JK Sebut Belanja Negara 2020 Bisa Tembus Rp2.500 Triliun

CNN Indonesia | Jumat, 10/05/2019 14:33 WIB
JK Sebut Belanja Negara 2020 Bisa Tembus Rp2.500 Triliun Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut anggaran belanja negara pada 2020 kemungkinan akan tembus Rp2.500 triliun.(CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kemungkinan besar anggaran belanja negara pada 2020 akan tembus Rp2.500 triliun. Kemungkinan tersebut disampaikannya dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbang) 2020 di Jakarta, Kamis (9/5).

Anggaran belanja tersebut, kata JK, naik 1,5 kali lipat jika dibandingkan sepuluh tahun lalu yang hanya Rp1.000 triliun. Meskipun demikian menurutnya, kenaikan tersebut masih menyisakan masalah.

Anggaran belanja yang besar tersebut sebagian besar masih habis untuk belanja rutin, kesehatan sebesar 5 persen dari APBN, pendidikan sebesar 20 persen dan dana transfer daerah.


"Selain itu anggaran juga masih digunakan untuk membayar cicilan utang," katanya.


JK mengatakan anggaran di pos-pos tersebut membuat ruang gerak fiskal negara untuk membiayai pembangunan sempit. Dengan belanja tersebut, praktis ruang fiskal yang tersisa untuk membiayai pembangunan hanya kurang dari 20 persen dari APBN.

Menurut dia, pemerintah saat ini terus berusaha agar porsi belanja modal tersebut porsinya bisa ditingkatkan. Karena beberapa pos seperti, pendidikan dan kesehatan, porsinya sudah dipatok undang-undang, 'rekayasa' yang dilakukan pemerintah agar anggaran belanja modal bisa ditingkatkan adalah dengan mengurangi jumlah belanja pegawai.

Upaya pengurangan tersebut dilalukan dengan mengatur penambahan jumlah PNS. Sekarang kata JK penerimaan PNS baru tidak dilakukan secara asal.

"Dulu pensiun 100 tambah 120, beberapa tahun ini diubah. Pensiun 100 terima 50, supaya seimbang," katanya.


Cara lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan menghentikan sementara waktu pembangunan kantor-kantor pemerintah. Sedangkan cara terakhir, menghentikan pemekaran daerah.

JK mengatakan selama lima tahun terakhir pemerintah menghentikan pemekaran daerah agar belanja pemerintah untuk membiayai pemekaran wilayah tak meningkat.

Ia juga tidak menyebut apakah upaya yang dilakukan pemerintah tersebut sudah membuahkan hasil atau belum.

[Gambas:Video CNN] (agt/agi)