ANALISIS

Pindah Ibu Kota 'Mubazir', Lebih Baik Ratakan Ekonomi

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Selasa, 30/04/2019 12:12 WIB
Pindah Ibu Kota 'Mubazir', Lebih Baik Ratakan Ekonomi Ilustrasi Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuka wacana pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan Indonesia dari DKI Jakarta ke kota lain. Kepala negara mantap ingin agar ibu kota negara pindah dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.

Ia memberi sinyal pilihan ke Pulau Kalimantan. Sebelumnya, wacana pemindahan sebenarnya sempat merujuk ke Palangka Raya, salah satu kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun, isu ibu kota baru di Palangka Raya 'lenyap' karena pemerintah khawatir akan menimbulkan kenaikan harga tanah oleh para spekulan.  Pemindahan ibu kota sebenarnya bukan wacana baru. Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno sudah pernah menggagas pemindahan ibu kota ke Palangka Raya di era pemerintahannya. 


Wacana sama juga pernah muncul pada era Presiden kedua RI Soeharto. Namun saat pemerintahannya, ibu kota ingginya dipindah ke Jonggol, sebuah kecamatan di Kota Bogor, Jawa Barat. Wacana kembali mengemuka pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).


SBY bahkan sempat membentuk tim khusus untuk membuat kajian mengenai pemindahan tersebut. Namun, sampai pemerintahan berakhir, tak pernah jelas ibu kota akan dipindah ke mana.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan wacana pemindahan ibu kota memang tidak diperlukan. Memindahkan ibu kota merupakan kebijakan 'mubazir' alias suatu yang sia-sia.

Apalagi, jika pemindahan dilakukan dengan alasan ingin meratakan pembangunan dan perekonomian. Ia mengatakan meratakan pembangunan tak perlu dilakukan dengan memindah ibu kota.

Upaya tersebut bisa dilakukan dengan mengalirkan uang untuk pembangunan ibu kota baru ke seluruh daerah. Selain itu, pemerintah juga perlu laksanakan pembangunan di daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.

[Gambas:Video CNN]

"Kalau bicara urgensi dan prioritas, tidak ada alasan yang masuk. Lebih baik uangnya alirkan ke daerah, sehingga pembangunan serentak dan merata," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/4).

Nirwono mengatakan pemindahan ibu kota tidak perlu dilakukan karena tidak didasari alasan penting.

Berbagai alasan 'rasional' pemerintah, termasuk mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis, mengurangi beban Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai kota penopang Jakarta dan mengurangi beban Pulau Jawa sebagai penyumbang hampir 50 persen perekonomian nasional, tidak masuk dan karena itu dibantah Niwono.

Menurutnya, status Jakarta sebagai pusat bisnis dan peningkatan urbanisasi sejatinya bisa diselesaikan dengan membangun pusat ekonomi baru di daerah. Hal itu bisa dimulai dengan mematangkan konsep pusat bisnis di kota besar yang sekarang sudah ada.

Kemacetan Jakarta. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Selain itu, upaya juga bisa dilakukan dengan membentuk pusat bisnis baru di kabupaten dan kota lain, seperti Surabaya dan Malang. "Bicara urbanisasi itu justru caranya dengan persebaran ekonomi yang merata, itu yang masuk akal sehingga, semua daerah itu bisa meredam sendiri keinginan masyarakatnya untuk pindah ke Jakarta," imbuhnya.

Kemudian, yang berkaitan dengan kemacetan dan banjir Jakarta yang kian parah dari waktu ke waktu, Nirwono mengatakan sebenarnya masalah tersebut bisa diatasi dengan skema pembangunan yang tidak egois, konsisten, dan berkelanjutan.

Pola pembangunan tersebut sayangnya tidak dilakukan oleh para gubernur yang pernah memerintah Jakarta. Tak usah jauh-jauh; dalam menyelesaikan masalah banjir di Jakarta. Setiap gubernur terpilih hanya ingin menjalankan kebijakan sendiri.

Mereka malas melanjutkan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah dirumuskan sampai 2030.


"Terlihat dari penanganan sungai. Yang dulu konsepnya normalisasi, yang sekarang naturalisasi sungai. Padahal, masalah normalisasi atau naturalisasi tidak penting dibahas, yang penting perbaiki. Tapi semua gubernur hanya mau buat 'monumennya' sendiri," katanya.

Masalah sama juga terjadi pada penanganan macet. Sekarang sudah ada sistem transportasi terpadu Jakarta yang pembangunannya sudah terus dikejar. "Kalau banjir dan macet dijadikan alasan, apakah dengan pindah masalah selesai? Kan belum tentu," katanya.

Selain karena tidak ada alasan penting, Nirwono melihat kajian pemindahan ibu kota belum matang. Misalnya, soal kebutuhan pendanaan yang diperkirakan mencapai Rp323-466 triliun.

Ketimbang menggunakan anggaran tersebut untuk memindahkan ibu kota ia justru memilih agar uang tersebut dipakai untuk pemerataan ekonomi. Pemerataan akan lebih cepat dilakukan ketimbang pemindahan ibu kota.

[Gambas:Video CNN]

Maklum, perhitungan pemerintah pemindahan ibu kota akan berlangsung sekitar 5-10 tahun. "Dan siapa bisa jamin urusan pemindahan ibu kota yang digagas pemimpin sekarang akan dilanjutkan kalau pemerintahan berganti," ujarnya.

Masalah lain yang juga disoroti Nirwono adalah  soal dampak ekonomi. Menurutnya saat ini pemerintah belum bisa mengungkap dampak ekonomi yang bisa tercipta dari pemindahan ibu kota.

Pemerintah juga belum mengungkap kajian soal antisipasi yang bisa dilakukan bila rencana pemindahan ibu kota gagal di tengah jalan. Menurutnya pemerintah bisa melihat contoh pemindahan ibu kota yang dilakukan Brasil dari Rio De Janeiro ke Brasilia.

Walau dipindahkan, toh akhirnya pusat kota tetap ada di Rio De Janeiro. "Ini contoh kegagalan yang paling parah dan patut dipertimbangkan," tuturnya.


Niworno khawatir kalau pemindahan ibu kota dilakukan tanpa kajian matang, nasib yang pernah menimpa Canberra, ibu kota baru Australia dan Putrajaya, pusat administrasi Malaysia akan berulang di Indonesia. Pemindahan ibu kota ternyata tidak membuat Canberra dan Putrajaya benar-benar diminati oleh masyarakatnya.

"Begitu akhir pekan ibarat 'kota mati' karena orang-orang yang kerja di sana, kembali ke daerahnya. Jadi tidak ada denyut kehidupan, hanya untuk pemerintahan saja," ujarnya.

Begitu pula dengan beberapa kota baru yang dibentuk oleh pemerintah China. Nyatanya, kota-kota tersebut hanya menjadi tempat kerja, tapi tidak membuat masyarakat benar-benar ingin tumbuh di sana.

Sebab, tidak ada unsur kebudayaan yang berhasil menunjang sisi sosial. Padahal, syarat pembentukan kota sejatinya tidak cukup memiliki aspek geografis dan ekonomi, namun juga kebudayaan.

Dengan berbagai alasan tersebut, Nirwono menilai pemindahan ibu kota tidak perlu dilakukan. Justru, lebih baik pemerintah membenahi Jakarta saja, ibu kota yang sudah 'terlanjur' jadi, meski memiliki latar belakang pusat perdagangan dari pemerintahan Hindia Belanda.


Menurutnya, pembenahan Jakarta dan penciptaan titik ekonomi baru di daerah-daerah akan jauh lebih efektif dan terasa dampaknya ketimbang memindahkan ibu kota. Toh, pemerintah sudah memetakan dan menjalankan pembangunan sistem transportasi terintegrasi di Jakarta, seperti MRT, LRT, Transjakarta, dan lainnya.

"Sudah ada rencana anggaran sampai Rp571 triliun sampai 2030 untuk membangun sistem tersebut, jadi fokus saja dulu," tekannya.

Berbeda dengan Nirwono, Pengamat tata kota lain dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna justru setuju dengan rencana pemindahan ibu kota. Ia melihat beban Jakarta memang sudah terlalu berat.

Namun, sebelum memutuskan pemindahan pemerintah harus memastikan calon daerah memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan untuk ibu kota. Ia mengatakan ibu kota harus memiliki daya tampung dan ketersediaan lahan milik negara besar agar tidak ada sengketa pembebasan yang berlarut-larut, minim risiko bencana serta mudah diakses dari Indonesia bagian mana pun.

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, kota tersebut juga sudah memiliki infrastruktur dasar atau memiliki kota penopang seperti, jalan nasional, bandara, pelabuhan, air bersih, listrik, dan lainnya. 

"Kalau sudah jadi keputusan, jangan digantung lagi, tuangkan ke Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Lalu, pastikan kebijakan presiden ini mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat, kalau tidak susah," ucapnya.

Samarinda 

Yayat mengatakan untuk syarat tersebut, Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang paling memenuhi berbagai kriteria. Samarinda berada di titik paling tengah di Pulau Kalimantan yang disinyalkan Presiden Jokowi sebagai pulau pilihan untuk ibu kota baru.

Samarinda juga terletak di tengah bawah Pulau Kalimantan. Posisi tersebut membuat kota tersebut bisa diakses dari barat hingga timur Nusantara. Selain itu, Samarinda juga dekat pantai dan jauh dari perbatasan dengan negara lain, seperti yang diharapkan pemerintah.

Potret kekumuhan Jakarta. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Kemudian, kota itu berada di dekat Balikpapan, kota lain di provinsi tersebut yang memiliki berbagai infrastruktur penunjang. "Balikpapan bisa menjadi kota penunjangnya, infrastrukturnya sudah cukup lengkap. Tapi jangan Balikpapannya, karena ini sudah kota otonom dengan rasa ibu kota provinsi," ungkapnya.

Hal lain yang juga penting; Samarinda memiliki APBD yang cukup besar dibandingkan provinsi lain di Kalimantan. Kepemilikan APBD tersebut penting karena pembangunan ibu kota baru perlu bantuan APBD.

Untuk kota besar lain di Kalimantan, Yayat menilai kurang tepat dijadikan ibu kota negara. Untuk Palangka Raya, Pontianak, dan Banjarmasin misalnya, mereka yang lebih cocok jadi kota pusat perdagangan dan jasa. (agt)