BKPM Sebut Ibu Kota Baru Bisa 'Rangsang' Investasi Luar Jawa

CNN Indonesia | Selasa, 30/04/2019 15:28 WIB
BKPM Sebut Ibu Kota Baru Bisa 'Rangsang' Investasi Luar Jawa Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan wacana perpindahan ibu kota ke luar Jawa bisa menjadi stimulus investasi yang baik. Pemindahan ibu kota akan berdampak bagi pemerataan investasi di seluruh wilayah.

Menurut data BKPM per kuartal I 2019 sebesar Rp195,1 triliun, sebanyak 56 persen atau Rp109,3 triliun investasi berpusat di Jawa. Sementara itu, sisa Rp85,8 triliun atau 44 persen berada di luar Jawa.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan pemindahan ibu kota setidaknya membutuhkan US$33 miliar atau lebih dari Rp400 triliun. Terlepas dari kebutuhan pemerintahan, sebagian dana tersebut tentu bisa digunakan sebagai infrastruktur dasar. Hal tersebut juga bisa menjadi daya tarik bagi investasi sektor swasta.


"Jadi dari sisi upaya untuk tujuan investasi, kami sambut wacana pemindahan ibu kota ini dengan baik. Sangat positif," jelas Thomas, Selasa (30/4).


Kemudian, pemindahan ibu kota di abad 21 juga menimbulkan peluang baru investasi. Terutama, investasi yang mengedepankan penggunaan aplikasi teknologi di perkotaan.

Mengingat rencana lokasi ibu kota baru adalah kota kelas II, maka ibu kota tersebut masih mampu mengembangkan konsep smart city secara masif. Ia mencontohkan pengiriman kargo menggunakan drone yang sudah lazim di kota besar atau kendaraan umum otonom yang berbasis listrik.

Jika ini digarap serius, tentu investasi teknologi yang akan masuk ke ibu kota baru pun nilainya tak main-main.
"Investasi seperti itu bisa muncul karena saat ini perpindahan ibu kota terjadi di abad 21, beda ceritanya jika perpindahan ibu kota terjadi di abad 20," imbuh dia.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan terdapat tiga alternatif perpindahan ibu kota. Pertama, ibu kota tetap di Jakarta, namun pemerintah membuat satu distrik tersendiri di kawasan Monas, Jakarta Pusat sebagai pusat pemerintahan.


Kedua, ibu kota dipindahkan ke kota di dekat Jakarta. Pilihan utamanya, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, atau Bekasi. Ketiga, dipindahkan ke luar Pulau Jawa.

Dari tiga alternatif ini, sejatinya pemerintah masih belum bulat mengambil keputusan. Meski, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan alternatif ketiga yang dipilih, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa.

Selanjutnya, dari tiga alternatif itu muncul dua skenario kebutuhan dana yang telah dikaji oleh Bappenas.

[Gambas:Video CNN] (glh/lav)