Darmin soal Menteri Investasi dan Ekspor: Belum Dibahas
CNN Indonesia
Rabu, 13 Mar 2019 05:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Kementerian Investasi dan Ekspor belum disampaikan di hadapan kabinet. Namun, ia mengakui keinginan tersebut dimotori karena belum maksimalnya kinerja investasi dan ekspor.
"Itu tanyanya presiden, jangan saya. Artinya itu belum dibahas di kabinet," ujarnya, Selasa (12/3).
Keinginan Jokowi tersebut diharapkan bisa membantu menggenjot nilai ekspor dan investasi Indonesia. Sebab, ekspor dan investasi Indonesia sudah tertinggal kalau dibanding negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, hingga Vietnam.
Tahun lalu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat pertumbuhan investasi sepanjang 2018 hanya 4,1 persen menjadi Rp721,3 triliun dari posisi 2017 sebesar Rp692,8 triliun. Persentase itu melambat dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan 2017 yang mencapai 13,1 persen.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor sepanjang tahun lalu cuma senilai US$180,06 miliar. Sedangkan kinerja impor mencapai US$188,63 miliar. Kondisi ini menyebabkan Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan senilai US$8,57 miliar
Namun begitu, Darmin enggan berkomentar banyak terkait keinginan Jokowi tersebut. "Kalau sesuatu belum dibahas di kabinet, jangan tanya dulu. Tanyanya ke presiden saja," imbuh dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan keinginannya untuk memiliki Kementerian Investasi dan Kementerian Ekspor dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2019.
Mantan Walikota Solo itu mengaku heran lantaran ia menilai investor berbondong-bondong mendatangi Indonesia setiap harinya. Namun, hanya sedikit dari minat investasi tersebut yang terealisasi.
Ia meyakini ada kesalahan dalam tata kelola investasi di Indonesia yang perlu segera dibenahi.
[Gambas:Video CNN]
"Ini yang salah di mana? Di pusat, provinsi, kota atau kabupaten? Saya akan kontrol betul mana yang salah. Investor datang ingin investasi tapi kenapa tidak menetas? Ini pasti ada problemnya, apakah kecepatan perizinan, atau mungkin urusan pembebasan lahan bertele tele sehingga investor pergi atau pelayanan kita yang tidak cepat dan tidak baik? Ini urusan besar," pungkas Jokowi. (ulf/bir)
"Itu tanyanya presiden, jangan saya. Artinya itu belum dibahas di kabinet," ujarnya, Selasa (12/3).
Keinginan Jokowi tersebut diharapkan bisa membantu menggenjot nilai ekspor dan investasi Indonesia. Sebab, ekspor dan investasi Indonesia sudah tertinggal kalau dibanding negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, hingga Vietnam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tahun lalu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat pertumbuhan investasi sepanjang 2018 hanya 4,1 persen menjadi Rp721,3 triliun dari posisi 2017 sebesar Rp692,8 triliun. Persentase itu melambat dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan 2017 yang mencapai 13,1 persen.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor sepanjang tahun lalu cuma senilai US$180,06 miliar. Sedangkan kinerja impor mencapai US$188,63 miliar. Kondisi ini menyebabkan Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan senilai US$8,57 miliar
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan keinginannya untuk memiliki Kementerian Investasi dan Kementerian Ekspor dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2019.
Mantan Walikota Solo itu mengaku heran lantaran ia menilai investor berbondong-bondong mendatangi Indonesia setiap harinya. Namun, hanya sedikit dari minat investasi tersebut yang terealisasi.
Ia meyakini ada kesalahan dalam tata kelola investasi di Indonesia yang perlu segera dibenahi.
[Gambas:Video CNN]
"Ini yang salah di mana? Di pusat, provinsi, kota atau kabupaten? Saya akan kontrol betul mana yang salah. Investor datang ingin investasi tapi kenapa tidak menetas? Ini pasti ada problemnya, apakah kecepatan perizinan, atau mungkin urusan pembebasan lahan bertele tele sehingga investor pergi atau pelayanan kita yang tidak cepat dan tidak baik? Ini urusan besar," pungkas Jokowi. (ulf/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK