ANALISIS

Menilik Potensi Ekonomi Kandidat Ibu Kota Baru

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Kamis, 02/05/2019 14:15 WIB
Menilik Potensi Ekonomi Kandidat Ibu Kota Baru Ilustrasi Ibu Kota DKI Jakarta. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana pemindahan ibu kota negara kembali mengemuka, setelah beberapa tahun sebelumnya pernah pula menjadi wacana yang kemudian menguap tanpa ujung.

Kali ini, Presiden Joko Widodo memunculkan rencana pemindahan ibu kota melalui tindakan lebih serius dengan menggelar Rapat Terbatas bersama para menteri terkait di Kantor Presiden pada Senin (29/4) lalu.

Dalam perkembangannya, pemerintah menyebutkan terdapat tiga wilayah yang paling berpotensi menjadi kota pengganti DKI Jakarta, yaitu Sumatera bagian timur, Sulawesi bagian selatan, dan Kalimantan.


Bagaimana potensi ekonomi di wilayah Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan?

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengungkapkan, dari sisi ekonomi, Sumatera dan Sulawesi relatif lebih maju dibanding Kalimantan. Pasalnya, sumber ekonomi di Sumatera dan Sulawesi banyak ditopang oleh industri manufaktur dan perdagangan, selain dari hasil tambang dan perkebunan. Lihat saja kota Medan dan Makassar yang masuk dalam daftar kota terbesar di Indonesia.


"Padang, Medan itu bisa maju karena hubungan perdagangan dekat dengan Singapura dan Malaysia," ujar Nirwono kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/5).

Berbeda dengan Sumatera dan Sulawesi, kota-kota di Kalimantan masih mengandalkan aktivitas pertambangan dan kehutanan saja. Saat harga komoditas jatuh, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan juga ikut terseret.

Meski demikian, beberapa kota yang melakukan diversifikasi kegiatan ekonomi, seperti Balikpapan dan Pontianak, bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi setempat.

Kondisi itu terkonfirmasi oleh data Badan Pusat Statistik (BPS). Tahun lalu, kontribusi Sumatera terhadap pertumbuhan ekonomi tahun lalu mencapai 21,58 persen dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,54 persen. Kontribusi Sumatera merupakan yang kedua terbesar setelah Jawa.

Sementara itu, kontribusi Kalimantan 8,2 persen dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,91 persen. Di Sulawesi, kontribusinya hanya 6,22 persen, meski pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6,65 persen atau di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,17 persen.


Dari sisi infrastruktur, lanjut Nirwono, secara teknis kota- kota di Sumatera dan Sulawesi bagian selatan dinilai lebih siap dibandingkan Kalimantan. Hal ini membuat biaya pengembangan kota di kedua wilayah tersebut bisa jadi lebih efisien dibanding melakukan pembangunan besar-besaran di Kalimantan.

"Secara infrastruktur kota wilayah Sumatera lebih berkembang. Kota-kota yang menonjol di Kalimantan seperti Balikpapan, Samarinda, Pontianak, dan Banjarmasin itu pertumbuhannya masih di bawah kalau dibandingkan Medan, Padang, dan Palembang," tutur Nirwono.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonero menyebut ketiga wilayah itu paling potensial karena dari sisi sejarah kebencanaan, ketiga wilayah tersebut minim terjadi bencana.

Mengkritik pernyatan tersebut, Nirwono menilai kriteria dasar untuk membangun suatu kota seharusnya tak hanya sekedar dilihat dari minimnya bencana, tetapi juga perlu mempertimbangkan potensi pembangunan. Hal itu tak lain untuk memancing pertumbuhan ekonomi baru.


Berdasarkan pengalaman sejumlah negara, pemindahan ibu kota baru yang hanya fokus pada pusat pemerintahan tidak serta merta mengerek aktivitas ekonomi, misalnya di Brasilia, Brasil dan Canberra, Australia.

"Kalau hanya difokuskan untuk pusat pemerintahan, kecenderungannya kota tidak hidup," ujar Nirwono.

Nirwono mengingatkan bencana yang mengancam suatu kota tidak hanya berasal dari bencana alam, tetapi juga bencana yang berasal dari perbuatan manusia.

Potensi bencana alam di Kalimantan bisa saja minim mengingat Kalimantan berada di luar wilayah cincin api. Namun, daerah di Kalimantan dan Sumatera rawan kebakaran hutan dan banjir.

Aktivitas pertambangan dan perkebunan yang dilakukan di Kalimantan dapat menyebabkan degradasi lingkungan yang dapat mengancam aktivitas pemerintahan dan ekonomi ibu kota di masa depan. Degradasi tersebut diperkirakan Nirwono bisa terjadi dalam 20 atau 30 tahun ke depan sehingga bisa membuat investasi yang dilakukan sia-sia.

Menilik Potensi Ekonomi Wilayah yang Jadi Kandidat Ibu Kota B(Adhi Wicaksono)

"Kalau seandainya kota di Kalimantan benar menjadi ibu kota, kegiatan perluasan kebun kelapa sawit, tambang besar-besaran harus dihentikan," ujarnya.

Melihat hal itu, saat ini, sulit bagi Nirwono untuk menilai lokasi-lokasi di Kalimantan akan lebih baik dibandingkan Sumatera dan Sulawesi.

Untuk itu, Nirwono mengimbau keputusan pemindahan ibu kota harus dipikirkan masak-masak dan kriterianya harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

Tak kalah penting, jika diputuskan jadi terealisai, pemindahan ibu kota negara harus menjadi komitmen politik dari seluruh pihak, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari seluruh partai politik selaku perwakilan rakyat.

Hal ini penting mengingat pengembangan kota membutuhkan waktu yang panjang bahkan bisa mencapai 2 dekade untuk bisa benar-benar beroperasi. Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga besar yaitu mencapai ratusan triliun yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk menggerakkan perekonomian di kota-kota lain.


"Hal yang saya khawatirkan, di Indonesia ganti pemimpin ganti kebijakan," ujarnya.

Senada dengan Nirwono, Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna mengungkapkan kriteria ibu kota tidak hanya berasal dari mitigasi risiko bencana. Namun, perlu mempertimbangkan ketersediaan lahan tanpa konflik, ketersediaan air, pertahanan dan kota penunjang utama.

Tak kalah penting, kesiapan masyarakat untuk menerima orang dari daerah lain dan bahkan negara lain juga perlu diperhatikan. Agar bisa membangun kota secara berkelanjutkan, masyarakat setempat harus terbuka, toleran, dan siap bekerja sama.

"Apa masyarakatnya sudah siap berkompetisi? Jangan sampai mengulang kasus di Jakarta, orang Betawinya terpinggirkan," ujarnya.

Maka itu, jika diperlukan, pemerintah bisa menggelar kontes terbuka bagi pemerintah daerah untuk melihat kesiapan dan komitmen daerah.


"Buat saja kontes terbuka di antara daerah-daerah yang ingin menjadi ibu kota," ujarnya.

Kendati demikian, menurut Yayat, pusat pemerintah harus bisa diakses dengan mudah dari seluruh penjuru dengan mempertimbangkan waktu, jarak dan biaya. Melihat hal itu, Yayat cenderung memilih Kalimatan yang berada di titik tengah Indonesia sebagai pusat pemerintahan baru, seperti Palangka Raya, Banjarmasin, dan Balikpapan.

"Misalnya, di Jakarta sekarang, dari Papua jauh, Manado jauh tetapi kalau pindah ke tengah orang dari timur dan barat bisa lebih mudah," ujarnya.

Lebih lanjut, Yayat mengingatkan persoalan Jakarta saat ini terlalu banyak mulai dari macet hingga banjir. Hal itu mengganggu produktivitas pemerintah pusat yang harus memikirkan persoalan di seluruh Indonesia.

Dengan memindahkan ibu kota, pemerintah pusat bisa melihat persoalan lebih jernih dalam hal ini pemerintah bisa melihat bahwa yang perlu diperhatikan tidak hanya Jakarta tetapi banyak daerah-daerah lain. Terlebih, Jakarta sudah memiliki sumber daya manusia dan finansial yang cukup untuk bisa berdiri sendiri sebagai pusat bisnis.


"Kita terlalu banyak wacana, artinya tidak melangkah maju. Bagi perencana kota, membuat suatu keadaan yang buruk menjadi baik mengapa tidak?," ujarnya. (lav)