Jaga APBN, Pemerintah Awasi Tren Penurunan Harga Komoditas
CNN Indonesia
Selasa, 23 Apr 2019 13:41 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan terus mengawasi dampak penurunan harga minyak dan komoditas terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara mengungkapkan penurunan harga minyak dan komoditas akan berdampak negatif terhadap pos penerimaan. Namun, di saat bersamaan, beban subsidi dari pos belanja akan berkurang. Maka itu, pemerintah tidak bisa melihat dari satu sisi.
"Kalau penerimaan lebih rendah dan pengeluaran juga lebih rendah, kami lihat efek net nya yang perlu kami awasi terus," ujar Suahasil di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Senin (22/4) malam.
Tahun lalu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendapatkan keuntungan dari tingginya harga minyak yang di atas asumsi APBN. Saat itu, rata-rata ICP tercatat US$67,47 triliun atau lebih tinggi dari asumsi APBN sebesar US$48 per barel.
Imbasnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas mencapai Rp163,4 triliun atau hampir 2 kali lipat dari target Rp86,5 triliun.
Harga batu bara, yang merupakan salah satu sumber PNBP non migas terbesar, juga cenderung menanjak. Akibatnya penerimaan PNBP sektor minerba menembus Rp50 triliun atau melampaui target Rp32,1 triliun. Namun, kondisi tersebut berbalik awal tahun ini.
Selama Januari-Maret 2019, rata-rata harga minyak Indonesia (ICP) masih di level US$60,49 per barel atau di bawah asumsi APBN yang dipatok US$70 per barel. Realisasi tersebut juga di bawah periode yang sama tahun lalu yang berada di level US$63,02 per barel.
Harga minyak yang merosot itu berimbas negatif terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) migas. Kemenkeu mencatat realisasi PNBP migas pada kuartal I 2019 sebesar Rp26,66 triliun atau turun 4,35 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, Rp27,87 triliun.
Tren harga batu bara juga menurun selama periode yang sama. Tercatat, rata-rata HBA Januari - Maret 2019 sebesar US$91,59 per ton atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu US$99,36 per ton.
Namun, pemerintah telah mengintegrasikan sistem aplikasi penghitungan kewajiban PNBP perusahaan minerba secara elektronik (E-PNBP) dengan Sistem Informasi PNBP Online sehingga mempermudah verifikasi. Akibatnya, setoran PNBP Non Migas masih tumbuh 1,48 persen menjadi US$8,23 triliun.
Di sektor belanja, realisasi penyaluran subsidi tercatat baru Rp21,83 triliun atau 9,73 persen dari pagu APBN 2019. Pencairan tersebut berasal dari pembayaran subsidi BBM dan listrik. Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, Rp25,29 triliun realisasi tersebut merosot 13,7 persen.
[Gambas:Video CNN] (sfr/lav)
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara mengungkapkan penurunan harga minyak dan komoditas akan berdampak negatif terhadap pos penerimaan. Namun, di saat bersamaan, beban subsidi dari pos belanja akan berkurang. Maka itu, pemerintah tidak bisa melihat dari satu sisi.
"Kalau penerimaan lebih rendah dan pengeluaran juga lebih rendah, kami lihat efek net nya yang perlu kami awasi terus," ujar Suahasil di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Senin (22/4) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Imbasnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas mencapai Rp163,4 triliun atau hampir 2 kali lipat dari target Rp86,5 triliun.
Selama Januari-Maret 2019, rata-rata harga minyak Indonesia (ICP) masih di level US$60,49 per barel atau di bawah asumsi APBN yang dipatok US$70 per barel. Realisasi tersebut juga di bawah periode yang sama tahun lalu yang berada di level US$63,02 per barel.
Harga minyak yang merosot itu berimbas negatif terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) migas. Kemenkeu mencatat realisasi PNBP migas pada kuartal I 2019 sebesar Rp26,66 triliun atau turun 4,35 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, Rp27,87 triliun.
Tren harga batu bara juga menurun selama periode yang sama. Tercatat, rata-rata HBA Januari - Maret 2019 sebesar US$91,59 per ton atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu US$99,36 per ton.
Namun, pemerintah telah mengintegrasikan sistem aplikasi penghitungan kewajiban PNBP perusahaan minerba secara elektronik (E-PNBP) dengan Sistem Informasi PNBP Online sehingga mempermudah verifikasi. Akibatnya, setoran PNBP Non Migas masih tumbuh 1,48 persen menjadi US$8,23 triliun.
Di sektor belanja, realisasi penyaluran subsidi tercatat baru Rp21,83 triliun atau 9,73 persen dari pagu APBN 2019. Pencairan tersebut berasal dari pembayaran subsidi BBM dan listrik. Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, Rp25,29 triliun realisasi tersebut merosot 13,7 persen.
[Gambas:Video CNN] (sfr/lav)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK