasan yang masih tumpang tindih.
"Saat ini, peta indikatif tumpang tindih baru di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian, kami akan bergerak ke Sulawesi. Tahun ini, bisalah beres," ujar Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin usai menghadiri Rapat Koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (26/3).
Hasanuddin mengungkapkan sekitar 19,3 persen luas lahan di Kalimantan disinyalir memiliki izin yang tumpang tindih saat ini. Di Sumatera, porsinya sebesar 13,3 persen dari total lahan.
"Tumpang tindih bisa saja terjadi karena, misalnya, di suatu daerah terbit Hak Guna Usaha (HGU) pada tahun 1994, tiba-tiba keluar Surat Keputusan Menteri Kehutanan bahwa itu hutan produksi," ujarnya.
Menurut Hasanuddin, penyelesaian masalah tumpang tindih ini penting sebagai upaya memperbaiki iklim investasi. Selain itu, penyelesaian izin penggunaan lahan tumpang tindih juga sebagai bagian dari kebijakan satu peta yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Kendati demikian, penyelesaian lahan yang tumpang tindih bukan perkara mudah mengingat melibatkan banyak instansi.
"Kalau izin usaha pertambangan kan ada dari daerah dari Kementerian ESDM. Kalau perkebunan ada Kementerian Pertanian dan lain-lain," ujarnya.
Selain penyusunan peta indikatif, pemerintah juga tengah menyusun mekanisme standard operating procedure (SOP) untuk menyelesaikan masalah izin penggunaan lahan yang tumpang tindih tersebut. Pemerintah, lanjut Hasanuddin, menargetkan bisa menyelesaikan SOP tersebut tahun ini.
"Masalah sinkronisasi bukan masalah mudah ada aspek hukum, ekonomi, sosial, lingkungan, menyelesaikannya perlu waktu," ujarnya. (sfr/lav)
"Saat ini, peta indikatif tumpang tindih baru di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian, kami akan bergerak ke Sulawesi. Tahun ini, bisalah beres," ujar Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin usai menghadiri Rapat Koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (26/3).
Hasanuddin mengungkapkan sekitar 19,3 persen luas lahan di Kalimantan disinyalir memiliki izin yang tumpang tindih saat ini. Di Sumatera, porsinya sebesar 13,3 persen dari total lahan.
"Tumpang tindih bisa saja terjadi karena, misalnya, di suatu daerah terbit Hak Guna Usaha (HGU) pada tahun 1994, tiba-tiba keluar Surat Keputusan Menteri Kehutanan bahwa itu hutan produksi," ujarnya.
Menurut Hasanuddin, penyelesaian masalah tumpang tindih ini penting sebagai upaya memperbaiki iklim investasi. Selain itu, penyelesaian izin penggunaan lahan tumpang tindih juga sebagai bagian dari kebijakan satu peta yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Kendati demikian, penyelesaian lahan yang tumpang tindih bukan perkara mudah mengingat melibatkan banyak instansi.
"Kalau izin usaha pertambangan kan ada dari daerah dari Kementerian ESDM. Kalau perkebunan ada Kementerian Pertanian dan lain-lain," ujarnya.
Selain penyusunan peta indikatif, pemerintah juga tengah menyusun mekanisme standard operating procedure (SOP) untuk menyelesaikan masalah izin penggunaan lahan yang tumpang tindih tersebut. Pemerintah, lanjut Hasanuddin, menargetkan bisa menyelesaikan SOP tersebut tahun ini.
"Masalah sinkronisasi bukan masalah mudah ada aspek hukum, ekonomi, sosial, lingkungan, menyelesaikannya perlu waktu," ujarnya. (sfr/lav)
ARTIKEL TERKAIT

Luhut Beberkan Soal Kepemilikan Lahan dan Bisnis Batu Bara
Ekonomi 9 bulan yang lalu
Pengembalian Lahan Rakyat dari Kawasan Hutan Dipercepat
Ekonomi 9 bulan yang lalu
Banyak Sengketa Lahan, Jokowi Minta Penataan Hutan Dipercepat
Ekonomi 9 bulan yang lalu
Jokowi Tunggu Pemilik Konsesi Kembalikan Lahan Besar
Ekonomi 9 bulan yang lalu
Pemerintah Didesak Atasi Alih Fungsi Lahan Demi Jaga Pangan
Ekonomi 9 bulan yang lalu
Jokowi Minta Karyawan PTPN Diberi Lahan 1.000 Meter
Ekonomi 9 bulan yang lalu
BACA JUGA

'Modifikasi' Anjing Jadi Mirip Panda, Kafe di China Dikritik
Gaya Hidup • 29 October 2019 12:23
Pulau 'Topeng Monyet' Vietnam yang Dikritik Dunia
Gaya Hidup • 09 September 2019 16:34
BIG Buka Suara Soal Rentetan Gempa Megathrust
Teknologi • 13 August 2019 20:56
Respons 'Sexy Killers', Luhut Akui Ada Saham di Kutai Energi
Nasional • 09 May 2019 06:11
TERPOPULER

Pecat 4 Direktur, Kemenhub Minta Garuda Segera Cari Pengganti
Ekonomi • 1 jam yang lalu
Kemenkeu Ramal Perang Dagang Lanjut Walau Trump Kalah Pilpres
Ekonomi 1 jam yang lalu
Rupiah Menguat Rp13.995 Terdorong Sentimen Global
Ekonomi 50 menit yang lalu