Transaksi Disesuaikan, Laba PLN Terdongkrak Piutang PGN

CNN Indonesia | Rabu, 29/05/2019 17:54 WIB
Transaksi Disesuaikan, Laba PLN Terdongkrak Piutang PGN Ilustrasi. (Adhi wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- PT PLN (Persero) mengaku telah melakukan penyesuaian sejumlah kontrak transaksi terdahulu dengan PT PGN (Persero) Tbk. yang menimbulkan piutang usaha. Hal itu membantu PLN mengerek laba bersih 2018 mencapai Rp11,6 triliun atau melonjak 162 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

"Dari hasil negosiasi memang ada penyesuaian atas kontrak-kontrak terdahulu," ujar EVP Keuangan PLN Sulistyo Biantoro saat dihubungi awak media, Rabu (29/5)

Disebutkan, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Djoko Rahardjo Abumanan besaran piutang PGN tersebut mencapai Rp6 triliun.


Sulistyo mengungkapkan penyesuaian kontrak-kontrak terdahulu dilakukan setelah PLN bernegosiasi dengan mitranya agar bisa mendapatkan harga terbaik demi menjaga tarif listrik.


"Diskusi dengan supplier sudah dilakukan sejak lama," ujarnya.

Menurut Sulistyo, penyesuaian kontrak dilakukan setidaknya untuk 6 tahun ke belakang sehingga akumulasi piutang besar. Dari sisi akuntansi, penyesuaian itu dilakukan setelah kedua belah pihak menemukan kekeliruan yang baru disepakati. Praktik ini disebut Sulistyo juga lazim dilakukan di industri migas.

"Setelah diskusi, PLN merasa kami bisa dapat yang lebih murah dong dengan transaksi yang sudah berjalan lama. Kan PLN dan PGN sudah lama kerja samanya cuma kesepakatan (penyesuaian kontraknya) baru disepakati sekarang," ujarnya.

Selain piutang dari penyesuaian kontrak, Sulistyo menyebutkan kenaikan laba PLN juga diperoleh dari efisiensi yang dilakukan perseroan. Termasuk penguatan nilai tukar rupiah serta pembatasan harga batu bara di akhir tahun lalu.


Pendapatan Pemerintah 

Sejumlah pos pendapatan dari pemerintah diketahui membantu mempercantik kinerja keuangan PT PLN (Persero) tahun lalu.
Setelah diusut, laba tersebut ditopang oleh pos piutang pemerintah yang diakui sebagai pendapatan.

Pos pertama adalah pendapatan kompensasi sebesar Rp23,17 triliun. Pendapatan ini berasal dari piutang yang merupakan kompensasi dari pemerintah atas penggantian Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik beberapa golongan pelanggan yang tarif penjualan tenaga listriknya lebih rendah di bandingkan BPP. Hal itu belum diperhitungkan dalam subsidi yang diakui sebagai pendapatan atas dasar akrual. Pada 2017, pendapatan ini tidak muncul.

Pos kedua, adalah pendapatan dari pemerintah yang berasal dari piutang pemerintah sebesar Rp7,46 triliun. Berdasarkan laporan keuangan PLN 2018, piutang ini muncul sebagai konsekuensi dari terbitnya surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-440/MK.02/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang menyetujui penggantian BPP tenaga listrik atas beberapa golongan pelanggan yang tarif penjualan tenaga listriknya lebih rendah dibandingkan dengan BPP dan belum diperhitungkan dalam subsidi listrik 2017. Sama dengan pos pendapatan kompensasi, pos pendapatan ini tidak muncul pada tahun sebelumnya.


Selain penerimaan pendapat dari pemerintah, pendapatan PLN juga didongkrak oleh penyesuaian harga pembelian bahan bakar dan pelumas yang melonjak hampir 7 kali lipat dari Rp688,33 miliar pada 2017 menjadi Rp4,04 miliar.

Berkat pendapatan non usaha tersebut, perusahaan bisa mengkompensasi rugi usaha sebelum subsidi pada tahun lalu yang melonjak 42,8 persen menjadi Rp35,29 triliun. Rugi tersebut berasal dari pendapatan usaha sebesar Rp272,9 triliun yang lebih kecil dari beban usaha yang mencapai Rp308,19 triliun.

Selain itu, perseroan juga mampu meredam dampak dari rugi kurs mata uang asing bersih yang mencapai Rp10,93 triliun bengkak 273 persen dari periode yang sama tahun lalu, Rp2,93 triliun.


Sebelumnya, penyesuaian pencatatan akuntansi juga pernah dilakukan PT Garuda Indonesia Tbk untuk laporan keuangan 2018 di mana perseroan mengakui pendapatan atas piutang kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) senilai US$239,94 juta.

Keputusan manajemen membuat laporan keuangan Garuda Indonesia terlihat membaik pada 2018. Perusahaan mengklaim membukukan laba bersih sebesar US$809,84 ribu pada 2018, kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya yang rugi US$216,58 juta.

Hal itu membuat dua komisaris Garuda Indonesia enggan menandatangani laporan keuangan 2018 karena tak setuju dengan keputusan manajemen tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/lav)