
Luhut Pastikan RI Tak Terjebak Utang Proyek Jalur Sutra China
CNN Indonesia | Senin, 29/04/2019 10:03 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memastikan Indonesia tidak akan terjebak dalam jeratan utang Program Jalur Sutra Modern atau Belt and Road Initiative yang saat ini tengah dijalankan oleh China. Keyakinan ia dasarkan pada format kerja sama pembangunan infrastruktur yang dilakukan Indonesia dengan China.
Ia mengatakan walaupun nantinya ada proyek yang didanai dengan menggunakan pendanaan Program Belt and Road, tapi tidak ada uang pemerintah yang disertakan dalam proyek tersebut. Pendanaan yang dipakai dalam pelaksanaan proyek menggunakan skema business to business.
Pemerintah kata Luhut, hanya terlibat dalam pelaksanaan studi kelayakan, aspek lingkungan hidup, nilai tambah, dan pemanfaatan tenaga kerja lokal.
"Memang ada yang memperingatkan kami adanya debt trap (jebakan utang). Itu untuk yang skemanya tidak seperti kita, kita tidak melakukan perjanjian antar pemerintah, tapi skemanya B to B. Itu sangat baik untuk mengurangi jebakan ini," katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta pekan ini.
Sebagai informasi pemerintah saat ini memang tengah melirik pendanaan dari Program Jalur Sutra Modern yang dijalankan China untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk mendapatkan pendanaan proyek tersebut, pemerintah beberapa waktu lalu menyiapkan 28 proyek bernilai US$91,1 miliar atau setara Rp1.296 triliun untuk bisa dibiayai dengan dana program tersebut.
Proyek tersebut antara lain, Pelabuhan Hub dan Kawasan Industri Internasional Kuala Tanjung, Kawasan Industri Sei Mangkei, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sei Mangkei berkapasitas 250 megawatt (Mw) dan Kemitraan Strategis (strategic partnership) Bandara Internasional Kualanamu.
Selain itu, ada juga proyek pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Tanah Kuning, Kawasan Industri Bitung, dan Taman Teknologi Pulau Kura-Kura.
[Gambas:Video CNN]
Proyek tersebut ditawarkan dalam KTT Belt and Road yang digelar di China April ini. Tawaran diberikan di tengah kritik dari beberapa kalangan yang menuduh Program Jalur Sutra Modern China dilakukan memang untuk menjerat negara kecil dan berkembang dengan tumpukan utang.
Salah satu studi yang dilakukan oleh Pusat Pembangunan Global, satu lembaga peneliti AS, menemukan "kekhawatiran serius" terkait keberlanjutan utang asing di delapan negara penerima dana Jalur Sutra ini. Negara itu adalah Pakistan, Djibouti, Maladewa, Mongolia, Laos, Montenegro, Tajikistan dan Kyrgyztan.
Studi ini memaparkan bahwa biaya proyek kereta China-Laos, sebesar US$6,7 miliar, adalah hampir setengah dari PDB negara-negara Asia Tenggara.
Di Djibouti, IMF telah memperingatkan bahwa negara ini menghadapi "risiko tinggi akibat tekanan utang" karena utang negara itu naik dari 50 persen dari PDB pada 2014 menjadi 85 persen pada 2016.
(agt/agt)
Ia mengatakan walaupun nantinya ada proyek yang didanai dengan menggunakan pendanaan Program Belt and Road, tapi tidak ada uang pemerintah yang disertakan dalam proyek tersebut. Pendanaan yang dipakai dalam pelaksanaan proyek menggunakan skema business to business.
Pemerintah kata Luhut, hanya terlibat dalam pelaksanaan studi kelayakan, aspek lingkungan hidup, nilai tambah, dan pemanfaatan tenaga kerja lokal.
"Memang ada yang memperingatkan kami adanya debt trap (jebakan utang). Itu untuk yang skemanya tidak seperti kita, kita tidak melakukan perjanjian antar pemerintah, tapi skemanya B to B. Itu sangat baik untuk mengurangi jebakan ini," katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta pekan ini.
Sebagai informasi pemerintah saat ini memang tengah melirik pendanaan dari Program Jalur Sutra Modern yang dijalankan China untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk mendapatkan pendanaan proyek tersebut, pemerintah beberapa waktu lalu menyiapkan 28 proyek bernilai US$91,1 miliar atau setara Rp1.296 triliun untuk bisa dibiayai dengan dana program tersebut.
Proyek tersebut antara lain, Pelabuhan Hub dan Kawasan Industri Internasional Kuala Tanjung, Kawasan Industri Sei Mangkei, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sei Mangkei berkapasitas 250 megawatt (Mw) dan Kemitraan Strategis (strategic partnership) Bandara Internasional Kualanamu.
Selain itu, ada juga proyek pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Tanah Kuning, Kawasan Industri Bitung, dan Taman Teknologi Pulau Kura-Kura.
[Gambas:Video CNN]
Proyek tersebut ditawarkan dalam KTT Belt and Road yang digelar di China April ini. Tawaran diberikan di tengah kritik dari beberapa kalangan yang menuduh Program Jalur Sutra Modern China dilakukan memang untuk menjerat negara kecil dan berkembang dengan tumpukan utang.
Salah satu studi yang dilakukan oleh Pusat Pembangunan Global, satu lembaga peneliti AS, menemukan "kekhawatiran serius" terkait keberlanjutan utang asing di delapan negara penerima dana Jalur Sutra ini. Negara itu adalah Pakistan, Djibouti, Maladewa, Mongolia, Laos, Montenegro, Tajikistan dan Kyrgyztan.
Studi ini memaparkan bahwa biaya proyek kereta China-Laos, sebesar US$6,7 miliar, adalah hampir setengah dari PDB negara-negara Asia Tenggara.
Di Djibouti, IMF telah memperingatkan bahwa negara ini menghadapi "risiko tinggi akibat tekanan utang" karena utang negara itu naik dari 50 persen dari PDB pada 2014 menjadi 85 persen pada 2016.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
LIHAT SEMUA
EKOPEDIA
LAINNYA DI DETIKNETWORK
TERPOPULER

PTUN Tolak Gugatan Bambang Trihatmodjo Terhadap Sri Mulyani
Ekonomi • 1 jam yang lalu
Kronologi Salah Transfer Rp51 Juta versi Eks Karyawan BCA
Ekonomi 1 jam yang lalu
Jokowi Larang Proyek Pemerintah dan BUMN Pakai Barang Impor
Ekonomi 3 jam yang lalu