Mensos Izin DPR Pangkas Dana Bansos untuk Renovasi Gedung

CNN Indonesia | Selasa, 28/05/2019 19:11 WIB
Mensos Izin DPR Pangkas Dana Bansos untuk Renovasi Gedung Menteri Sosial Agus Gumiwang. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Sosial meminta restu kepada Komisi VIII DPR untuk menyetujui usulan pemotongan anggaran program bantuan sosial (bansos) dan program jaminan sosial 2019 senilai Rp115 miliar. Hasil pemotongan anggaran bansos salah satunya akan dialihkan untuk revitalisasi gedung kantor kementerian di kawasan Cawang, Jakarta.

Kementerian mengusulkan anggaran program penyaluran bansos di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dipotong senilai Rp100 miliar dan program perlindungan dan jaminan sosial di Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp15 miliar.

Kendati mengusulkan pemotongan anggaran untuk program bansos dan fakir miskin, namun Agus meyakini hal tersebut tidak akan mengganggu proses penyaluran bantuan dalam dua program tersebut. Sebab, menurutnya, anggaran bansos sejatinya tidak berkurang.


"Hal ini karena terdapat selisih indeks bansos rastra antara yang dianggarkan, yaitu sebesar Rp110 ribu per kg per KPM (keluarga penerima manfaat) dengan SK Mensos sebesar Rp102.190 per kg per KPM, sehingga realokasi anggaran tidak berpengaruh pada target," ungkap Menteri Sosial Agus Gumiwang.


Agus mengatakan kementerian telah mengevaluasi realisasi pagu anggaran selama periode Januari-Mei 2019. Dari evaluasi itu, Agus menilai ada beberapa unit kerja dan program yang membutuhkan anggaran tambahan.

Pertama, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis yang ada di bawah Sekretariat Jenderal. Unit kerja itu membutuhkan tambahan anggaran mencapai Rp92 miliar dari pagu anggaran saat ini sebesar Rp372,22 miliar menjadi Rp464,22 miliar.

Secara rinci disebutkan, tambahan anggaran dibutuhkan untuk pengembangan sistem, server, dan revitalisasi jaringan sebesar Rp50 miliar. Lalu, revitalisasi sarana dan prasarana Gedung Cawang Kencana yang sudah kembali menjadi aset kementerian sebesar Rp40 miliar. Sisanya, untuk peningkatan publikasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial senilai Rp2 miliar.


"Tapi gedung ini tidak cukup kondusif, di mana ruang kerja tidak representatif, fasilitas tidak memadai, kondisi mekanikal yang perlu perbaikan, dan usia gedung yang cukup lama," ungkap Agus saat rapat bersama Komisi VIII DPR, Selasa (28/5).

Kedua, penambahan anggaran untuk program Pemberdayaan Sosial di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial senilai Rp10 miliar dari Rp448,77 miliar menjadi Rp458 miliar. Usulan penambahan anggaran itu akan dialokasikan untuk program perluasan area makam pada Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Utama Kalibata sebesar Rp6,5 miliar.

Selanjutnya, untuk program pemindahan makam pejuang ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Seroja di Timor Leste sekitar Rp3 miliar. Tak ketinggalan, untuk renovasi Makam Pahlawan Nasional (MPN) Nani Wartabone di Provinsi Gorontalo senilai Rp500 miliar.

Ketiga, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp13 miliar dari pagu Rp1,16 triliun menjadi Rp1,17 triliun. Rencananya, usulan penambahan anggaran akan digunakan untuk branding/labeling/artefak logo dan gapura di 39 balai lokakarya senilai Rp2,92 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Kemudian, juga untuk revitalisasi gedung kantor di sejumlah lokasi mencapai Rp2,2 miliar. Lalu, untuk pengadaan kendaraan layanan penjangkauan jarak jauh Rp3 miliar dan pembangunan laboratorium di 39 balai lokakarya Rp4,87 miliar.

Per 27 Mei 2019, realisasi penggunaan anggaran bansos telah mencapai Rp26,7 triliun atau setara 48,8 persen dari total pagu tahun ini sebesar Rp54,3 triliun. Selain itu, kementerian, katanya, akan mengupayakan realokasi anggaran dari optimalisasi belanja perjalanan dinas dan paket rapat.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP Itet Tridjajati Sumarijanto menilai pemotongan anggaran dan realokasi sejatinya sah-sah saja. Apalagi, Agus sudah memastikan perhitungan tersebut tidak akan mengganggu penyaluran bansos yang berurusan dengan hajat hidup orang banyak. Namun, ia mempertanyakan nilai revitalisasi gedung yang mencapai Rp40 miliar tersebut.

"Gedung DPR sejak kapan tahu juga tidak pernah direnovasi. Apakah Pak Menteri sudah konsultasi dengan arsiteknya? Ini angkanya besar soalnya Rp40 miliar, apakah ini urgent (mendesak)?" ungkapnya.
(uli/lav)