Menko Darmin Sebut Impor Bawang Putih Tunggu Izin Mendag
CNN Indonesia
Jumat, 29 Mar 2019 18:22 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan impor bawang putih sebanyak 100 ribu ton dari China belum tiba di Indonesia karena Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita belum memberi izin impor kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).
"Saya dengar belum turun juga dari Mendag, izin impornya. Kami sudah perintahkan agar lakukan, saya sudah tanya tadi, belum tadi memang," ujar Darmin di kantornya, Jumat (29/3).
Padahal, menurut Darmin, izin impor itu seharusnya sudah diberikan Enggar paling lambat pekan lalu. Dengan begitu, impor bawang putih bisa tiba di Tanah Air pada akhir bulan ini. Tujuannya, agar Bulog bisa segera menetralisir kenaikan harga bawang putih yang berada di kisaran Rp30-40 ribu per kilogram (kg).
Bahkan, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga bawang putih di DKI Jakarta telah menembus kisaran Rp54 ribu per kg. Sementara itu, pemerintah ingin harga bawang putih hanya bertengger di kisaran Rp25 ribu per kg.
Darmin pun mengaku tidak mengetahui alasan Enggar belum memberikan izin tersebut, namun ia mengatakan bakal segera berkoordinasi lagi. Hanya saja, Darmin belum bisa memperkirakan kapan sekiranya waktu paling lambat untuk impor masuk.
Selain itu, ia juga belum bisa memberikan perkiraan seperti apa dampak dari keterlambatan impor bawang putih.
"Ya harga belum berubah lagi juga sih, itu urusannya ke harga. Tapi selama tidak naik, ya mungkin tidak (berdampak besar)," katanya.
Sebelumnya, Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar Utomo mengatakan perusahaan tengah melengkapi persyaratan administrasi untuk mengimpor bawang putih, yaitu menunggu terbitnya surat penugasan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.
Selain itu, Bulog juga masih menunggu rekomendasi impor dari Kementerian Pertanian (Kementan). Setelah mendapat kelengkapan administrasi dari kedua kementerian, maka proses selanjutnya adalah mengajukan izin ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mendapatkan persetujuan impor (PI).
Segera setelah administrasi lengkap, Bulog akan langsung melakukan lelang impor bawang putih secara terbuka. Rencananya, bawang putih akan didatangkan dari China secara bertahap mulai April 2019.
"Kami langsung tender (lelang) untuk cari barang termurah. Kalau China tidak terlalu lama, tidak seperti Brasil dan Argentina, sekitar tiga mingguan. Kami usahakan bulan April sudah masuk," kata Bachtiar.
Di sisi lain, Juru Bicara sekaligus Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Syahputra Saragih mengungkapkan bakal memanggil perwakilan Kementan dan Kemendag terkait penugasan impor bawang putih kepada Bulog.
Alasannya, karena ada perbedaan perlakuan dari pemerintah terhadap Bulog dan perusahaan swasta. Dalam Peratuan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38/Permentan/HR.060/11/2017 tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), pelaku usaha yang ingin mengimpor bawang putih harus menanam bawang putih untuk menghasilkan produksi 5 persen dari volume permohanan RIPH.
Sementara itu, Bulog tidak melakukan kegiatan tanam tetapi diberikan izin untuk mengimpor. "Kami akan menyurati (Kementan dan Kemendag) dalam waktu dekat tetapi kami sudah memutuskan untuk meminta (penjelasan). Mengapa ada perbedaan? Kami meminta apakah ada alasan yang kuat mengapa Bulog diperlakukan istimewa seperti itu," ujarnya. (uli/lav)
"Saya dengar belum turun juga dari Mendag, izin impornya. Kami sudah perintahkan agar lakukan, saya sudah tanya tadi, belum tadi memang," ujar Darmin di kantornya, Jumat (29/3).
Padahal, menurut Darmin, izin impor itu seharusnya sudah diberikan Enggar paling lambat pekan lalu. Dengan begitu, impor bawang putih bisa tiba di Tanah Air pada akhir bulan ini. Tujuannya, agar Bulog bisa segera menetralisir kenaikan harga bawang putih yang berada di kisaran Rp30-40 ribu per kilogram (kg).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Darmin pun mengaku tidak mengetahui alasan Enggar belum memberikan izin tersebut, namun ia mengatakan bakal segera berkoordinasi lagi. Hanya saja, Darmin belum bisa memperkirakan kapan sekiranya waktu paling lambat untuk impor masuk.
"Ya harga belum berubah lagi juga sih, itu urusannya ke harga. Tapi selama tidak naik, ya mungkin tidak (berdampak besar)," katanya.
Sebelumnya, Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar Utomo mengatakan perusahaan tengah melengkapi persyaratan administrasi untuk mengimpor bawang putih, yaitu menunggu terbitnya surat penugasan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.
Selain itu, Bulog juga masih menunggu rekomendasi impor dari Kementerian Pertanian (Kementan). Setelah mendapat kelengkapan administrasi dari kedua kementerian, maka proses selanjutnya adalah mengajukan izin ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mendapatkan persetujuan impor (PI).
Segera setelah administrasi lengkap, Bulog akan langsung melakukan lelang impor bawang putih secara terbuka. Rencananya, bawang putih akan didatangkan dari China secara bertahap mulai April 2019.
"Kami langsung tender (lelang) untuk cari barang termurah. Kalau China tidak terlalu lama, tidak seperti Brasil dan Argentina, sekitar tiga mingguan. Kami usahakan bulan April sudah masuk," kata Bachtiar.
Di sisi lain, Juru Bicara sekaligus Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Syahputra Saragih mengungkapkan bakal memanggil perwakilan Kementan dan Kemendag terkait penugasan impor bawang putih kepada Bulog.
Alasannya, karena ada perbedaan perlakuan dari pemerintah terhadap Bulog dan perusahaan swasta. Dalam Peratuan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38/Permentan/HR.060/11/2017 tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), pelaku usaha yang ingin mengimpor bawang putih harus menanam bawang putih untuk menghasilkan produksi 5 persen dari volume permohanan RIPH.
Sementara itu, Bulog tidak melakukan kegiatan tanam tetapi diberikan izin untuk mengimpor. "Kami akan menyurati (Kementan dan Kemendag) dalam waktu dekat tetapi kami sudah memutuskan untuk meminta (penjelasan). Mengapa ada perbedaan? Kami meminta apakah ada alasan yang kuat mengapa Bulog diperlakukan istimewa seperti itu," ujarnya. (uli/lav)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK