Jokowi Minta Karyawan PTPN Diberi Lahan 1.000 Meter
CNN Indonesia
Kamis, 21 Feb 2019 14:06 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan Presiden Joko Widodo memerintahkan dirinya mengkaji pemberian lahan kepada karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I sampai XIV yang telah bekerja selama 10 tahun ke atas masing-masing 1.000 meter persegi.
"Jadi bapak presiden meminta kepada saya untuk melihat bagaimana bila karyawan-karyawan dari perkebunan ini, yang sudah mengabdi 10 tahun ke atas bisa mendapatkan lahan 1.000 meter persegi," kata Rini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/2).
Rini menemani perwakilan Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN) bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka. Menurut Rini, Jokowi awalnya diundang untuk hadir dalam lokakarya yang digelar FSPBUN, namun mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak bisa hadir.
"Jadi tadi pak presiden mengundang federasi serikat pekerja perkebunan nusantara dan juga serikat pekerja perkebunan nusantara satu sampai empat belas," ujarnya.
Rini mengungkapkan Jokowi ingin para karyawan PTPN diberikan lahan agar mereka bisa lebih tenang tinggal di area perkebunan. Para karyawan juga diharapkan lebih memiliki komitmen untuk menjaga perkebunan yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.
"Punya tempat tinggal yang permanen, sehingga mereka juga komitmen untuk menjaga kebun-kebun ini juga menjadi tinggi," kata Rini.
Lebih lanjut, Rini mengatakan Jokowi juga memberikan pesan agar perkebunan yang dikelola PTPN bisa dikembangkan untuk memberikan kesejahteraan bagi karyawan maupun masyarakat di sekitar lokasi.
"Bagaimana keuntungan harus bisa dicetak dan masuk ke produk-produk hilir sehingga perkebunan nusantara nanti nilai tambahnya menjadi nilai lebih tinggi, keuntungan jadi lebih baik," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN) Tuhu Bangun mengatakan bahwa pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan para karyawan PTPN. Tuhu menyebut pemerintah tak bisa lepas tangan untuk mengembangkan wilayah perkebunan milik negara tersebut.
"Sehingga serikat federasi pekerja kebun merasa perlu untuk membedah persoalan ini agar antara manajemen dan serikat pekerja menjadi satu kesatuan yang kuat di dalam mempertahankan aset negara," kata Tuhu usai bertemu Jokowi.
Tuhu menyatakan bahwa PTPN memiliki lahan seluruhnya seluas 1.187.000 hektare dengan karyawan yang masih aktif sebanyak 130 ribu orang. Kemudian mantan karyawan mencapai 400 ribu orang, mitra petani plasma perkebunan sebanyak 457 ribu kepala keluarga, serta tenaga borongan sejumlah 150 ribu orang.
Menurut Tuhu, dengan banyaknya orang yang berada di lingkungan perkebunan PTPN tersebut, pihaknya mendorong agar pemerintah menjadikan masalah tersebut sebagai prioritas. Tuhu berharap keberadaan aset milik negara berupa lahan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia itu bisa terjamin.
"Karena memang tujuan dari PTPN itu dulu adalah membangun perekonomian kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, kemudian memberikan sebagian keuntungan kepada devisa kepada negara," pungkasnya. (fra/agi)
"Jadi bapak presiden meminta kepada saya untuk melihat bagaimana bila karyawan-karyawan dari perkebunan ini, yang sudah mengabdi 10 tahun ke atas bisa mendapatkan lahan 1.000 meter persegi," kata Rini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/2).
Rini menemani perwakilan Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN) bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka. Menurut Rini, Jokowi awalnya diundang untuk hadir dalam lokakarya yang digelar FSPBUN, namun mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak bisa hadir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rini mengungkapkan Jokowi ingin para karyawan PTPN diberikan lahan agar mereka bisa lebih tenang tinggal di area perkebunan. Para karyawan juga diharapkan lebih memiliki komitmen untuk menjaga perkebunan yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.
"Punya tempat tinggal yang permanen, sehingga mereka juga komitmen untuk menjaga kebun-kebun ini juga menjadi tinggi," kata Rini.
Lebih lanjut, Rini mengatakan Jokowi juga memberikan pesan agar perkebunan yang dikelola PTPN bisa dikembangkan untuk memberikan kesejahteraan bagi karyawan maupun masyarakat di sekitar lokasi.
"Bagaimana keuntungan harus bisa dicetak dan masuk ke produk-produk hilir sehingga perkebunan nusantara nanti nilai tambahnya menjadi nilai lebih tinggi, keuntungan jadi lebih baik," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN) Tuhu Bangun mengatakan bahwa pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan para karyawan PTPN. Tuhu menyebut pemerintah tak bisa lepas tangan untuk mengembangkan wilayah perkebunan milik negara tersebut.
"Sehingga serikat federasi pekerja kebun merasa perlu untuk membedah persoalan ini agar antara manajemen dan serikat pekerja menjadi satu kesatuan yang kuat di dalam mempertahankan aset negara," kata Tuhu usai bertemu Jokowi.
Tuhu menyatakan bahwa PTPN memiliki lahan seluruhnya seluas 1.187.000 hektare dengan karyawan yang masih aktif sebanyak 130 ribu orang. Kemudian mantan karyawan mencapai 400 ribu orang, mitra petani plasma perkebunan sebanyak 457 ribu kepala keluarga, serta tenaga borongan sejumlah 150 ribu orang.
Menurut Tuhu, dengan banyaknya orang yang berada di lingkungan perkebunan PTPN tersebut, pihaknya mendorong agar pemerintah menjadikan masalah tersebut sebagai prioritas. Tuhu berharap keberadaan aset milik negara berupa lahan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia itu bisa terjamin.
"Karena memang tujuan dari PTPN itu dulu adalah membangun perekonomian kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, kemudian memberikan sebagian keuntungan kepada devisa kepada negara," pungkasnya. (fra/agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK