Ambisi Jokowi: Ibu Kota Baru Jadi Kota Layak Huni Dunia

CNN Indonesia | Kamis, 16/05/2019 19:53 WIB
Ambisi Jokowi: Ibu Kota Baru Jadi Kota Layak Huni Dunia Ilustrasi Ibu Kota. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah punya ambisi untuk menjadikan calon ibu kota negara baru masuk ke dalam jajaran kota paling layak huni di dunia (most liveable city). Hingga saat ini belum pernah ada kota di Indonesia yang memperoleh label tersebut.

Daftar The Most Liveable City diterbitkan oleh lembaga konsultan Mercer setiap tahun. Pada 2019, tiga kota yang menempati posisi puncak adalah Wina di Austria, Auckland di Selandia Baru, dan Munich di Jerman.

Sementara itu, kota yang punya predikat paling layak huni di Asia adalah Singapura, dengan menempati peringkat 25.


"Di ibu kota baru, kami tidak bicara pencakar langit dan bangunan megah, tapi konsepnya adalah smart, green, and beautiful, dan harus menempati ranking most liveable city paling tinggi di dunia," jelas Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, Kamis (16/5).


Maka itu, pemerintah benar-benar serius memperhatikan aspek daya dukung ibu kota baru. Syarat daya dukung ibu kota baru harus minim potensi bencana alam, memiliki ketersediaan sumber daya air yang cukup, serta memiliki potensi konflik sosial yang juga minim.

Untuk mempertimbangkan aspek tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta dirinya sudah mengunjungi dua calon kuat ibu kota baru di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Berdasarkan pengamatan awal, Kalimantan Timur memiliki ketersediaan air bersih cukup tinggi, infrastruktur yang memadai, dan bebas gempa bumi dan kebakaran hutan. Apalagi, struktur masyarakatnya cukup heterogen, sehingga potensi konflik sosial terbilang minim. Hanya saja, Kalimantan Timur disebutnya masih rawan banjir.

Sementara itu, wilayah Kalimantan Tengah memang terbebas dari banjir dan gempa bumi. Namun, ketersediaan air cukup terbatas dan struktur lahannya masih didominasi lahan gambut yang rawan kebakaran. Hal yang paling terpenting, potensi konflik sosial di Kalimantan Tengah cenderung tinggi karena tipe masyarakat yang homogen.


"Kemudian, kekurangan lainnya adalah calon lahan di Kalimantan Tengah cukup jauh dari pelabuhan, butuh waktu enam jam menuju ke sana. Ibu kota baru harus dekat dengan laut mengingat Indonesia adalah negara maritim," jelas dia.

Meski daya dukung masih belum maksimal, pemerintah akan merencanakan zonasi yang baik agar ibu kota baru mampu meraih predikat kota layak huni. Mengambil konsep kota hijau dan kota pintar (smart and green city), kota yang bisa dihuni 1,5 juta orang ini rencananya akan terbagi ke dalam empat zona.

Zona pertama adalah kawasan inti pemerintahan. Dengan luas 2 ribu hektare (ha), kawasan ini akan berisi istana negara, kantor lembaga negara, taman budaya, dan kebun raya.

Setelah itu, ibu kota baru akan dilapisi zona kedua seluas 40 ribu ha yang berisikan perumahan pegawai negeri sipil, fasilitas kesehatan dan pendidikan, balai sidang, museum, dan sarana olah raga.


Sementara itu, di zona ketiga yang memiliki luas 200 ribu ha, pemerintah akan menyediakan kluster pemukiman bagi non-PNS, bandara atau pelabuhan, hingga konservasi orang utan. "Karena most likely ibu kota baru ini berada di Kalimantan, makanya harus ada konservasi orang utan," paparnya.

Bambang berharap konsep ibu kota baru ini bisa mirip dengan Washington DC yang sama-sama memiliki konsep smart green and sustainable city. Namun, Bambang menyebut pemerintah juga mencontoh pengembangan Brasilia, Brazil dan Ashtana, Kazakhstan karena tujuan pemindahan ibu kota dua negara tersebut serupa dengan Indonesia.

"Jadi kami tidak secara tiba-tiba ingin memindahkan ibu kota, tapi kami sudah lakukan studi yang mendalam dan membandingkan dengan best practices yang ada di negara lain," papar dia.

[Gambas:Video CNN] (glh/lav)