KSPI Minta Pekerja Honorer Dapat THR
CNN Indonesia
Senin, 27 Mei 2019 17:12 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah memastikan pekerja honorer, baik di pemerintahan maupun swasta mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai ketentuan. Pasalnya, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, masih ada keluhan dari pegawai honorer yang tidak mendapatkan THR.
Sebelumnya, ketentuan THR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"Kami meminta untuk memberikan THR kepada para honorer karena kita tahu kebutuhan hidup di saat Idul Fitri ini meningkat. Kami tidak ingin para honorer tidak berbahagia pada saat lebaran," ujar Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/5).
Sesuai ketentuan, pembayaran THR paling lambat dilakukan H-7 lebaran dalam bentuk uang. Bagi pekerja yang masa kerjanya satu tahun atau lebih, besaran THR minimal 1 kali gaji. Sementara, bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun besaran THR dibayar secara proporsional.
Di tempat yang sama, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Didi Supriyadi mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 1,2 juta orang yang bekerja sebagai guru honorer. Namun, belum seluruh guru mendapatkan THR. Sepengetahuannya, daerah yang sudah menyalurkan THR untuk guru honorer adalah DKI Jakarta dengan besaran 1 bulan gaji.
"Jawa Barat, Jawa Tengah dan seterusnya tidak ada THR (untuk guru honorer) karena pemerintah daerahnya tidak menyediakan anggaran untuk THR," jelasnya.
Bahkan, di sejumlah daerah, gaji guru honorer kerap terlambat karena honor mengandalkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pencairannya tidak setiap bulan. Padahal, sebagian besar guru honorer bekerja di bawah pemerintah, baik pusat maupun daerah.
"Mungkin buruh nasibnya lebih beruntung walaupun (THR) sering telat, walaupun sering (dibayarkan) tidak penuh tetapi masih dibayarkan," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
(sfr/agi)
Sebelumnya, ketentuan THR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"Kami meminta untuk memberikan THR kepada para honorer karena kita tahu kebutuhan hidup di saat Idul Fitri ini meningkat. Kami tidak ingin para honorer tidak berbahagia pada saat lebaran," ujar Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sesuai ketentuan, pembayaran THR paling lambat dilakukan H-7 lebaran dalam bentuk uang. Bagi pekerja yang masa kerjanya satu tahun atau lebih, besaran THR minimal 1 kali gaji. Sementara, bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun besaran THR dibayar secara proporsional.
Di tempat yang sama, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Didi Supriyadi mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 1,2 juta orang yang bekerja sebagai guru honorer. Namun, belum seluruh guru mendapatkan THR. Sepengetahuannya, daerah yang sudah menyalurkan THR untuk guru honorer adalah DKI Jakarta dengan besaran 1 bulan gaji.
Bahkan, di sejumlah daerah, gaji guru honorer kerap terlambat karena honor mengandalkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pencairannya tidak setiap bulan. Padahal, sebagian besar guru honorer bekerja di bawah pemerintah, baik pusat maupun daerah.
"Mungkin buruh nasibnya lebih beruntung walaupun (THR) sering telat, walaupun sering (dibayarkan) tidak penuh tetapi masih dibayarkan," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
(sfr/agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK