Kisruh Laporan Keuangan, DPR akan panggil Garuda Indonesia

CNN Indonesia | Jumat, 26/04/2019 10:18 WIB
Kisruh Laporan Keuangan, DPR akan panggil Garuda Indonesia Ilustrasi. (CNN Indonesia/Hesti Rika Pratiwi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal memanggil manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk jika kekisruhan laporan keuangan perusahaan tahun buku 2018 masih terjadi hingga masa reses selesai. Jika sesuai jadwal, DPR kembali bekerja pada 6 Mei 2019.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir mengatakan perseturuan antara komisaris Garuda Indonesia dengan manajemen akan dibahas dalam rapat internal usai reses. Dalam rapat itu akan dipastikan terkait pemanggilan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan maskapai pelat merah tersebut.

Seperti diketahui, dua komisaris yang tak setuju hingga enggan menorehkan tanda tangannya di laporan keuangan Garuda Indonesia tahun lalu adalah Chairal Tanjung dan Dony Oskaria. Mereka adalah perwakilan dari perwakilan dari PT Trans Airways dan Finegold Resources Ltd selaku pemilik dan pemegang 28,08 persen saham Garuda Indonesia.


Keduanya mengirim surat kepada manajemen pada 2 April 2019 menyatakan keberatan terkait pendapatan transaksi yang tertuang di dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan antara PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) dan anak usaha Garuda Indonesia, yakni PT Citilink Indonesia.


Dari kerja sama itu Garuda Indonesia memiliki piutang sebesar US$239.940.000. Namun, manajemen sudah mengakuinya sebagai pendapatan meski pihak Mahata belum membayar piutangnya kepada Garuda Indonesia.

Hal itu membuat keuangan Garuda Indonesia berubah 180 derajat. Dari yang rugi sebesar US$216,58 juta pada 2017 menjadi laba pada 2018 sebesar US$809,84 ribu.

"Ada rencana untuk dipanggil, tapi rapat internal dulu. Ini kan lagi masa reses, saya belum baca laporannya hanya baca-baca di media," ungkap Inas kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/4).

Sejauh ini ia berpendapat keuangan Garuda Indonesia terbilang wajar. Tak ada indikasi bahwa perusahaan memoles laporan keuangan agar terlihat kinclong.


"Tidak mungkin Garuda Indonesia manipulasi. Kalau ada perbedaan silahkan kritisi, bukan perang seperti ini," ucap dia.

Lagipula, laporan itu juga sudah disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Hotel Pullman, Jakarta pada Rabu (25/4) kemarin. Jadi, kata Inas, seharusnya tidak lagi ada tanda tanya mengenai neraca keuangan Garuda Indonesia.

"Ini untuk apa komisaris ribut-ribut. Ini ada kepentingan. RUPST kan ada masyarakat umum juga (sebagai pemegang saham ritel), kalau umum sudah setuju untuk apa komisaris ribut," ujar Inas.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana memandang laporan keuangan Garuda Indonesia seharusnya wajar jika sudah lolos dari auditor yang ditunjuk untuk memeriksa keuangan perusahaan tahun lalu. Dengan kata lain, neraca keuangan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).


"Kalau auditor sudah setujui berarti sudah sesuai dengan standar. Tidak ada lagi yang aneh," tutur Azam.

Jika komisaris masih 'ngotot' bahwa laporan keuangan Garuda Indonesia menyesatkan, Azam berpendapat sebaiknya komisaris meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengecek langsung buku keuangan perusahaan.

"Itu kan auditor negara, kalau nanti BPK bilang benar ya komisaris harus percaya. Kalau sama auditor negara saja sudah tidak percaya ya mau percaya sama siapa lagi," tegas dia.

Ia memandang seharusnya persoalan beda pendapat ini tak perlu menjadi konsumsi publik. Jika memang ada pihak yang tak sepakat lebih baik dibicarakan dalam RUPST.


"Dan direksi juga harus bisa jawab," imbuhnya.

Di sisi lain, ia merasa heran karena komisaris tak merespons positif laporan keuangan Garuda Indonesia yang positif. Padahal, laporan itu sudah dicek oleh auditor yang juga disetujui oleh komisaris sebelumnya.

"Kan laporan itu tercatat untung, kenapa komisaris justru ingin rugi. Ini ada apa?" katanya.

Sama seperti Inas, ia sepakat untuk memanggil manajemen Garuda Indonesia jika isu mengenai ketidakberesan neraca keuangan perusahaan terus berlanjut. Namun, untuk waktunya belum ditentukan. (aud/agt)